Ini Alasan Masyarakat Indonesia Enggan Ikut Vaksinasi Booster

Harianjogja,com, JAKARTA – Survei dari Indikator Politik Indonesia mendapati lebih banyak masyarakat enggan mengikuti program vaksin dosis ketiga atau booster.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan bahwa ada 54,8 persen masyarakat yang tidak setuju, 41,7 persen setuju.

Sementara itu, masyarakat yang tidak menjawab atau tidak tahu ada 3,5 persen

"Bahkan, dikasih booster pun masyarakat lebih banyak yang tidak setuju ketimbang setuju," katanya saat memaparkan hasil rilis secara daring, Minggu (9/1/2022).

Burhan menjelaskan bahwa masyarakat tidak setuju juga lebih banyak ditemukan dalam hasil survei terkait vaksinasi terhadap anak usia 3 tahun sampai 12 tahun.

Ada 63,2 persen tidak setuju, 34,2 persen setuju, dan sisanya 2,7 persen tidak menjawab atau tidak tahu

Menurutnya, isu terkait vaksinasi itu sangat serius sehingga harus segera diatasi oleh pemerintah.

"Karena bagaimanapun masalah ini bisa menjadi masalah tersendiri di luar dari isu teknis terkait dengan ketersediaan vaksin dan vaksinator. Kalau masyarakat tidak setuju ya repot," jelasnya.

Sikap masyarakat yang tidak setuju itu juga menjadi sebab isu-isu terkait lainnya. Semisal, tambah Burhan, terkait dengan beberapa vaksin yang tidak segera terdistribusi.

“Dan itu potensial expired karena makin lama makin sulit untuk dicari warga yang bersedia untuk divaksin. Sementara vaksinnya ada, tetapi kalau secara psikologis masyarakat menolak, itu juga jadi masalah,” ucapnya.

Survei Indikator dilakukan secara nasional mulai 6 September sampai 11 Desember 2021. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling.

Total sampel 2020 responden dengan jumlah sampel basis sebanyak 1.220 orang yang tersebar proporsional di 34 provinsi serta dilakukan penambahan sebanyak 800 responden di Jawa Timur.

Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel basis 1.220 responden memiliki toleransi kesalahan sekitar kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.

Sumber : JIBI/Bisnis.com