Advertisement
Komnas HAM Minta Bantuan Ahli dalam Kasus Brigadir J
Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Mohammad Choirul Anam. - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut luka di jasad Brigadir Yoshua Hutabarat alias Brigadir J sangat penting dalam menentukan insiden yang terjadi di rumah Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo secara utuh. Komnas HAM akan meminta bantuan ahli untuk mendiskusikan temuan-temuan yang ada.
“Itu akan menetukan karakter, sebenarnya peristiwa ini modelnya apa, bagaimana posisi masing-masing orang yang ada di peristiwa itu, apakah jarak dekat atau jarak jauh, dan bagaimana emosi yang ada dalam peristiwa itu. Itu akan terlihat ketika kita melihat luka,” kata Komisioner Komnas HAM Choirul Anam kepada wartawan saat ditemui di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Rabu (20/7/2022).
Advertisement
Selain itu, bekas luka akan menentukan apakah Brigadir Yoshua mengalami penyiksaan atau tidak sebelum ditemukan tewas.
Baca juga: Jokowi Minta Kasus Brigadir J Diusut Tuntas
“Apakah ini luka hanya karena penembakan atau ada luka karena sayatan. Apakah ini sesuatu yang memang langsung membuat orang meninggal atau kah tidak. Luka itu menentukan sampai level itu,” ujar Anam.
Soal dugaan pembunuhan berencana, dia enggan berkomentar.
“Semua pihak menyampaikan versinya masing-masing dan kita hormati. Kita akan uji kebenarannya dengan fakta-fakta yang tentu saja didapatkan. Kita akan uji dengan semua hal yang sudah dimiliki oleh Komnas HAM, terutama dalam konteks saat ini yang paling penting adalah struktur kronologi yang sudah kita buat,” ucapnya.
Baca juga: Pemkot Jogja Dorong Koperasi Konvensional Beralih ke Modern
Hingga saat ini, Anam masih enggan membuka hasil pendalaman Komnas HAM soal luka di jasad Brigadir J yang diduga merupakan luka akibat penganiayaan.
“Pendalaman kami di tim internal sudah mendapatkan gambaran, gambaran inilah yang kami akan diskusikan dengan ahli,” ujarnya.
Komnas HAM bakal mendalami luka pada tubuh Brigadir J yang tewas dalam insiden baku tembak di rumah dinas eks Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Indonesia Desak Israel Patuhi Gencatan Senjata di Jalur Gaza
Sejumlah Negara Eropa Tangguhkan Proses Suaka untuk Warga Suriah
Advertisement
Pasangan Ridwan Kamil-Suswono Tak Daftarkan Gugatan MK hingga Batas Akhir
Polisi Berdalih Server Judi Online Berada di Luar Negeri
Pengakuan Kebaya dan Jalinan Erat Asia Tenggara
Catat! Ini Daftar UMP Seluruh Indonesia, Jawa Tengah Paling Rendah
PDIP Tuding Adanya Kecurangan TSM di Pilkada Jateng dan Jatim
Advertisement
Kemendagri Lakukan Evaluasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah 3 Bulan Sekali
Menko Yusril: Perubahan UU Narkotika Pengguna Tidak Dipidana
TWC Lakukan Pencocokan Data Pedagang SKMB Borobudur Sesuai Rekomendasi ORI
Kantor Presiden Korea Selatan Digerebek Polisi Buntut Darurat Militer
Tujuh Permohonan Sengketa Pilkada Provinsi Diterima MK Sore Ini
Advertisement
Eksplorasi Perkembangan Anak, Bebelac Mengajak Tour Edukasi ke Jepang
Berita Pilihan
- Kantor Presiden Korea Selatan Digerebek Polisi Buntut Darurat Militer
- Resmikan Jalan Layang Madukoro Semarang, Prabowo Harap Dapat Meningkatkan Ekonomi di Jateng
- Kasus Korupsi Impor Gula Tom Lembong, Kejagung Periksa Pejabat Kemendag
- Kronologi Dugaan Bayi Tertukar dalam Kondisi Meninggal Dunia di Rumah Sakit Jakarta
- Kasus Korupsi Timah, Harvey Moeis Dituntut 12 Tahun Penjara
Advertisement
Tiga Hari Lagi Berangkat, Calon Transmigrasi Gunungkidul Belum Juga Terima Surat Penempatan
Advertisement
Mingguan (Jalan-Jalan 14 Desember) - Jogja Selalu Merayakan Buku
Advertisement
Berita Populer
- Eksplorasi Perkembangan Anak, Bebelac Mengajak Tour Edukasi ke Jepang
- Tujuh Permohonan Sengketa Pilkada Provinsi Diterima MK Sore Ini
- Kantor Presiden Korea Selatan Digerebek Polisi Buntut Darurat Militer
- TWC Lakukan Pencocokan Data Pedagang SKMB Borobudur Sesuai Rekomendasi ORI
- Menko Yusril: Perubahan UU Narkotika Pengguna Tidak Dipidana
- Kemendagri Lakukan Evaluasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah 3 Bulan Sekali
- PDIP Tuding Adanya Kecurangan TSM di Pilkada Jateng dan Jatim
Advertisement
Advertisement
