Advertisement
Soal Penanganan PMK, Komisi IV DPR RI: Pemerintah Harus Realistis dan Jujur
Salah satu mitra budi daya sapi BUMDus Babakan, Suparlan menunjukan sapi peliharaannya pada Kamis (7/4/2022). - Harian Jogja/Catur Dwi Janati
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Kementerian Pertanian (Kementan) mengabarkan bahwa Penyakit Mulut Kuku (PMK) yang menyerang hewan berkuku belah kini sudah menyebar ke 17 provinsi di Indonesia.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Nasrullah menjelaskan langkah konkret penanggulangan PMK. Menurut dia, Kementan saat ini akan membeli 3 juta vaksin PMK dari Prancis. Selain itu, Kementan pun telah melakukan kunjungan ke Brasil dalam upaya memberantas PMK.
Advertisement
BACA JUGA: Sah! Pemerintah Hapus Tenaga Kerja Honorer Mulai 2023, Ini Alasannya
Akan tetapi, DPR RI sanksi dengan langkah-langkah Kementan. Apalagi, pada awal bulan Juli 2022 ada perayaan Iduladha yang membutuhkan pasokan daging.
“Setahu saya you belum ada deal dengan Prancis untuk pembelian 3 juta. Jujur saja. Kalau memang enggak bisa di Prancis, di Malaysia ada enggak? Ada. Di Vietnam ada? Ada. Australia siap membantu. Begitu loh maksud saya. Jangan bilang beli di Prancis, wong Prancis belum jual kok," kata Ketua Komisi IV DPR Sudin dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Kementan, Kamis (2/6/2022).
Sudin meminta agar Kementan realistis dan jujur soal PMK. Sebab, PMK semakin mengkhawatirkan dan banyak merugikan peternak. "Kan saya bilang kalau memang nggak ada anggaran, mumpung lagi raker ya refocusing.
"Anda [Kementan] kalah dengan Biofarma, sudah ke Brasil sebelum Anda. Jangan sampai ini komersial vaksin PMK, saya enggak mau. Saya setuju kalau refocusing kalau Anda jujur enggak ada anggaran," ujarnya.
Ketua Komisi IV DPR Sudin pun membacakan surat Gubernur Jawa Timur yang menetapkan Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada seluruh wilayah kabupaten/kota Jawa Timur.
"Saya yakin enggak cukup untuk Idul Kurban [Iduladha] nanti," ujar Sudin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Catat Lokasi dan Waktu Demo Ojol 17 September 2025
Konservasi Ikan Belida, Kilang Pertamina Selamatkan Identitas Sungai Musi
Polisi Tetapkan 42 Tersangka Demo Rusuh di Bandung
Advertisement
Korban Meninggal Kasus Kecelakaan Bus RS Bina Sehat di Bromo Bertambah
Pembunuhan Kacab Bank, Dua Oknum TNI AD Dijanjikan Imbalan Rp100 Juta
Ojol Gelar Demo 17 September 2025, Ini 7 Tuntutan yang Diangkat
Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC Indra Utoyo Dipanggil KPK
Mahfud MD Dikabarkan Masuk Kabinet Merah Putih, Begini Respons Bappisus
Advertisement
Polri Minta Interpol Terbitkan Red Notice Riza Chalid
Menkop Nyatakan Satu Kopdes Merah Putih Bisa Gerakkan 15 Orang
KPU Cabut Aturan Rahasiakan Dokumen Ijazah Capres-Cawapres
Ini Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan agar Dapat Diskon Iuran 50 Persen
Alasan Pasukan TNI Terus Jaga Gedung Parlemen
Advertisement
Besok! Ojol Geruduk Kemenhub dan DPR, Ini Tuntutan Mereka
Berita Pilihan
- Polisi Tetapkan 42 Tersangka Demo Rusuh di Bandung
- Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC Indra Utoyo Dipanggil KPK
- Menkop Nyatakan Satu Kopdes Merah Putih Bisa Gerakkan 15 Orang
- Ini Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan agar Dapat Diskon Iuran 50 Persen
- Cak Imin Ingin Rp200 Triliun Bisa Dinikmati UMKM
Advertisement
Pemkab Bantul Gelar Gerakan Pangan Murah Antisipasi Kenaikan Harga Pokok
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Mahmoud Abbas Desak Internasional Bertanggungjawab Atas Kejahatan Israel
- Merespons Ancaman Tarif Trump, China: Ini Pemaksaan Ekonomi
- Guru Besar UMY: Dukungan Prabowo ke Qatar Bagian Diplomasi RI
- 8.018 SPPG Sudah Beroperasi, Serapan Anggaran Rp15,7 Miliar
- BNPB: Sistem Hujan Disempurnakan Jadi Peringatan Dini Banjir
- BNPB Ingatkan Banjir Bali Bisa Terulang
- DPR RI Desak Mendagri Tito Hentikan Efisiensi Dana Transfer ke Daerah
Advertisement
Advertisement
