Pertama Sejak 1935, Jurnalis Raih Nobel Perdamaian

Harianjogja.com, JAKARTA – Dua jurnalis, Maria Ressa dari Filipina dan Dmitry Muratov dari Rusia, memenangi Nobel Perdamaian 2021 atas upaya mereka untuk melindungi kebebasan berekspresi.

Hadiah itu adalah yang pertama bagi wartawan sejak Carl von Ossietzky dari Jerman memenanginya pada 1935 karena mengungkapkan program persenjataan kembali rahasia negaranya pasca-perang.

Ressa dan Muratov diberi penghargaan bergengsi atas perjuangan berani mereka untuk kebebasan berekspresi di Filipina dan Rusia.

“Mereka adalah perwakilan dari semua jurnalis yang membela cita-cita ini di dunia di mana demokrasi dan kebebasan pers menghadapi kondisi yang semakin buruk,” kata Berit Reiss-Andersen, Ketua Komite Nobel Norwegia, pada Jumat (8/10/2021) di Oslo, Norwegia.

 “Jurnalisme bebas, independen, dan berbasis fakta berfungsi untuk melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan, kebohongan, dan propaganda perang,” kata Reiss-Andersen.

Ressa, yang mendirikan situs jurnalisme investigasi Rappler, memfokuskan sebagian besar karyanya pada perang kontroversial dan kekerasan Presiden Filipina Rodrigo Duterte terhadap narkoba.

Dia "juga mendokumentasikan bagaimana media sosial digunakan untuk menyebarkan berita palsu, melecehkan lawan dan memanipulasi wacana publik," kata komite Nobel.

“Saya sedikit terkejut. Benar-benar emosional. Jurnalisme tidak pernah sepenting sekarang,” kata Ressa setelah mengetahui kemenangan atas penghargaan tersebut.

Muratov mendirikan surat kabar Rusia Novaya Gazeta pada 1993 dan menjadi pemimpin redaksi selama 24 tahun. Hari ini adalah salah satu dari sedikit outlet media independen di Rusia, dan telah melihat enam jurnalisnya dibunuh selama waktu itu.

“Saya tidak bisa mengambil kredit untuk ini. Ini milik Novaya Gazeta. Itu adalah mereka yang tewas membela hak orang atas kebebasan berbicara,” kata Muratov seperti dikutip kantor berita Rusia TASS.

Muratov mengatakan dia akan menggunakan kemenangannya untuk membantu jurnalis independen yang menghadapi tekanan yang semakin besar dari pihak berwenang, termasuk mereka yang organisasinya dinyatakan sebagai “agen asing”.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis.com