Hasil Survei Indikator : Masyarakat Percaya PPKM Darurat Tekan Covid-19 tapi Tak Setuju Diperpanjang

Harianjogja.com, JAKARTA — Meski meyakini PPKM Darurat dapat mengurangi tingkat penularan Covid-19, tetapi masyarakat disebut tak setuju jika kebijakan tersebut diperpanjang. Ini menjadi salah satu hasil survei nasional yang dilakukan Indikator Politik Indonesia.

Survei nasional dengan tema evaluasi publik terhadap penanganan pandemi, pemulihan ekonomi, dan demokrasi itu digelar pada 17-21 September 2021.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan bahwa masyarakat yang ditanya puas atau tidak dengan protokol kesehatan, 81,5 persen menjawab puas.

“Saat ditanya pemerintah tegas atau tidak tegas dalam menegakkan kebijakan protokol kesehatan, sebagian besar mengatakan tegas,” katanya pada diskusi daring, Minggu (26/9/2021).

Berdasarkan hasil survei, 77,6 persen menilai pemerintah tegas menerapkan protokol kesehatan. Sebanyak 18,9 persen tidak tegas dan 3,6 persen tidak menjawab.

Burhan menjelaskan bahwa sebagian besar masyarakat tahu mengenai PPKM darurat, yakni mencapai 91,8 persen. Saat ditanya PPKM Darurat, 51,4 persen setuju dan 45,1 persen tidak setuju.

Akan tetapi, mereka percaya PPKM Darurat bisa mengurangi tingkat penyebaran virus. Tercatat sebanyak 64,9 persen yang menjawab hal ini.

Masyarakat juga yakin kebijakan tersebut juga bisa menekan angka kematian, dengan persentase 61,6 persen.

“Ini menunjukkan bahwa masyarakat ketika ditanya PPKM Darurat, yang mereka pahami dari dimensi ekonomi. Tapi, mereka tidak menolak bahwa PPKM Darurat mempunyai efek positif dari dimensi kesehatan,” terangnya.

Oleh karena itu, 64,3 persen masyarakat tidak setuju apabila PPKM Darurat harus diperpanjang. Dari total responden yang tidak setuju, 70,4 persen menjawab bisa mengurangi mata pencaharian.

Sementara itu, dari total responden yang setuju, sebanyak 72,6 persen menilai kebijakan itu dapat memutus rantai penularan virus corona.

“Saya rasa temuan ini sangat bernuansa. Mereka mengapresiasi kinerja pemerintah soal PPKM, tetapi di sisi lain, pemerintah tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka ketika stay at home. Istilahnya, kalau tidak bisa penuhi kebutuhan nafkah masyarakat ke bawah, jangan larang mereka untuk bekerja di luar rumah,” ucap Burhan.

Indikator Politik Indonesia melakukan survei dengan metode simple random sampling kepada 1.200 responden. Tingkat toleransi kesalahan sekitar 2,9 persen dan kepercayaan 95 persen. Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.

Sumber : Bisnis.com