Advertisement
Hasil Survei: Skema KPR Masih Favorit Masyarakat Indonesia untuk Beli Rumah
Foto udara perumahan di kawasan Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (7/4/2020). Bisnis - Rachman
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Survei Harga Properti Residensial yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia mengungkapkan bahwa masyarakat masih menjadikan kredit pemilikan rumah (KPR) sebagai pilihan utama untuk memiliki properti residensial pada kuartal I/2022.
Survei yang dilakukan kepada pengembang proyek perumahan di 18 kota mengungkapkan bahwa pembiayaan perbankan dengan fasilitas KPR masih menjadi pilihan utama konsumen dalam pembelian properti residensial dengan pangsa sebesar 69,54 persen.
Advertisement
“Diikuti oleh tunai bertahap (21,79 persen) dan secara tunai (8,67 persen)” tulis dalam laporan tersebut, Rabu (18/5).
Adapun untuk pembangunan properti residensial, pada kuartal I/2022, konsumen lebih memilih pembiayaan nonperbankan, terindikasi dari sebesar 65,50 persen dari total kebutuhan modal pembangunan proyek perumahan berasal dari dana internal.
Sumber pembiayaan lainnya yang menjadi preferensi pengembang antara lain pinjaman perbankan dan pembayaran dari konsumen dengan proporsi masing-masing sebesar 20,41 persen dan 8,68 persen dari total modal. Berdasarkan komposisi dana internal, porsi terbesar berasal dari laba ditahan (48,21 persen) diikuti modal disetor (47,23 persen).
BACA JUGA: Selain Tesla, Ini Deretan Perusahaan yang Tertarik Investasi Mobil Listrik di Indonesia
Pada 3 bulan pertama 2022 juga diketahui bahwa pertumbuhan total nilai KPR dan KPA secara tahunan tercatat meningkat sebesar 10,61 persen year on year/yoy, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 9,76 persen yoy.
Sementara itu, penyaluran KPR dan KPA secara triwulanan terpantau tumbuh melandai yaitu sebesar 2,20 persen quartal to quartal/qtq, sedikit lebih rendah dibandingkan kuartal IV/2020 yang sebelumnya yang tumbuh 2,71 persen (qtq).
Selanjutnya, pencairan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada kaurtal I/2022 tercatat sebesar Rp5,08 triliun atau tumbuh 122,01 persen yoy, lebih tinggi dari 30,73 persen pada kuartal sebelumnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Aktivis HAM Dokumentasikan Kejahatan Bashar al-Assad Terhadap 6.000 Petugas
Presiden Prabowo Hargai PDIP di Luar Pemerintahan
ASN Singapura Terbaik di Dunia, Begini Kondisi ASN Indonesia
Golkar Hargai Ketidakhadiran Jokowi di Undangan HUT Partai
Advertisement
Percepatan Akses Obat dan Vaksin Inovatif, Kemenkes Akan Bikin Satgas
Sistem Zonasi dalam PPDB Diminta Berbasis Hak Anak
Mantan Menkumham Yassona Laoly Dipanggil KPK sebagai Saksi
Advertisement
Pemerintah Diminta Susun Peta Jalan untuk Mengatasi Masalah PPDB Zonasi
Gelar Sidang, Dewas KPK Jatuhkan 109 Sanksi Etik, Ada Nama Firli Bahuri
Serah Terima Program TJSL 2024 Bantuan Pengembangan Kelompok Usaha Urban Farming
Indonesia Desak Israel Patuhi Gencatan Senjata di Jalur Gaza
Advertisement
Berita Pilihan
- Pilkada Jakarta Bersih dari Gugatan Sengketa, Pramono-Rano Karno Sah Menangkan Pemilihan
- Sistem Zonasi dalam PPDB Diminta Berbasis Hak Anak
- Mantan Menkumham Yassona Laoly Dipanggil KPK sebagai Saksi
- Pemerintah Diminta Susun Peta Jalan untuk Mengatasi Masalah PPDB Zonasi
- Kantor Presiden Korea Selatan Digerebek Polisi Buntut Darurat Militer
Advertisement
Polres Kulonprogo Lakukan Rekayasa Lalu Lintas di Kawasan Wisata Selama Libur Natal dan Tahun Baru
Advertisement
Mingguan (Jalan-Jalan 14 Desember) - Jogja Selalu Merayakan Buku
Advertisement
Berita Populer
- Sejumlah Negara Eropa Tangguhkan Proses Suaka untuk Warga Suriah
- Sejumlah Kota Besar di Indonesia Potensi Hujan Lebat Disertai Petir, Termasuk DIY
- Indonesia Desak Israel Patuhi Gencatan Senjata di Jalur Gaza
- Pilkada Jakarta 2024: Hingga Batas Akhir, Tak Ada Gugatan dari Paslon RK-Suswono dan Dharma-Kun di MK
- Serah Terima Program TJSL 2024 Bantuan Pengembangan Kelompok Usaha Urban Farming
- Gelar Sidang, Dewas KPK Jatuhkan 109 Sanksi Etik, Ada Nama Firli Bahuri
- Pemerintah Diminta Susun Peta Jalan untuk Mengatasi Masalah PPDB Zonasi
Advertisement
Advertisement
