Advertisement

Wajib Pajak Berkasus Kok Bisa Ikut Tax Amnesty Jilid 2, Begini Dalih Pemerintah

Wibi Pangestu Pratama
Selasa, 23 November 2021 - 19:17 WIB
Bhekti Suryani
Wajib Pajak Berkasus Kok Bisa Ikut Tax Amnesty Jilid 2, Begini Dalih Pemerintah Karyawan berkomunikasi di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Senin (10/6/2019). - Bisnis/Nurul Hidayat

Advertisement

Harianjogja.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak ataU DJP Kementerian Keuangan menyatakan bahwa penindakan kasus pidana tidak akan terpengaruh jika wajib pajak terkait mengikuti program pengungkapan sukarela atau PPS.

Direktur Penegakan Hukum DJP Kementerian Keuangan Eka Sila Kusna Jaya menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemerintah memberlakukan PPS agar para wajib pajak dapat memenuhi kewajiban pelaporan.

Menurutnya, PPS dapat diikuti oleh seluruh wajib pajak, termasuk yang masih menjalani proses hukum. PPS dapat diikuti dalam kurun waktu enam bulan, yakni pada 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022.

PROMOTED:  Resmikan IKM di Umbulharjo, Dinas Perinkopukm Jogja Berharap IKM Naik Kelas

"Sebagaimana diamanatkan UU 7/2021, tentunya tidak akan tumpang tindih dengan penegakan hukum," ujar Eka pada Senin (23/11/2021).

Menurutnya, wajib pajak yang sedang menjalani pemeriksaan kasus hukum, termasuk dugaan tindak pidana perpajakan dapat mengikuti program tersebut. Namun, mereka harus menyelesaikan dulu perkaranya sebelum mengikuti PPS.

"Prosesnya [penindakan hukum] tetap berjalan. Kalau kasusnya sudah selesai bisa [ikut PPS]," ujar Eka.

PPS memungkinkan wajib pajak menyampaikan secara sukarela atas harta yang belum masuk dalam pengungkapan program pengampunan pajak 2016–2017, maupun dalam SPT tahun 2020.

Terdapat dua kebijakan dalam PPS, yakni:

Pertama, peserta program pengampunan pajak 2016–2017, dapat mengungkapkan harta bersih yang belum dilaporkan pada saat program pengampunan pajak dengan membayar PPh Final sebesar:

Advertisement

A. 11 persen untuk harta di luar negeri yang tidak direpatriasi ke dalam negeri

B. 8 persen untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri

C. 6 persen untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri yang diinvestasikan dalam surat berharga negara (SBN), dan hilirisasi sumber daya alam (SDA), serta energi baru dan terbarukan (EBT)

Advertisement

Kedua, wajib pajak orang pribadi peserta program pengampunan pajak maupun non peserta pengampunan pajak, dapat mengungkapkan harta bersih yang berasal dari penghasilan tahun 2016–2020, dapat mengungkapkan harta bersih 2016–2020 tapi belum dilaporkan dalam SPT tahunan PPh 2020, dengan membayar PPh Final sebesar:

A. 18 persen untuk harta di luar negeri yang tidak direpatriasi ke dalam negeri

B. 14 persen untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri

C. 12 persen untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri yang diinvestasikan dalam SBN serta hilirisasi SDA dan EBT

Advertisement

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bisnis.com

Advertisement

Video Terbaru

Advertisement

Berita Terbaru

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

alt

Kunci Cemantel di Kendaraan, Motor Warga Kulonprogo di Depan Rumah Raib

Kulonprogo
| Jum'at, 07 Oktober 2022, 20:37 WIB

Advertisement

alt

Satu-satunya di Kabupaten Magelang, Wisata Arung Jeram Kali Elo Terus Dikembangkan

Wisata
| Kamis, 06 Oktober 2022, 07:17 WIB

Advertisement

Advertisement

Advertisement