Deflasi Kembali Terjadi, IHK Juli 2026 Turun Jadi 111,73
BPS mencatat Indonesia mengalami deflasi 0,14% pada Juli 2026. Inflasi tahunan tercatat 2,88% dan inflasi tahun kalender mencapai 1,65%.
Fantastis! Kebutuhan Dana SDGs Capai Rp67 Kuadriliun
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Bisnis/Abdullah Azzam
Harianjogja.com, JAKARTA-Kebutuhan pendanaan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) mencapai sebesar Rp67.000 triliun berdasarkan peta jalan SDGs menuju 2030. Hal tersebut disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
Saat ini, Indonesia memiliki selisih kebutuhan pendanaan sekitar Rp14.000 triliun. Oleh karena itu, Suharso menuturkan kolaborasi seluruh pemangku kebijakan untuk mewujudkan transformasi dan trajectory pembangunan berkelanjutan harus dicapai, agar collective action bisa terlaksana.
Menurutnya, Indonesia senantiasa berkomitmen untuk tidak menurunkan target-target yang telah ditetapkan dalam pencapaian SDGs 2030, meskipun disrupsi pencapaian target SDGs dipengaruhi akibat pandemi Covid-19.
"Komitmen tersebut memerlukan tata kelola kelembagaan dan mekanisme kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dan pendekatan yang tidak business as usual. Salah satu tantangan yang besar di antaranya adalah pembiayaan untuk SDGs,” papar Suharso dalam SDGs Annual Conference 2021, Selasa (24/11/2021).
Baca juga: Sepi! Tidak Ada Perayaan Pergantian Tahun di Sleman
Wapres RI Ma’ruf Amin selaku Wakil Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Nasional Pelaksanaan Pencapaian SDGs Indonesia mengatakan percepatan pencapaian SDGs membutuhkan pendanaan yang besar.
Sebelum pandemi, celah pembiayaan SDGs sudah cukup lebar. Dengan adanya pandemi, kebutuhan pendanaan SDGs di tingkat global diperkirakan meningkat sebesar 70 persen.
Kenyataan ini, ujarnya, menunjukkan pentingnya inovasi pembiayaan melalui kolaborasi lintas pemangku kepentingan, baik di tingkat global, nasional, daerah, hingga tingkat desa untuk menutup celah pembiayaan.
"Aspek pembiayaan ini menjadi kunci, mengingat kesiapan dan respons setiap negara berbeda, khususnya antara negara maju dan negara berkembang. Untuk itu, masing-masing pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan harus dilakukan secara terukur dan terarah serta disesuaikan dengan konteks Indonesia," papar Wapres.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : bisnis.com
Share
Bernadheta Dian Saraswati
Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
