Advertisement
Jokowi Diminta Tindak Menterinya yang Diduga Berbisnis Tes PCR
Foto ilustrasi. - ANTARA FOTO/Jojon
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Kabar dugaan sejumlah menteri terlibat bisnis tes PCR belakangan santer beredar.
Anggota DPR RI Mulyanto meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menindak oknum menteri yang diduga terlibat dalam bisnis tes PCR selama pandemi COVID-19.
Advertisement
"Presiden jangan membiarkan isu ini berkembang berlarut-larut karena dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada kebijakan pemerintah dalam menanggulangi COVID-19. Membangun kepercayaan publik itu 'kan tidak mudah," kata Mulyanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (3/11/2021).
Mulyanto menilai tindakan oknum menteri yang ikut berbisnis alat tes PCR tidak etis, apalagi mereka yang terlibat dalam bisnis itu punya kewenangan mengatur kebijakan penanggulangan COVID-19.
BACA JUGA: Ini Penyebab Kasus Covid-19 di DIY Melonjak Lagi
"Besar kemungkinan kebijakan yang dibuat, diatur sedemikian rupa agar menguntungkan bisnisnya," kata Mulyanto menegaskan.
Mulyanto mengatakan bahwa Negara bisa bangkrut kalau mental para pembantu presiden seperti itu. Menteri itu jabatan publik, jadi siapa pun yang menjabat harus bekerja sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan kelompok bisnisnya.
Ia mengungkapkan konflik kepentingan juga terasa dalam kasus riset dan produksi vaksin Merah Putih. Riset vaksin Merah Putih yang dilakukan Universitas Airlangga, di bawah koordinasi BRIN dalam konsorsium riset COVID-19 terkesan lambat.
Padahal, kata Mulyanto, WHO sudah memberi lampu hijau akan ikut terlibat dalam pemantauan uji klinisnya. BPOM juga menyambut baik persiapannya. Namun, karena ditengarai ada kepentingan pihak tertentu, proses riset dan produksi vaksin inovasi anak bangsa ini menjadi lama.
Diperkirakan vaksin Merah Putih ini baru bisa diproduksi pada bulan Juli 2022.
"Kalau para pejabat punya konflik kepentingan dan ikut bisnis COVID-19, mana mungkin penanggulangan pandemi di Indonesia bisa cepat selesai. Presiden harus mengambil tindakan tegas soal ini," kata Mulyanto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Iran Isyaratkan Bersedia Negosiasi Nuklir Jika AS Tidak Lagi Menyerang
Advertisement
Buntut Putusan MK Soal Pemilu dan Pilkada, DPR Bantah Ada Perdebatan
Prabowo Minta Polri Lanjutkan Tanam Jagung dan Dukung Program MBG
Jateng Alami Inflasi 2,2 Persen Juni 2025, Tertinggi Sejak LIma Bulan Terakhir
Kasasi Harvey Moeis Ditolak Mahkamah Agung, Tetap Dihukum 20 Tahun Penjara
Advertisement
Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
Nikita Mirzani Diborgol Saat Hadiri Sidang di PN Jaksel
Advertisement
Hasil Seleksi PPPK Kemenag: 17.154 Dinyatakan Lolos, Ini Link Pemberkasan
Berita Pilihan
- Jateng Alami Inflasi 2,2 Persen Juni 2025, Tertinggi Sejak LIma Bulan Terakhir
- Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
Advertisement
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Mantan Walkot Semarang Mbak Ita Bikin Lomba Masak Nasi Goreng, Hadiahnya dari Iuran PNS Bapenda
- Presiden Prabowo Jadi Inspektur Upacara HUT Ke-79 Bhayangkara
- Otoritas Iran Menyebut Korban Meninggal Akibat Serangan Israel Capai 935 Orang
- Hasil Seleksi PPPK Kemenag: 17.154 Dinyatakan Lolos, Ini Link Pemberkasan
- Presiden Prabowo Akan Bertemu Pemerintah Arab Saudi untuk Bahas Pembangunan Kampung Haji di Makkah
- 3 Pejabat Kementerian PU Dinonaktifkan Seusai OTT KPK Terkait Suap Proyek di Sumut
- Nikita Mirzani Diborgol Saat Hadiri Sidang di PN Jaksel
Advertisement
Advertisement
