Advertisement
Ma'ruf Amin Tegaskan Indonesia Tidak Bisa Jadi Negara Khilafah

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin menegaskan Indonesia tidak bisa menjadi negara khilafah. Hal itu disampaikannya saat berbincang dalam podcast bersama Deddy Corbuzier yang ditayangkan pada Selasa (4/1/2022).
Menurut Ma'ruf, ada salah seorang perwakilan dari Mesir datang ke Indonesia untuk belajar tentang toleransi. Sebab, mereka kagum dengan budaya toleransi yang ada di Indonesia.
Advertisement
"Jadi sekarang ini bukan zamannya bahasa Arab diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tapi bahasa Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Arab tentang tradisi dan tatanan kehidupan yang toleran," jelasnya.
Menurut Ma'ruf, budaya toleransi di Indonesia bisa terbangun karena adanya sebuah kesepakatan, yaitu melalui Pancasila. Dan hal itu banyak dikagumi oleh negara-negara lain. Sebab, menyatukan beragam perbedaan untuk hidup bersama menjadi sebuah negara bangsa bukan perkara mudah.
"Mereka kagum, tapi kita kadang enggak merasa," terangnya.
Oleh karena itu, Ma'ruf menegaskan bahwa Indonesia tidak bisa menggunakan sistem khilafah seperti yang coba digembar-gemborkan sekelompok orang.
Alasannya karena sudah punya kesepakatan melalui dasar negara, yaitu Pancasila. Bahkan, ia menyebut di zaman Nabi Muhammad SAW juga pernah menerapkan sebuah kesepakatan saat di Madinah.
"Nabi dulu juga membikin kesepakatan di Madinah untuk saling bekerjasama dengan nonmuslim. Untuk tidak mengganggu dan saling hidup berdampingan secara damai," lanjutnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga menegaskan bahwa teror dengan mengatasnamakan jihad merupakan tafsir yang salah. Sebab, jihad itu memperjuangan kebaikan dan kemanfaatan. Sedangkan teror adalah sebaliknya, yaitu merusak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kasus Pemerasan Artis Sinetron MR, Polisi Menyita Enam Video Syur Sesama Jenis
- Adik Ipar Ganjar Pranowo Dituntut 5,5 Tahun Penjara karena Korupsi Pembangunan Jembatan Sungai Gintung
- Akan Tenggelam, Ribuan Warga Tuvalu Ajukan Visa Iklim untuk Bermigrasi ke Australia
- Buntut Tragedi di Maluku Tenggara, UGM Evaluasi Sistem KKN
- Para Advokat Perekat Nusantara dan TPDI Somasi Gibran, Untuk Segera Mundur Sebagai Wapres
Advertisement

Keputusan MK 135 Belum Jadi Solusi Persoalan Demokrasi Elektoral
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Jumlah Jemaah Haji Meninggal Dunia Terus Bertambah, Capai 418 Orang
- Dirut Sritex Iwan Lukminto Klaim Uang Tunai Rp2 Miliar Disita Kejagung Adalah Tabungan Keluarga
- Viral Video Pria Pamer Senjata Api dan Mengaku dari Ring 1 Istana, Pelaku Diringkus Polisi
- KPK Cekal Mantan Wadirut BRI ke Luar Negeri Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan EDC
- Kejagung Periksa Pihak Google Terkait Penyidikan Dugaan Korupsi Laptop Chromebook
- Kemenag Siapkan Regulasi Terkait Tata Kelola Rumah Doa
- Api Melahap RS Hermina Jakarta, Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran
Advertisement
Advertisement