Soal Penanganan PMK, Komisi IV DPR RI: Pemerintah Harus Realistis dan Jujur

Harianjogja.com, JAKARTA--Kementerian Pertanian (Kementan) mengabarkan bahwa Penyakit Mulut Kuku (PMK) yang menyerang hewan berkuku belah kini sudah menyebar ke 17 provinsi di Indonesia.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Nasrullah menjelaskan langkah konkret penanggulangan PMK. Menurut dia, Kementan saat ini akan membeli 3 juta vaksin PMK dari Prancis. Selain itu, Kementan pun telah melakukan kunjungan ke Brasil dalam upaya memberantas PMK.

BACA JUGA: Sah! Pemerintah Hapus Tenaga Kerja Honorer Mulai 2023, Ini Alasannya

Akan tetapi, DPR RI sanksi dengan langkah-langkah Kementan. Apalagi, pada awal bulan Juli 2022 ada perayaan Iduladha yang membutuhkan pasokan daging.

“Setahu saya you belum ada deal dengan Prancis untuk pembelian 3 juta. Jujur saja. Kalau memang enggak bisa di Prancis, di Malaysia ada enggak? Ada. Di Vietnam ada? Ada. Australia siap membantu. Begitu loh maksud saya. Jangan bilang beli di Prancis, wong Prancis belum jual kok," kata Ketua Komisi IV DPR Sudin dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Kementan, Kamis (2/6/2022).

Sudin meminta agar Kementan realistis dan jujur soal PMK. Sebab, PMK semakin mengkhawatirkan dan banyak merugikan peternak. "Kan saya bilang kalau memang nggak ada anggaran, mumpung lagi raker ya refocusing.

"Anda [Kementan] kalah dengan Biofarma, sudah ke Brasil sebelum Anda. Jangan sampai ini komersial vaksin PMK, saya enggak mau. Saya setuju kalau refocusing kalau Anda jujur enggak ada anggaran," ujarnya.

Ketua Komisi IV DPR Sudin pun membacakan surat Gubernur Jawa Timur yang menetapkan Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada seluruh wilayah kabupaten/kota Jawa Timur.

"Saya yakin enggak cukup untuk Idul Kurban [Iduladha] nanti," ujar Sudin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis.com