Advertisement
Rencana Pelarangan Mobil Mewah Beli Pertalite Dinilai Tak Akan Berhasil

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Rencana pemerintah membatasi pengguna kendaraan mewah untuk menikmati bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinilai tidak akan berjalan mulus.
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan konsep itu sebelumnya telah lebih dulu dilakukan pada saat pemerintah berusaha menekan penyimpangan dalam penyaluran jenis bahan bakar khusus penugasan (JBKP) Premium di masyarakat.
Advertisement
Menurut dia, konsep yang dibentuk pada saat itu adalah dengan penjatahan kuota, menggunakan teknologi RFID, mencatat plat nomor kendaraan, serta umur kendaraan.
"Kompleksitasnya antara biaya yang dikeluarkan dengan target penghematan ternyata di dalam realisasinya tidak sesuai dengan yang diekpektasikan sehingga perlu dikaji lebih dalam," kata Komaidi kepada JIBI, Rabu (1/6/2022).
Dia menilai kebijakan tersebut justru bakal menimbulkan konflik turunan di lapangan. Pasalnya, para petugas stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang bertugas tidak berkuasa untuk menindak dan mencegah para pengguna kendaraan yang tidak termasuk dalam golongan penerima manfaat subsidi.
Di sisi lain, apabila pemerintah ingin menurunkan petugas untuk menindak pelanggaran di lapangan, maka diperlukan biaya tambahan yang justru akan menambah beban pemerintah.
"Kami cermati permasalahanyna itu-itu saja tapi berulang. Kalau kita amati misalnya permasalahannya ada 2 yaitu volume dan harga jadi ketika harga minyak murah pemerintah relatif santai di dalam mengimplementasikan kebijakan, tapi saat harga meningkat cenderung bingung yang ini kemudian seolah-olah tidak belajar dari pengalaman," ujarnya.
Komaidi mengungkapkan, untuk lebih efektifnya penyaluran subsidi maka perlu dilakukan perubahan sistem dari yang berbasis barang menjadi subsidi langsung ke penerima manfaat.
Disparitas harga di lapangan, lanjut dia, menjadi faktor utama adanya pelanggaran-pelanggaran penyaluran BBM bersubsidi. Secara prinsip ekonomi, konsumen akan secara otomatis mencari harga yang paling rendah sehingga penyaluran salah sasaran pun tidak dapat terhindarkan.
"Saya sangat setuju tapi dengan pola yang lebih tepat subsidi langsung, memang konsep subsidi diberikan ke masyarakat yang berhak. Sementara di konsep BBM itu terbalik, yang menikmati lebih besar pengguna mobil karena tangkinya lebih besar mobil," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement

Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement