Advertisement
Hasil Survei Indikator: Kepuasan Terhadap Kinerja Presiden Jokowi Turun
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2021 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/8 - 2021). Poll
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Hasil survei Indikator Politik Indonesia menyebutkan bahwa tren kepercayaan masyarakat pada pelaksanaan demokrasi di Indonesia hanya mencapai 44,1 persen, sedangkan yang puas pada pelaksanaan demokrasi hanya 47,6 persen.
Dari hasil survei, mereka yang puas terdiri dari sangat puas 0,4 persen, dan cukup puas 47,1 persen. Sementara itu yang tak puas terdiri dari kurang puas 37,1 persen dan tidak puas sama sekali 7 persen serta responden yang tidak menjawab/tidak tahu adalah 8,3 persen.
Advertisement
Dikutip dari laman Indikator Politik Indonesia, Minggu (26/9/2021), responden yang merasa tidak puas atas kinerja demokrasi Indonesia tercatat naik dari 32 ke 44 persen.
Lebih lanjut, tingkat kepuasan terhadap kinerja presiden, hasil survei menunjukkan cenderung terjadi penurunan yakni 59 persen pada Juli 2021 menjadi 58 persen per September 2021.
BACA JUGA: Jadi Tersangka, Azis Syamsuddin Belum Diberhentikan dari Kursi Wakil Ketua DPR RI
Meski terlihat turun tipis, tapi jika dibandingkan dengan masa sebelum pandemi Covid-19 angka ini jauh merosot yakni dari 70 persen pada Februari 2020.
Namun, terkait kinerja presiden dalam penanganan pandemi, responden yang merasa sangat puas mencapai 4,8 persen dan cukup puas 57 persen.
Sebaliknya, responden yang merasa kurang puas mencapai 31,8 persen dan tidak puas 2,9 persen.
“Dukungan dan apresiasi warga sangat tinggi terhadap berbagai upaya pemerintah dalam penanggulangan pandemi, termasuk program vaksinasi,” tulis Indikator Politik Indonesia dalam salah satu poin kesimpulan.
Adapun, survei Indikator Politik Indonesia soal demokrasi ini dilakukan pada 17 hingga 21 September 2021. Survei dilakukan terhadap 1.200 responden yang diwawancarai via telepon.
Para responden yang dipilih secara acak merupakan mantan responden tatap muka yang sebelumnya pernah diwawancara oleh Indikator.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Konser Amal di Tangerang Galang Rp1,3 Miliar untuk Sumatera dan Aceh
Dinkes Agam Sumbar Selidiki Keracunan 11 Pengungsi Banjir Bandang
KPK Soroti Lemahnya Rekrutmen Parpol Seusai Kasus Ardito
Menlu Turkiye: ISIS Kini Jadi Alat Politik Sejumlah Negara
Advertisement
Prabowo Bangga Atlet RI, Bonus Emas SEA Games Rp1 Miliar
Muktamar MUTUN 2025 Rekomendasikan Pemerintah Atasi Krisis Lingkungan
Banjir Padang Rusak Puluhan Rumah, Ketua MPR Turun Langsung
BMKG Peringatkan Hujan Petir di Sejumlah Kota Minggu Ini
ASEAN Desak Gencatan Senjata Diperluas di Myanmar
Advertisement
Kericuhan Kalibata Tewaskan Dua Debt Collector, Kerugian Rp1,2 M
Pemerintah Siapkan Hunian Korban Bencana di Sumatera
Buntut Kisruh, Polda Metro Jaya Evaluasi SOP Penarikan Kendaraan
Banjir Bandang Probolinggo Rusak 7 Jembatan dan 40 Rumah Warga
Junta Myanmar Bantah Korban Sipil dalam Serangan RS Rakhine
Advertisement
BNPB Catat Jumlah Pengungsi Banjir Aceh Terus Menurun
Berita Pilihan
- Konser Amal di Tangerang Galang Rp1,3 Miliar untuk Sumatera dan Aceh
- Musim Flu AS Catat 2,9 Juta Kasus, 1.200 Orang Meninggal
- Korupsi Kepala Daerah Masih Terjadi, Pakar Nilai Retret Bukan Solusi
- PBB Desak Israel Buka Akses Bantuan, Palestina Angkat Bicara
- Langgar VoA, Imigrasi Bali Deportasi Bintang Porno Asal Inggris
Advertisement
Disperindag DIY Gelar 6 Operasi Pasar dan 25 Pasar Murah 2025
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Byun Yo-han dan Tiffany SNSD Pacaran Serius, Siap Menikah
- Banjir di Agam Rusak Rumah Warga, Pemkab Butuh 525 Hunian Sementara
- Langgar VoA, Imigrasi Bali Deportasi Bintang Porno Asal Inggris
- Jadwal Semifinal Voli Putri: Indonesia vs Thailand di SEA Games 2025
- Sekolah Lansia Salimah Wisuda 206 Lansia di Bantul, Tertua 93 Tahun
- Resmi Dibuka, The Aloon-Aloon Menjadi Ikon Baru Kota Magelang
- Mahfud MD: Perpol 10/2025 Bertentangan dengan Putusan MK
Advertisement
Advertisement
