Advertisement
Putusan MK Terkait UU Cipta Kerja Hambat Arus Investasi? Ini Respons Menteri Bahlil
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Bisnis - Eusebio Chrysnamurti
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa terdapat sejumlah poin putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang memerlukan kajian lebih lanjut.
Menurut Bahlil, berbagai ketentuan utama dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja memang tetap berjalan pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, pemerintah menemukan adanya beberapa poin dari putusan itu yang perlu menjadi perhatian.
Advertisement
"Kami akui bahwa ada beberapa keputusan detail dari MK poin-poin mana saja, tetapi pada prinsipnya itu masih dalam kajian kami," ujar Bahlil dalam konferensi pers Investasi Pasca Implentasi UU Cipta Kerja, Senin (1/12/2021).
Dia tidak menjabarkan poin apa yang menjadi perhatian pemerintah itu dan bagaimana pengaruhnya terhadap investasi. Bahlil hanya menyatakan bahwa MK tidak membatalkan satu pun pasal atau peraturan turunan dari UU Cipta Kerja.
Dia pun menyatakan bahwa pemerintah bisa mempercepat revisi UU Cipta Kerja pada tahun awal tahun depan. Target itu lebih cepat dari perintah MK, yakni perbaikan paling lama dua tahun, agar UU Cipta Kerja tidak menjadi inkonstitusional secara permanen.
"Mungkin awal tahun depan bisa kami kebut untuk diselesaikan," ujar Bahlil.
Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pun menyatakan bahwa pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mampu merevisi UU Cipta Kerja dengan cepat.
"Oh, bisa lah, lebih cepat [dari dua tahun]," ujar Yasonna usai mengikuti rapat dengan sejumlah menteri di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (26/11/2021).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kakak Sulung Berpulang, Unggahan Atalia Praratya Mengharukan
China Sanksi Mantan Jenderal Jepang Terkait Isu Taiwan
Amnesty Kecam Kepala Menteri Bihar Usai Tarik Hijab Perempuan di India
Menaker Yassierli: WFA 29 sampai 31 Desember Tak Kurangi Upah
Advertisement
Berkas Lengkap, Kasus Wamenaker Ebenezer Masuk Tahap JPU
PIP 2025: Cara Cek Penerima dan Besaran Dana Lengkap
Cegah Anak Tersesat, Masjidil Haram Sediakan Gelang Identitas
OTT KPK di Banten, Lima Orang Diamankan Masih Diperiksa
Kasus Korupsi Bank BJB, KPK Pertimbangkan Panggil Atalia Praratya
Advertisement
Akses Jalan KKA Aceh Utara-Bener Meriah Kembali Bisa Dilalui
Prabowo Gelar Ratas Tertutup di Sumbar Bersama TNI-Polri
Petani Pidie Jaya Minta Sawah Dipulihkan Pascabanjir
BGN Percepat Pembangunan Dapur Gizi 3T untuk 2026
Korban Bencana Aceh Dapat 1.000 Rumah dari Yayasan Buddha Tzu Chi
Advertisement
MK Putuskan Royalti Hak Cipta Mengacu Tarif Resmi Negara
Berita Pilihan
- Kakak Sulung Berpulang, Unggahan Atalia Praratya Mengharukan
- Cegah Anak Tersesat, Masjidil Haram Sediakan Gelang Identitas
- KPK Tegaskan Perceraian Ridwan Kamil Tak Ganggu Kasus Bank BJB
- Baku Tembak di TN Komodo, Tim Gabungan Hadang Pemburu Liar
- Cuaca Ekstrem Landa Negara Arab, Banjir Bandang Picu Korban
Advertisement
BPBD Gunungkidul Gandeng Klaten untuk Tangani Bencana di Perbatasan
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Tomat, Bawang, dan Kentang Olahan Berpotensi Jadi Pemicu Migrain
- Ribuan Rumah Rusak, BNPB Bangun Huntara di Sumatera Utara
- Dinas Pendidikan Gunungkidul Catat 65 Kekosongan Kepala Sekolah
- Makanan Ultra Processed Disebut Dokter Picu Risiko Kanker Usus
- Pemuda Pundong Bobol Angkringan Parangtritis karena Tekanan Ekonomi
- Ayustina Delia Sumbang Medali Kedua di SEA Games 2025
- 17 Jabatan Kepala Sekolah SD dan SMP di Kulonprogo Masih Kosong
Advertisement
Advertisement
