Alasan PKS Walk Out Sebelum Sri Mulyani Berpidato di Rapat Paripurna DPR

Ni Luh Anggela

Selasa, 06 September 2022 - 21:57 WIB

Bhekti Suryani

Alasan PKS Walk Out Sebelum Sri Mulyani Berpidato di Rapat Paripurna DPR

Anggota PKS walk out sebelum penyampaian pidato pemerintah oleh Menkeu Sri Mulyani Indrawati di Rapat Paripurna DPR, Selasa (6/9/2022). - JIBI/Ni Luh Angela

Harianjogja.com, JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati meminta pemerintah untuk membatalkan kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).

Pasalnya, kenaikan harga BBM akan memicu inflasi dan akan sangat memberatkan masyarakat. Apalagi, ekonomi Indonesia baru bangkit dari keterpurukan akibat pandemi.

Anis menyampaikan PKS sebelumya telah menolak rencana kenaikan harga BBM tersebut dan dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh mencari jalan pintas dengan menaikkan harga BBM.

Selain itu, menurut dia, bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan pemerintah tak sebanding dengan dampak dari kenaikan BBM.

"Lihat dong di lapanganya, pemerintah tidak boleh bermain wacana angka-angkanya sendiri. Lihat dong di lapangannya, bagaimana rakyat, angkutan umum, angkutan online, dna usaha-usaha kecil juga mulai berteriak bahwa ini sangat berat untuk mereka tanggung. Dan BLT tadi tidak sebanding dengan dampak dari kenaikan BBM," kata Anis di Kompleks Parlemen, Selasa (6/9/2022).

Dia juga menuturkan, jika alasan menaikkan harga BBM bersubsidi adalah karena salah sasaran, ini merupakan tanggung jawab pemerintah.

"Berarti ini memang harus ada perbaikan-perbaikan. BBM harus dibatalkan kenaikannya. Kita minta pemerintah mengelola anggaran itu. Terserah bagaimana caranya tapi jangan ambil jalan pintas," tegas dia.

Sebagaimana diketahui, fraksi PKS memutuskan walk out dari Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan 1 2022-2023 yang digelar hari ini, Selasa (6/9/2022), sebagai bentuk penolakan terhadap naiknya harga BBM. PKS walk out sebelum Menteri Keuangan menyampaikan pidato resmi dari pemerintah.

Aksi walk out tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Fraksi PKS Mulyanto dan diikuti oleh seluruh fraksi PKS, sebelum Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pandangan pemerintah terkait RUU pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN TA 2021.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis.com