Advertisement
Mengejutkan! Masih Ada Wilayah di Jakarta yang Belum Terjangkau Internet

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-Pengurus Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkap fakta mengejutkan bahwa di tengah kemudahan akses internet di Jakarta, masih ada wilayah di Ibu Kota Negara tersebut yang belum terjangkau jaringan internet.
"Namun jumlahnya tak besar," kata Ketua Umum APJII Muhammad Arif Angga di Jakarta, Jumat.
Advertisement
Dalam data APJII yang dihimpun tahun lalu, masih ada beberapa wilayah di Jakarta yang belum terjangkau. "Saat ini ada sekitar 95 persen lebih wilayah yang telah ada layanan 'broadband' cukup baik," katanya.
Meski demikian, dia meyakini saat ini kondisi keterjangkauan internet tersebut sudah semakin tinggi seiring dengan berbagai program yang dicanangkan pemprov seperti JakWifi, di samping banyaknya penyedia layanan internet (Internet Service Provider/ISP).
"Kalau lihat data APJII, di Jakarta ada 250 dari 750 ISP anggota APJII berkantor atau beroperasi di Jabodetabek. Saya pikir untuk Jakarta termasuk sudah mudah diakses," ujar Arif.
Hal tersebut berbeda dengan kondisi lainnya di Indonesia yang secara keseluruhan hanya bisa terjangkau oleh internet. Menurut data APJII, saat ini keterjangkauan internet masih 15 persen.
Baca juga: Lebih dari 500 Sekolah di Gunungkidul Sudah Dibuka
Karena itu, dalam Musyawarah Nasional (Munas) XI APJII yang telah memilih kepengurusan baru periode 2021-2024 dengan dipimpin oleh Ketua Umum APJII Muhammad Arif Angga, APJII bakal menekankan penetrasi internet di seluruh pelosok daerah Indonesia sebagai salah satu program dan rencana kerja di periode ini.
Kebutuhan internet luar biasa, tetapi di (Indonesia) timur, bahkan di Jawa pun, masih ada yang belum terlayani dengan baik.
"Itu misi kami ke depan. Kami ingin mengedukasi para ISP untuk terus mengembangkan sayap ke daerah yang belum terjangkau," ujar dia.
Angga juga mengatakan bahwa kecepatan internet di Indonesia tidak bisa dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Singapura. Dengan kondisi geografis berupa kepulauan, mendorong kecepatan internet menjadi tantangan tersendiri.
"Kami lebih memilih penetrasi (internet) dan penyebaran lebih luas lagi sehingga masyarakat bisa melek digital dan hal ini juga butuh dorongan pemerintah," ujarnya.
Literasi Digital
Penetrasi internet yang lebih luas, kata dia, juga berkorelasi dengan literasi digital. Percuma jika konten digital bagus, tetapi koneksi internetnya tidak ada.
Angga juga menyadari bahwa banyak penyedia layanan internet yang hanya beroperasi di daerah perkotaan. Mereka masih enggan menjangkau daerah pelosok yang sedikit populasinya.
"Di sinilah, saya ingin pemerintah bisa memberikan insentif agar memacu ISP bisa melayani wilayah yang belum terjangkau," ujarnya.
Terkait dengan keberadaan ISP ilegal, Angga tak menutup mata dengan fakta tersebut di lapangan, anggota APJII mencapai 700 perusahaan, sementara ISP ilegal bisa mencapai puluhan ribu.
Namun tidak bisa dimungkiri bahwa mereka juga menjadi ujung tombak penetrasi internet. ?Di situlah kami ingin mengedukasi agar mereka sebagai ISP terdaftar di Kementerian Kominfo. Kalau (beroperasi) ugal-ugalan, kan, yang dirugikan masyarakat," ujar Angga.
Selain penetrasi internet, Angga juga mengatakan, APJII akan mendorong penggunaan protokol internet (IP) versi 6 di Indonesia secara lebih masif lagi sehubungan dengan ketersediaan IPv4 semakin sedikit.
Selanjutnya, hal yang akan didorong APJII ke depan ialah penggunaan Indonesia Internet Exchange (IIX) yang diharapkan bisa semakin berkembang lebih besar lagi.
Saat ini infrastruktur IIX memang tersedia di Jakarta dan bakal diperluas di daerah, terlebih APJII saat ini telah memiliki 13 kantor perwakilan daerah.
APJII membangun IIX sejak Agustus 1997 sebagai upaya membentuk interkoneksi nasional antar-ISP di Indonesia. Pelanggan suatu ISP dapat dengan mudah dan murah berkomunikasi dengan pelanggan ISP lainnya.
Jika tidak ada interkoneksi nasional, kecepatan lalu lintas informasi akan bergantung pada interkoneksi internet di luar negeri. Trafik luar negeri ini yang tidak dapat sepenuhnya dikendalikan oleh ISP lokal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement

Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement