Advertisement
Jokowi Diminta Tindak Menterinya yang Diduga Berbisnis Tes PCR
Foto ilustrasi. - ANTARA FOTO/Jojon
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Kabar dugaan sejumlah menteri terlibat bisnis tes PCR belakangan santer beredar.
Anggota DPR RI Mulyanto meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menindak oknum menteri yang diduga terlibat dalam bisnis tes PCR selama pandemi COVID-19.
Advertisement
"Presiden jangan membiarkan isu ini berkembang berlarut-larut karena dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada kebijakan pemerintah dalam menanggulangi COVID-19. Membangun kepercayaan publik itu 'kan tidak mudah," kata Mulyanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (3/11/2021).
Mulyanto menilai tindakan oknum menteri yang ikut berbisnis alat tes PCR tidak etis, apalagi mereka yang terlibat dalam bisnis itu punya kewenangan mengatur kebijakan penanggulangan COVID-19.
BACA JUGA: Ini Penyebab Kasus Covid-19 di DIY Melonjak Lagi
"Besar kemungkinan kebijakan yang dibuat, diatur sedemikian rupa agar menguntungkan bisnisnya," kata Mulyanto menegaskan.
Mulyanto mengatakan bahwa Negara bisa bangkrut kalau mental para pembantu presiden seperti itu. Menteri itu jabatan publik, jadi siapa pun yang menjabat harus bekerja sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan kelompok bisnisnya.
Ia mengungkapkan konflik kepentingan juga terasa dalam kasus riset dan produksi vaksin Merah Putih. Riset vaksin Merah Putih yang dilakukan Universitas Airlangga, di bawah koordinasi BRIN dalam konsorsium riset COVID-19 terkesan lambat.
Padahal, kata Mulyanto, WHO sudah memberi lampu hijau akan ikut terlibat dalam pemantauan uji klinisnya. BPOM juga menyambut baik persiapannya. Namun, karena ditengarai ada kepentingan pihak tertentu, proses riset dan produksi vaksin inovasi anak bangsa ini menjadi lama.
Diperkirakan vaksin Merah Putih ini baru bisa diproduksi pada bulan Juli 2022.
"Kalau para pejabat punya konflik kepentingan dan ikut bisnis COVID-19, mana mungkin penanggulangan pandemi di Indonesia bisa cepat selesai. Presiden harus mengambil tindakan tegas soal ini," kata Mulyanto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Mantan Presiden Duterte Ditahan ICC Justru Terpilih Jadi Wali Kota Davao
Potensi Transaksi Narkoba di Indonesia Capai Rp524 Triliun Per Tahun
Korban Ledakan Amunisi TNI AD di Garut: 9 Jenazah Sudah Teridentifikasi
Advertisement
1.475 KK di Pamekasan Terdampak Banjir
Advertisement
SETARA Nilai Pengerahan Prajurit TNI Jaga Kejaksaan Langgar Konstitusi
Menham Natalius Pigai Dukung Pendidikan Militer Ala Dedi Mulyadi
Advertisement
Berita Pilihan
- BNN Ungkap Wilayah Pesisir dan Perbatasan Rawan Peredaran Narkoba, Begini Polanya
- Seorang Perawat Rumah Sakit di Cirebon Diduga Lecehkan Remaja Disabilitas, Polisi Periksa 11 Saksi
- Mensos Usahakan Siswa Lulusan Sekolah Rakyat Dapat Beasiswa
- Dukung Pengamanan Kejaksaan oleh TNI, Wakil Ketua Komisi 1 DPR: Untuk Efektifkan Penegakan Hukum
- Ledakan di Garut Tewaskan 13 Orang, Prosedur Pemusnahan Amunisi Harus Dievaluasi
Advertisement
Jenazah Kolonel Antonius Hermawan Korban Ledakan Amunisi Dibawa ke Pakem Sleman Siang Ini
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Pemerintah Afghanistan Haramkan Permainan Catur
- Respons ITB Terkait Mahasiswanya Jadi Tersangka Seusai Unggah Meme Prabowo dan Jokowi
- BMKG Ungkap Penyebab Gempa Magnitudo 5,3 Guncang Maldina Sumut
- Pesan Presiden Prabowo di Hari Raya Waisak: Welas Asih Bagi Kita Semua
- Paus Leo XIV Minta Gereja Merespons Perkembangan Kecerdasan Buatan
- Pemprov Bali Akan Menolak Pengajuan SKT Ormas Preman
- PLN Ungkap Penyebab Pemadaman Meluas di Kota Palu
Advertisement
Advertisement
