Advertisement
MUI Sebut Kesenjangan Sosial dan Ekonomi Meningkat di Era Jokowi
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas. - nu.or.id
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Buya Anwar Abbas menilai tingkat kesenjangan sosial dan ekonomi semakin meningkat di era Presiden Joko Widodo.
Hal itu dikarenakan kebijakan yang dikeluarkan dianggap kurang menyentuh masyarakat kalangan bawah.
Advertisement
Salah satu yang menjadi sorotan adalah semakin terpinggirkannya kelompok usaha mikro dan ultra mikro.
Menurutnya, dua kelas usaha tersebut selama ini kurang mendapat perhatian pendanaan dari perbankan. Sebab, selama ini fokus perbankan hanya kepada kelompok usaha besar, menengah dan kecil saja.
BACA JUGA: Semeru Masih Bergejolak, Terjadi Gempa Letusan dan Guguran
“Sehingga kesenjangan sosial ekonomi masyarakat Indonesia semakin terjal dan meningkat setiap tahunnya. Hal itu sangat berbahaya karena berpotensi menggangu stabilitas kesatuan bangsa, ” ujar Buya Anwar belum lama ini seperti dikutip dari laman MUI.or.id.
Buya mengatakan, kelompok usaha mikro dan ultra mikro mencapai angka 68 persen atau mencapai 63 juta pelaku usaha.
Bila kelompok ini diperhatikan, kata dia, maka daya beli masyarakat secara agregat juga akan naik signifikan.
“Perlu langkah afirmatif dari pemerintah berupa kebijakan yang lebih kuat agar mengubah situasi ini. Sehingga masyarakat lapis bawah bisa tertolong terutama mereka yang berada di kelompok usaha mikro dan ultra mikro. Pemerintah perlu mendampingi, membantu, memfasilitasi permodalan, proses produksi, pemasaran, sampai manajemen, ” ujar Buya.
Dengan adanya keberpihakan dan pendampingan usaha dari pemerintah, ia berharap nantinya bisa meningkatkan daya saing dari pelaku usaha mikro dan ultra mikro. Sehingga ekonomi Indoensia secara keseluruhan akan semakin menggeliat dan berkembang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
