Gugus Tugas Reforma Agraria Siap Berkontribusi Pulihkan Ekonom

Harianjogja.com, JOGJA--Pemerintah mendorong Program Strategis Nasional Reforma Agraria agar bisa lebih berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional.

Salah satunya melalui penataan aset dengan redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) sebagai modal usaha produktif. Selain itu juga dengan penataan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui bantuan permodalan, sarana produksi, akses pemasaran, serta pelatihan dan pendampingan usaha kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No.86/2018 tentang Reforma Agraria, Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor untuk mendukung percepatan pelaksanaan Program Strategis Nasional Reforma Agraria.

Dalam acara puncak GTRA Summit 2022 yang digelar di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Kamis (9/6/2022), Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap GTRA dapat segera mengintegrasikan dan memadukan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk bekerja dengan tujuan yang sama, yakni menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat agar sengketa lahan bisa diselesaikan.

Presiden juga menegaskan bahwa semua harus mengikuti dan mendukung Kebijakan Satu Peta.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Tim Reforma Agraria Nasional yang turut hadir secara virtual dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa pertemuan GTRA merupakan hal yang sangat penting dan strategis ditengah upaya untuk terus melanjutkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pascapandemi Covid-19.

“Saya mengapresiasi GTRA yang telah bekerja keras untuk melaksanakan Program Reforma Agraria guna mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan lahan, utamanya untuk mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, serta menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Menko Airlangga, melalui rilis, Kamis.

Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa sesuai amanat Undang-Undang Cipta Kerja, Pemerintah menyusun Peta Indikatif Tumpang Tindih Izin Pemanfaatan Ruang (PITTI) untuk menyelesaikan ketidaksesuaian izin usaha dan hak atas tanah.

“Untuk itu, kami mengharapkan dukungan dan kerja sama semua pihak, khususnya pemerintah provinsi, kabupaten dan kota untuk bersama-sama menyukseskan pelaksanaan Reforma Agraria demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Menko Airlangga.

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa dalam upaya akselerasi pemulihan ekonomi, pemerintah terus melanjutkan Program PEN tahun ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp451,64 triliun yang fokus pada dengan tiga pilar yakni kesehatan, perlindungan masyarakat, dan penguatan pemulihan ekonomi. 

Selain itu, pemerintah juga terus mendorong perbaikan iklim investasi dengan berbagai reformasi regulasi yang tentu diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru.

Hal lain yang juga tengah didorong Pemerintah adalah Presidensi Indonesia dalam Forum G20. Dengan keberadaan Indonesia di panggung dunia, diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan perdagangan dan investasi.