Advertisement
Stunting Ternyata Bisa Dicegah dengan Teknologi Nuklir
Ilustrasi stunting - JIBI/Solopos.
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyebut teknik analisis nuklir bisa digunakan untuk mengatasi masalah stunting di Indonesia
Teknik analisis nuklir adalah metode yang dikembangkan dan dimanfaatkan untuk identifikasi elemen-elemen dari sampel material yang ingin diuji.
Advertisement
BRIN Indonesia melalui akun Instagram @brin_indonesia menjelaskan mengenai peran teknik analisis nuklir dalam mengatasi stunting dan apa saja kelebihannya.
BRIN melalui Pusat Riset Teknologi Deteksi Radiasi dan Analisis Nuklir mampu mendeteksi kandungan nutrisi pada sebuah makanan melalui teknik analisis nuklir.
Dalam analisis nuklir ini, memanfaatkan teknologi berbasis nuklir dan radiasi pengion yaitu metode Neutron Activation Analysis, X-Ray Fluorescence, Accelerator Based Ion Beam Technique, serta metode yang lebih kompleks yaitu Synchotron Radiation Technique.
Kelebihan teknik analisis nuklir adalah simultan, tidak merusak, selektif-sensitif, tidak perlu sampel yang banyak, dan efektif dari segi waktu.
Hasil dari teknis analisis nuklir adalah penentuan komposisi zat gizi khususnya mineral mikro dan makro. Data riset tersebut nantinya akan digunakan sebagai informasi, atau evaluasi status gizi bahan pangan dan asupan anak sekolah maupun baduta (anak di bawah usia dua tahun) sebagai langkah awal asesmen kecukupan gizi.
Berdasarkan data hasil survei yang dikeluarkan BKKBN, pada tahun 2022 angka stunting di Indonesia mencapai 24,4 persen. Angka ini masih berada di atas standar yang ditetapkan oleh organisasi kesehatan dunia atau WHO yakni 20 persen.
Stunting merupakan suatu kondisi terganggunya tumbuh kembang anak yang biasanya disebabkan oleh kekurangan nutrisi, infeksi berulang, atau stimulasi psikologis yang kurang memadai.
Permasalahan stunting pada penduduk Indonesia merupakan hal yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Pemerintah telah menetapkan target penurunan kasus stunting dalam negeri adalah 3,5% per tahun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK Sebut Dugaan Korupsi Kouta Haji Khusus juga Terjadi pada Tahun-tahun Sebelum 2024
Di Pertemuan PBB, Iran Kecam Serangan Israel Tanpa Alasan ke Negaranya
Gempa Magnitudo 4,4 Kembali Guncang Pangandaran Siang Ini
Advertisement
Para Menlu Liga Arab Gelar Rapat Darurat Menyikapi Perang Iran Israel
Satgas Saber Pungli Dibubarkan, Kapolri: Penegakan Hukum Jalan Terus
Ini Pemicu Seluruh Warga Kampung Cigintung di Purwakarta Dievakuasi
Advertisement
Soal Nota Dubes Saudi Bocor, Kemenag Mengaku Sudah Menyelesaikannya
KPK Usut Dugaan Gratifikasi di Lingkungan MPR RI, Ini Kasusnya
Dukung Gaya Hidup Sehat, AXA Mandiri Beri Perlindungan Peserta MJM 2025
Selain di Jogja, Generali Health Cities Hadir di 17 Kota Lainnya di Nusantara
Advertisement
Sekolah Rakyat Disebut Bisa Jadi Solusi Masalah Kemiskinan
Berita Pilihan
- Dugaan Korupsi Kuota Haji Khusus, KPK Buka Peluang Panggil Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas
- Iran Bakal Gugat Direktur IAEA karena Bungkam Soal Serangan Israel ke Fasilitas Nuklir
- Iran Bakal Terus Serang Israel sampai "Ganti Rugi" Dibayar
- IRGC Gagalkan Upaya Pembunuhan Menlu Iran Oleh Israel
- Evakuasi WNI dari Iran-Israel, TNI AU Siapkan Hercules dan Boeing
Advertisement
Innalillahi, Pejalan Kaki Tewas Ditabrak Mobil di Ring Road Banguntapan Bantul
Advertisement
Lion Air Buka Penerbangan Langsung YIA-Tarakan, Pariwisata Jogja Diproyeksikan Kian Maju
Advertisement
Berita Populer
- Iran Bakal Gugat Direktur IAEA karena Bungkam Soal Serangan Israel ke Fasilitas Nuklir
- SBY Cemaskan Konflik Iran Vs Israel, Bisa Memicu Perang Dunia Ketiga
- Sekolah Rakyat Disebut Bisa Jadi Solusi Masalah Kemiskinan
- Selain di Jogja, Generali Health Cities Hadir di 17 Kota Lainnya di Nusantara
- Dukung Gaya Hidup Sehat, AXA Mandiri Beri Perlindungan Peserta MJM 2025
- KPK Usut Dugaan Gratifikasi di Lingkungan MPR RI, Ini Kasusnya
- OTK Bakar 3 Unit Bangunan Perkantoran di Puncak Jaya Papua, dari DPRD, Dinkes hingga Kemenag
Advertisement
Advertisement
