Amien Rais Soroti Biaya Pemilu 2024 Ratusan Triliun: Rawan Korupsi!

Harianjogja.com, JAKARTA - Pendiri Partai Ummat, Amien Rais menyoroti biaya Pemilu 2024 yang membengkak hingga empat kali lipat jika dibandinkan biaya Pemilu 2019 menjadi sekitar Rp110 triliun.

Amien menyebut tingginya anggaran Pemilu 2024 berpotensi menjadi 'bancakan' para koruptor.

"Biaya sebesar itu kira-kira sangat rawan jadi ajang korupsi," kata Amien dikutip dari YouTube Amien Rais Official, Minggu (17/4/2022).

Bukan hanya biaya pemilu, Amien juga meminta kepada pemerintah periode selanjutnya untuk memeriksa penggunaan alokasi anggaran penanganan pandemi Covid-19 yang mencapai Rp87 Triliun.

"Maka ada pejabat tinggi mengusulkan uang sebanyak itu tidak perlu pertanggungjawaban konvensional karena serba cepat [pengadaan dan penggunaannya]. Entah apa maksudnya, tentu pemerintah yang akan datang dapat membuka kembali apakah uang sebanyak itu sudah tepat sasaran atau justru menjadi bancakan para pejabat atau penjahat," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa perkiraan anggaran pemilihan umum atau pemilu 2024 dapat mencapai Rp110,4 triliun. Jumlah itu naik hingga 431 persen dari pelaksanaan pemilu sebelumnya.

Dia menjabarkan bahwa kebutuhan biaya pemilu 2024 terdiri dari anggaran untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) senilai Rp76,6 triliun dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) senilai Rp33,8 triliun. Jokowi meminta agar segera ada keputusan atas anggaran pemilu tersebut, baik dari APBN maupun APBD.

BACA JUGA: Viral! Kaliadem Kotor karena Kertas Petasan, Warganet: Penyakit Tahunan

"Kemarin sudah disampaikan ke saya bahwa diperkirakan anggarannya [pemilu 2024] sebesar Rp110,4 triliun, [untuk] KPU dan Bawaslu," ujarnya dalam rapat persiapan pemilu dan pilkada serentak 2024, Minggu (10/4/2022).

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengungkapkan alasan besarnya anggaran Pemilu 2024.

"Pertama mengapa [anggaran] besar? Karena keperluan di pesta demokrasi dalam hal ini pandangan KPU bukan sekadar aspek elektoral, tapi juga ada aspek-aspek dukungan infrastruktur," kata Hasyim di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (13/4/2022).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis.com