Advertisement
Ma'ruf Amin Tegaskan Indonesia Tidak Bisa Jadi Negara Khilafah
Ma'ruf Amin (kanan). - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin menegaskan Indonesia tidak bisa menjadi negara khilafah. Hal itu disampaikannya saat berbincang dalam podcast bersama Deddy Corbuzier yang ditayangkan pada Selasa (4/1/2022).
Menurut Ma'ruf, ada salah seorang perwakilan dari Mesir datang ke Indonesia untuk belajar tentang toleransi. Sebab, mereka kagum dengan budaya toleransi yang ada di Indonesia.
Advertisement
"Jadi sekarang ini bukan zamannya bahasa Arab diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tapi bahasa Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Arab tentang tradisi dan tatanan kehidupan yang toleran," jelasnya.
Menurut Ma'ruf, budaya toleransi di Indonesia bisa terbangun karena adanya sebuah kesepakatan, yaitu melalui Pancasila. Dan hal itu banyak dikagumi oleh negara-negara lain. Sebab, menyatukan beragam perbedaan untuk hidup bersama menjadi sebuah negara bangsa bukan perkara mudah.
"Mereka kagum, tapi kita kadang enggak merasa," terangnya.
Oleh karena itu, Ma'ruf menegaskan bahwa Indonesia tidak bisa menggunakan sistem khilafah seperti yang coba digembar-gemborkan sekelompok orang.
Alasannya karena sudah punya kesepakatan melalui dasar negara, yaitu Pancasila. Bahkan, ia menyebut di zaman Nabi Muhammad SAW juga pernah menerapkan sebuah kesepakatan saat di Madinah.
"Nabi dulu juga membikin kesepakatan di Madinah untuk saling bekerjasama dengan nonmuslim. Untuk tidak mengganggu dan saling hidup berdampingan secara damai," lanjutnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga menegaskan bahwa teror dengan mengatasnamakan jihad merupakan tafsir yang salah. Sebab, jihad itu memperjuangan kebaikan dan kemanfaatan. Sedangkan teror adalah sebaliknya, yaitu merusak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Desain Besar Otonomi Daerah Perlu Atur Soal Evaluasi Pemda
Hasto PDIP Jadi Tersangka Tanpa Langsung Ditahan, Begini Penjelasan KPK
Advertisement
Kasus Perundungan PPDS Undip, DPR RI Minta Kampus Lain Berbenah
Sekretariat Negara Terbitkan Kebijakan Baru Perjalanan Dinas Luar Negeri
DPP PDIP Siapkan Langkah Hukum untuk Dampingi Hasto Kristiyanto
Bansos Beras Akan Disalurkan di 2025 untuk 16 Juta Penerima Manfaat
Jatuhnya Pesawat Azerbaijan Airlines, Kemenlu Pastikan Tak Ada Penumpang WNI
Advertisement
Pemerintah Azerbaijan Akan Selidiki Jatuhnya Pesawat AZAL Tewaskan 38 Penumpang
PDIP Merespons KPK Cekal Yasonna Laoly Terkait Suap Harun Masiku
Kecelakaan Tol Cipularang: Petugas Percepat Evakuasi Kendaraan
Kecelakaan Pesawat Azerbaijan Airlines: Tewaskan 38 Orang, 29 Penumpang Selamat
Advertisement
DPR RI Sarankan Presiden Prabowo Langsung Mengawal Penyelamatan Karyawan Sritex
Berita Pilihan
- Profil Eko Aryanto, Hakim yang Vonis Harvey Moeis 6,5 Tahun
- Cak Imin: Yang Miskin Jangan Khawatir, Semua Dapat Bantuan
- Selama 2024 Jutaan WNA Masuk ke Indonesia lewat Imigrasi Bandara
- Hakim Tipikor Jakarta: Tuntutan 12 Tahun Penjara Harvey Moeis Terlalu Berat, Harus Dikurangi
- Mahasiswa Universitas Jember Meninggal Dunia Setelah Terjatuh dari Lantai 8, Polisi dan Kampus Lakukan Penyelidikan
Advertisement
Tarif Parkir Dua Pantai di Gunungkidul Berbeda, Dishub: Perlu Ada Pembinaan Juru Parkir
Advertisement
Wisata Air Panorama Boyolali Jadi Favorit di Musim Libur Natal
Advertisement
Berita Populer
- Pengelola Rest Area Diminta Kelola Smpah Secara Mandiri
- Selain Hasto Kristiyanto, KPK Cegah Yasonna Laoly ke Luar Negeri
- 39 Penumpang Tewas dalam Kecelakaan Pesawat Azerbaijan Airlines
- Cak Imin: Yang Miskin Jangan Khawatir, Semua Dapat Bantuan
- 17 Warga di Sukabumi Keracunan Seusai Santap Jamur
- Ini Tahapan Pengumuman Hasil Akhir CPNS 2024
- Badan Gizi Nasional Minta Warga Waspada Penipuan Oknum Melakukan Pengecekan Bakal Mitra di Daerah
Advertisement
Advertisement
