Advertisement
Faisal Basri Soroti Bantuan JKN yang Dihapus untuk Kereta Cepat

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau Silpa 2020 digunakan untuk proyek kereta cepat Jakarta–Bandung. Di sisi lain, sekitar sembilan juta peserta program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN dihapus dari daftar penerima bantuan iuran, padahal menurut Faisal terdapat dana yang bisa digunakan untuk mereka.
Ekonom senior Faisal Basri dalam webinar Bincang APBN 2022 bertajuk Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural, Senin (18/10/2021) menyayangkan hal itu. Dia menjelaskan bahwa pemerintah semestinya fokus menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk membantu masyarakat di tengah tekanan pandemi Covid-19.
Advertisement
Saat ini, terdapat sekitar 90 juta masyarakat yang memperoleh bantuan iuran JKN dari pemerintah, dengan 20 juta di antaranya merupakan masyarakat miskin. Namun, berlakunya pemadanan data oleh Kementerian Sosial melalui Kepmensos 92/2021, akan terdapat sekitar 9 juta peserta penerima bantuan iuran (PBI) yang tidak lagi menerima dukungan dari negara, sehingga terancam menjadi peserta JKN nonaktif.
Di tengah kondisi itu, menurut Faisal, pemerintah malah menggunakan dana yang ada untuk membangun berbagai proyek, seperti kereta cepat Jakarta–Bandung. Padahal, APBN itu dapat membiayai masyarakat miskin dan rentan miskin untuk memperoleh jaminan sosial seperti JKN.
"Jadi ayo kita perluas [kepesertaan JKN], hentikan food estate, hentikan pembangunan ibukota [baru], hentikan kereta cepat. Karena kereta cepat ini mau pakai Silpa tahun lalu. Gila enggak? Silpa tahun lalu mau dipakai buat kereta cepat, tapi buat rakyat, sembilan koma sekian juta rakyat yang dapat JKN dihapus oleh Bu Risma [Menteri Sosial]," ujar Faisal pada Senin (18/10/2021).
Dia yang merupakan pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai bahwa setelah pandemi akan semakin banyak orang yang jatuh miskin dan menjadi rentan miskin. Menurut Faisal, semestinya negara hadir untuk melindungi orang-orang tersebut, alih-alih menggunakan APBN untuk berbagai proyek yang hanya menguntungkan segelintir pihak.
"143 juta rakyat Indonesia itu statusnya insecure. Kira-kira pengeluaran per hari mereka Rp25.000, sebelum pandemi ya. Setelah pandemi Covid-19 dia akan jatuh [perekonomiannya]," ujar Faisal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement

Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement