Advertisement
Satgas Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Jateng Dibentuk, Ini Tugasnya

Advertisement
Harianjogja.com, SEMARANG—Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di wilayahnya. Satgas ini akan dipimpin oleh Sekda Jateng yang baru saja dilantik, Sumarno.
Pembentukan Satgas Penanggulangan Kemiskinan Eksterm di Jateng ini dibentuk untuk menindaklanjuti arahan Wakil Presiden (Wapres), Ma'ruf Amin. Sebelumnya, Wapres Ma'ruf Amin melakukan kunjungan ke Kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng, Kamis (7/10/2021).
Advertisement
Dalam kunjungan itu, Wapres meminta Pemprov Jateng untuk segera melakukan penanganan kemiskinan ekstrem di wilayah tersebut.
Ganjar mengatakan Satgas khusus percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem ini akan bekerja secepatnya. ada lima daerah yang menjadi fokus penanganan satgas, yakni Brebes, Banyumas, Pemalang, Banjarnegara dan Kebumen.
"Satgas ini kami bentuk untuk mempercepat, kan ini waktunya pendek, hanya sampai Desember harus selesai. Saya rasa kita perlu tim khusus atau satgas untuk bisa melakukan percepatan. Saya khawatir ada beberapa kabupaten yang tidak siap, maka kita harus bantu mereka," kata Ganjar seusai menggelar rapat di kantornya, Jumat (8/10/2021).
Tugas Satgas lanjut Ganjar yang paling penting adalah verivikasi dan validasi data. Sebab dari data yang sudah ada, tercatat 27.000 lebih masyarakat miskin ekstrem yang ada di 5 daerah itu. Setelah verifikasi dan validasi data selesai, maka tindakan lanjutan adalah intervensi.
"Verval [verifikasi dan validasi data] ini kuncinya, agar tidak keliru. Sebab kita punya contohnya, ada orang di Banyumas, dia masuk desil satu. Tapi semuanya ada, air minum ledeng, sumur terlindungi, listrik sudah PLN, fasilitas BAB sudah punya, tinja sudah ada tangki, RTLH tidak prioritas. Tapi kenapa masih masuk data? Nah yang begini-begini ini harus diselesaikan," jelas Ganjar.
Secara keseluruhan, angka kemiskinan ekstrem di Jateng masih ada sekitar 1,5 juta orang. Namun itu berasal dari berbagai daerah. Dan untuk percepatan kali ini, hanya 5 kabupaten yang menjadi prioritas pusat agar diselesaikan hingga akhir Desember tahun ini.
"Tapi saya ingatkan, bahwa penanganan harus pararel. Sekarang kan sedang menyusun RAPBD 2022, saya minta itu dimasukkan agar berlanjut. Sehingga, desil satu bisa diselesaikan maksimal sampai akhir 2022," katanya.
Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) Jateng, Taj Yasin Maimoen, mengatakan agar penanganan kemiskinan ekstrem ini dilakukan secara kolaboratif antara provinsi dengan daerah. Ia juga meminta agar sumber anggaran diambilkan tidak hanya dari anggaran negara, tapi bisa juga dari Baznas, CSR, atau filantropi.
"Selain itu, program pendampingan satu OPD satu desa binaan yang sudah jalan di provinsi harus ditingkatkan. Mereka-mereka yang mendampingi desa-desa itu harus bekerja optimal agar target bisa tercapai," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kasus Pemerasan Artis Sinetron MR, Polisi Menyita Enam Video Syur Sesama Jenis
- Adik Ipar Ganjar Pranowo Dituntut 5,5 Tahun Penjara karena Korupsi Pembangunan Jembatan Sungai Gintung
- Akan Tenggelam, Ribuan Warga Tuvalu Ajukan Visa Iklim untuk Bermigrasi ke Australia
- Buntut Tragedi di Maluku Tenggara, UGM Evaluasi Sistem KKN
- Para Advokat Perekat Nusantara dan TPDI Somasi Gibran, Untuk Segera Mundur Sebagai Wapres
Advertisement

Keputusan MK 135 Belum Jadi Solusi Persoalan Demokrasi Elektoral
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Bahas Isu Jual-Beli Pulau Bersama Komisi II DPR RI, Menteri ATR/Kepala BPN Tegaskan Tanah di Indonesia Tidak Bisa Dimiliki Asing
- Jumlah Jemaah Haji Meninggal Dunia Terus Bertambah, Capai 418 Orang
- Dirut Sritex Iwan Lukminto Klaim Uang Tunai Rp2 Miliar Disita Kejagung Adalah Tabungan Keluarga
- Viral Video Pria Pamer Senjata Api dan Mengaku dari Ring 1 Istana, Pelaku Diringkus Polisi
- KPK Cekal Mantan Wadirut BRI ke Luar Negeri Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan EDC
- Kejagung Periksa Pihak Google Terkait Penyidikan Dugaan Korupsi Laptop Chromebook
- Kemenag Siapkan Regulasi Terkait Tata Kelola Rumah Doa
Advertisement
Advertisement