Advertisement
Pemerintah Sebut Tidak Efisien, Subsidi BBM dan Listrik Perlahan Akan Dihapus
Warga menunjukan aplikasi MyPertamina saat mengisi bahan bakar pertalite di SPBU Pertamina Abdul Muis, Jakarta, Rabu (29/6/2022). ANTARA FOTO - Muhammad Adimaja
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menungkapkan beberapa rencana untuk mengoptimalkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Salah satu caranya mengurangi belanja yang tak efisien, misalnya subsidi BBM dan listrik.
"Kita harus makin mendorong belanja produktif. Ini harus menjadi kesadaran kita bersama bahwa subsidi itu enggak efisien. Subsidi BBM, subsidi listrik itu gak efisien," ujar Direktur Penyusunan APBN Kementerian Keuangan Rofyanto Kurniawan dalam acara Konsultasi Publik RUU APBN 2023 yang ditayangkan melalui Youtube, Senin (25/7/2022).
Advertisement
PROMOTED: Dari Garasi Rumahan, Kini Berhasil Perkenalkan Kopi Khas Indonesia di Kancah Internasional
Dia menuturkan pemerintah secara bertahap dan berangsur-angsur harus mengembalikan harga komoditas energi ke harga keekonomian. Menurutnya, hal itu dilakukan agar belanja pemerintah semakin produktif.
Menurutnya, subsidi diberikan oleh pemerintah hanya untuk rakyat miskin dan rakyat yang membutuhkan bantuan.
"[Rakyat] yang mampu dan menengah ke atas gak perlu dapat subsidi," imbuhnya.
BACA JUGA: Omicron Baru Mendominasi DIY! Penularan B.5 Lebih Cepat, Ini Saran Pakar
Seperti diketahui, Kementerian Keuangan menggelontorkan subsidi energi sebesar Rp502 triliun pada APBN 2022. Anggaran tersebut dibayarkan pemerintah kepada PLN dan Pertamina untuk menahan selisih antara harga jual eceran (HJE) dan harga keekonomian BBM, listrik, dan gas LPG 3 kg.
PT Pertamina Patra Niaga juga menaikkan harga jual LPG nonsubsidi di tingkat agen mulai 10 Juli 2022. Sebelumnya, Pertamina juga melakukan penyesuaian harga untuk produk bahan bakar khusus (BBK) atau BBM non subsidi, di antaranya Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
PKS Bakal Deklarasi, Anies Baswedan Kantongi Tiket Maju Pilpres 2024!
Jokowi ke Bali Rabu Pon, Reshuffle Kabinet Batal?
Jadi Tersangka Otak Perampokan, Eks Wali Kota Blitar Ajukan Pra-Peradilan
7 Suporter Persita Tangerang Jadi Tersangka Perusakan Bus Persis Solo
Advertisement
Sah! PKS Deklarasi Anies Baswedan Capres 24 Februari Mendatang
KPK Perpanjang Masa Penahanan Lukas Enembe hingga 40 Hari, Ini Alasannya...
Pemerintah Bakal Gelontorkan 450.000 Ton Migor Setiap Bulan hingga April
Indonesia Tak Kena Resesi Seks! Angka Kelahiran Tembus 2,18 Persen
Polisi Gelar Olah TKP Ricuh Demo Aremania, 13 Orang Diperiksa Intens
Advertisement
Ini Jejak Karier Sosok Purnawirawan Polisi yang Tabrak Mahasiswa UI
Ini Peta Desa di Magelang Terdampak Tol Jogja Bawen
Tiga Kali Gempa di Laut Selatan dalam Sehari, Begini Kata BMKG
Kemenlu Panggil Dubes Swedia untuk Sampaikan Kecaman Pembakaran Al-Quran
Advertisement
Berita Pilihan
- Indonesia Tak Kena Resesi Seks! Angka Kelahiran Tembus 2,18 Persen
- Cerita Mbak Niken Klaten Hilang 2 Bulan: Motor Dibawa Cowok, Pulang Naik Ojek
- BPS Sulit Turunkan Angka Kemiskinan Ekstrem, Ini Alasannya!
- Resmi Jadi Wali Kota Semarang, Ini Profil Hevearita Gunaryanti Rahayu
- Jasad Pasutri asal Karanganyar Ditemukan Mengapung di Sungai Bengawan
Advertisement
Konsultasi Publik Tol Jogja YIA Bakal Dimulai Awal Februari
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Jasad Pasutri asal Karanganyar Ditemukan Mengapung di Sungai Bengawan
- Ini Penyebab Kasus Pencucian Uang Tahun 2022 Naik Signifikan
- Waspada! Pembobol Rekening Berkedok Tagihan BPJS Kesehatan
- Kerugian Korban KSP Indosurya Tembus Rp106 Triliun
- Cerita Jokowi saat Rapat Putuskan Lockdown Atau Tidak di Awal Pandemi
- Anggaran Kemiskinan Rp500 Triliun Habis untuk Rapat & Studi Banding, Ini Klarifikasi Menpan RB
- Pengamat: Reshuffle Kabinet Tak Akan Pengaruhi Konstelasi Politik Nasional
Advertisement
Advertisement
