Advertisement
Indonesia Disebut Bakal Hadapi Pemilu Paling Rumit di Dunia dengan Biaya Tinggi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menyebut Pemilu 2024 akan menjadi pemilu paling rumit di dunia karena dilaksanakan secara serentak dengan sistem sentralistik.
Pernyataan itu disampaikannya terkait rencana pelaksanaan pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada tahun yang sama. Tidak saja akan menjadi pemilu paling kompleks, tapi juga paling rumit di dunia karena merupakan pemilihan satu hari terbesar di dunia, kata Titi kepada wartawan, Senin (3/1/2021).
Advertisement
Titi mengemukakan hal itu terkait dengan rencana penyelenggaraan Pemilu Presiden/Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, Pemilu Anggota DPD, dan pemilu anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota serta pemilihan kepala daerah di 34 provinsi dan di 514 kabupaten/kota pada tahun 2024.
Selain itu Indonesia memiliki karakteristik lainnya, yaitu menyelenggarakan pemilu dengan rekapitulasi suara paling lama di dunia. Begitu pula terkait dengan database yang menunjukkan bangsa ini memiliki data pemilih tersentralisasi terbesar di dunia.
“Pemilu di Tanah Air menyimpan salinan hasil penghitungan suara dari tempat pemungutan suara (TPS) dalam database tersentralisasi yang menurut Titi Anggraini juga terbesar di dunia,” ujarnya.
Sedangkan terkait dana kampanye, Titi juga mengatakan pemilu di Indonsia termasuk yang paling mahal di dunia. Bahkan dianggap cenderung tidak membatasi, yakni Rp2,5 miliar per individu dan Rp25 miliar per badan hukum swasta.
Karena itu dia mendorong adanya mekanisme pembiayaan partai politik (parpol) oleh negara. Pembiayaan yang berasal dari negara kepada diharapkan menekan biaya politik tinggi pada pemilihan umum, yang biasanya berujung politik uang dan tindakan korupsi.
"Jadi partai itu tidak lagi dikendalikan oleh sekelompok elite yang punya uang yang juga menguasai struktur-struktur strategis partai," ujarnya.
Titi mengatakan, tingginya biaya politik dikeluhkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang juga menjadi permasalahan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung. Karena itu Tito mengusulkan untuk mengkaji ulang pelaksanaan pilkada langsung.
“Jadi parpol tidak perlu lagi mengembalikan mahar politik ataupun uang yang diberikan sejumlah pihak untuk keberlangsungan kegiatan partai termasuk saat pilkada. Kemudian juga diharapkan dapat menekan tindakan korupsi untuk membayar modal politik dan perjanjian terhadap sejumlah pihak tersebut,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
- 66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
- Wapres Maruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
- WhatsApp Bocor, Israel Dikabarkan Gunakan Data untuk Serang Rumah Warga Palestina
Advertisement
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Menhub Kunker ke Jepang: Indonesia Tingkatkan Kerja Sama Bidang Transportasi
- Pejabat Kementerian ESDM Diperiksa Terkait Korupsi Timah Triliunan Rupiah
- Wakil Presiden Dijadwalkan Membuka Rakernas Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting
- Jamaika Resmi Mengakui Kedaulatan Palestina
- Anies-Muhaimin Hadir di Penetapan KPU, Pakar UGM: Ada Peluang Ikut Koalisi Prabowo
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Wanita 60 Tahun Lolos ke Kontes Miss Argentina karena Tampak Awet Muda
Advertisement
Advertisement