Advertisement
BNPB: PMK Bukan Darurat Nasional
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Suharyanto. - JIBI/Bisnis.com/Akbar Evandio
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menyebut penyakit mulut dan kuku (PMK) masih dalam kondisi darurat tertentu, bukan darurat nasional.
“Pertama yang harus dipahami adalah status wabah, bukan kondisi darurat [nasional] seperti halnya Covid-19. SK Kepala BNPB No 47.2022 [29 Juni 2022] menyebutkan Keadaan Tertentu Darurat PMK, artinya tertentu jenisnya, tertentu lokasinya, bukan nasional,” ujarnya, Senin (4/7/2022).
Advertisement
Berdasarkan data dari Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional yang terintegrasi Indonesia (iSIKHNAS), hingga 5 Juli 2022 terdapat 19 provinsi dan 231 kabupaten/kota yang terkonfirmasi terpapar PMK.
Suharyanto yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Penanganan PMK menyampaikan langkah BNPB dan Kementerian Pertanian setelah status setiap daerah ditentukan yakni mengatur lalu lintas ternak sesuai dengan zona penularan.
“Kami akan mengatur lalu lintas hewan dan produk hewan dari dan menuju daerah dengan status yang berbeda sebagaimana diatur dalam SE Ka Satgas No. 3/2022 tentang Pengendalian Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku Berbasis Kewilayahan,” paparnya.
Berikutnya, lanjut Suharyanto, langkah-langkah pencegahan dan pengendalian akan diperkuat dengan vaksinasi dan pengobatan. Berbagai upaya lain yang Satgas lakukan dengan tetap memperhatikan implikasi terhadap hak-hak masyarakat dan peternak sesuai aturan yang berlaku dan ditetapkan sesuai dengan dinamika keadaan.
Dia berharap pemerintah tidak hanya dapat mengendalikan wabah PMK, juga dapat kembali bebas dari PMK.
Pasalnya, Indonesia sudah sekitar 26 tahun bebas dari PMK. Pada 1986 Indonesia mendeklarasikan secara nasional terhadap status Indonesia bebas PMK.
Dalam jangka panjang yang bersifat permanen, Kementan melalui Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) akan segera melakukan pembuatan vaksin pada Agustus mendatang. Kementan juga akan melakukan vaksinasi massal dan surveilans secara rutin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Trump Minta Rusia Akhiri Perang Ukraina dalam 50 Hari atau Kena Tarif 100 Persen
Wakil Wali Kota Serang Kena Tilang Gegera Bonceng Anak Tanoa Helm
Kemendikdasmen Siapkan Konsep SMK 4 Tahun
Advertisement
Kinerja Pinjol Kian Melambat, Terjadi Peningkatan Kredit Macet
Bahlil Utak-atik Aturan LPG 3 Kilogram, Akan Dijadikan Satu Harga
Presiden Prabowo Bahas Isu Strategis Indonesia-Belgia dengan Raja Philippe
Penggunaan Kereta Api Jadi Sarana Kurangi Operasional Truk ODOL
Polisi Tembak Narapidana Saat Melarikan Diri
Advertisement
Gempa Magnitudo 5,2 Guncang Poso
Mentan: Kerugian Akibat Beras Oplosan Capai Rp99 Triliun dalam Setahun
Bulog Salurkan 158 Ribu Ton Beras SPHP
Advertisement
Berita Pilihan
- Trump Minta Rusia Akhiri Perang Ukraina dalam 50 Hari atau Kena Tarif 100 Persen
- Wakil Wali Kota Serang Kena Tilang Gegera Bonceng Anak Tanoa Helm
- Pembeli Beras SPHP Wajib Difoto, Ini Penjelasan dari Perum Bulog
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
Advertisement
Hari Pertama Operasi Patuh Progo 2025, Polres Bantul Tindak 162 Pelanggar Lalu Lintas
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Operasi Patuh 2025 Dimulai Hari Ini Hingga 27 Juli Mendatang, Berikut Jenis Pelanggaran dan Denda Tilangnya, Paling Tinggi Rp1 Juta
- Mensos Tegaskan Masa Orientasi Siswa Sekolah Rakyat Sekitar 15 Hari
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
- Pembeli Beras SPHP Wajib Difoto, Ini Penjelasan dari Perum Bulog
- Gugatan Terkait Aset 2 Bos Sritex Iwan Lukminto Bersaudara Ditolak Pengadilan
Advertisement
Advertisement
