Advertisement
Jokowi Tegaskan Pemilu dan Pilkada Tetap Digelar pada 2024

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tetap akan berlangsung sesuai jadwal pada 2024.
BACA JUGA: Harga Pertamax di Indonesia Diklaim Salah Satu Termurah di Dunia
Advertisement
“Jadwal sudah ditentukan, Pemilu akan berlangsung 14 Februari 2024,” kata Jokowi, di Jakarta, Minggu (10/4/2022).
Jokowi perlu menegaskan soal waktu pelaksanaan Pemilu 2024 untuk menghindari spekulasi terkait penundaan pemilu maupun perpanjangan jabatan presiden yang menjadi sorotan banyak pihak.
“Jelas kita sepakat Pemilu 14 Februari, Pilkada November,” ungkapnya.
Sejatinya penegasan Jokowi soal pelaksanaan Pemilu 2024 bukan kali ini terjadi. Rabu lalu, dia bahkan telah meminta jajarannya untuk tidak berpolemik terkait dengan menyuarakan wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," katanya saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna, dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden Rabu (6/4/2022).
Kepala Negara pun meminta agar menteri-menterinya lebih fokus bekerja, khususnya dalam menghadapi ancaman inflasi global.
BACA JUGA: Pendaftaran Mudik Lebaran Gratis Baru Bisa Diakses Senin
Jokowi menegaskan dirinya tidak ingin lagi mendengar ada yang menyuarakan wacana presiden 3 periode atau penundaan pemilu.
“Sekali lagi, sekarang fokus kepada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapi. Jangan sampai ada lagi bahasan atau yang menyuarakan mengenai penundaan atau urusan perpanjangan [masa jabatan Presiden],” tuturnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Jateng Alami Inflasi 2,2 Persen Juni 2025, Tertinggi Sejak LIma Bulan Terakhir
- Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
Advertisement

BPJS Kesehatan PBI Milik 6.600 Warga Kulonprogo Non-Aktif, Ini Penyebabnya
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Pemerintah Pusat Tulis Ulang Sejarah Nasional Indonesia, Progres Mencapai 80 Persen
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Sumbangan 10.000 Ton Beras dari Indonesia Tidak Bisa Masuk ke Gaza, Menlu Ungkap Penyebabnya
- Pakar Hukum Sebut Revisi UU Pemilu Wajib Memasukkan Putusan MK
- Suap ke Mbak Ita Demi Mendapat Proyek, Ketua Gapensi Semarang Dituntut 5 Tahun Penjara
- Kementerian Hukum Tegaskan Pembayaran Royalti Jadi Tanggung Jawab Penyelenggara Acara, Bukan Penyanyi
- Kementrans Berjanji Tuntaskan Penerbitan SHM 129.553 Bidang Lahan Transmigran
Advertisement
Advertisement