Advertisement
Indonesia Disebut Bakal Hadapi Pemilu Paling Rumit di Dunia dengan Biaya Tinggi

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menyebut Pemilu 2024 akan menjadi pemilu paling rumit di dunia karena dilaksanakan secara serentak dengan sistem sentralistik.
Pernyataan itu disampaikannya terkait rencana pelaksanaan pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada tahun yang sama. Tidak saja akan menjadi pemilu paling kompleks, tapi juga paling rumit di dunia karena merupakan pemilihan satu hari terbesar di dunia, kata Titi kepada wartawan, Senin (3/1/2021).
Advertisement
Titi mengemukakan hal itu terkait dengan rencana penyelenggaraan Pemilu Presiden/Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, Pemilu Anggota DPD, dan pemilu anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota serta pemilihan kepala daerah di 34 provinsi dan di 514 kabupaten/kota pada tahun 2024.
Selain itu Indonesia memiliki karakteristik lainnya, yaitu menyelenggarakan pemilu dengan rekapitulasi suara paling lama di dunia. Begitu pula terkait dengan database yang menunjukkan bangsa ini memiliki data pemilih tersentralisasi terbesar di dunia.
“Pemilu di Tanah Air menyimpan salinan hasil penghitungan suara dari tempat pemungutan suara (TPS) dalam database tersentralisasi yang menurut Titi Anggraini juga terbesar di dunia,” ujarnya.
Sedangkan terkait dana kampanye, Titi juga mengatakan pemilu di Indonsia termasuk yang paling mahal di dunia. Bahkan dianggap cenderung tidak membatasi, yakni Rp2,5 miliar per individu dan Rp25 miliar per badan hukum swasta.
Karena itu dia mendorong adanya mekanisme pembiayaan partai politik (parpol) oleh negara. Pembiayaan yang berasal dari negara kepada diharapkan menekan biaya politik tinggi pada pemilihan umum, yang biasanya berujung politik uang dan tindakan korupsi.
"Jadi partai itu tidak lagi dikendalikan oleh sekelompok elite yang punya uang yang juga menguasai struktur-struktur strategis partai," ujarnya.
Titi mengatakan, tingginya biaya politik dikeluhkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang juga menjadi permasalahan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung. Karena itu Tito mengusulkan untuk mengkaji ulang pelaksanaan pilkada langsung.
“Jadi parpol tidak perlu lagi mengembalikan mahar politik ataupun uang yang diberikan sejumlah pihak untuk keberlangsungan kegiatan partai termasuk saat pilkada. Kemudian juga diharapkan dapat menekan tindakan korupsi untuk membayar modal politik dan perjanjian terhadap sejumlah pihak tersebut,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Top Ten News Harianjogja.com, Jumat 11 Juli 2025: Dari Polda Jateng Grebek Pabrik Pupuk Palsu sampai Penemuan Mayat Pegawai Kemendagri
Advertisement

Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Sertipikat Elektronik Diterapkan Bertahap, Sertipikat Tanah Lama Tetap Berlaku
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
Advertisement
Advertisement