Advertisement
Pengamat: PAN Masuk Koalisi Pemerintah terkait Ibu Kota Baru dan Amendemen
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai masuknya Partai Amanat Nasional (PAN) ke koalisi pemerintah dinilai erat kaitannya dengan sejumlah agenda yang ingin segera dieksekusi pemerintah. Agenda tersebut meliputi ibu kota baru dan amandemen UUD 1945.
"Maka bergabungnya PAN ini saya kira sangat terkait dengan program ambisius Pemerintah yang ingin segera dieksekusi. Ada agenda Ibu Kota baru, agenda seperti amandemen UUD pun semakin terbuka dengan kekuatan dominan koalisi yang bahkan tak mampu disaingi oleh oposisi plus DPD," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (26/8/2021).
Advertisement
Dia menilai langkah politisi PAN itu dinilai akan berdampak pada kinerja DPR yang disebut kian lemah daya tawarnya di hadapan pemerintah. Pasalnya, kursi parpol koalisi pemerintah di parlemen bertambah secara signifikan.
Tambahan 44 kursi PAN pada koalisi parpol pendukung pemerintah menjadikan kursi koalisi seluruhnya berjumlah 471 kursi. Sebaliknya, jelas Lucius, kursi oposisi menciut hingga tersisa 104 kursi saja. Dengan kata lain, kekuatan koalisi di Parlemen menguasai 81,9 persen.
Baca juga: Usaha Kuliner di Tempat Wisata Boleh Buka? Dispar Bantul Konsultasi ke Pemda DIY
"Jika Presiden sudah oke dengan rencana amandemen, maka secara prosedural, dia tak akan kesulitan mewujudkan misi itu. Banyak isu lain yang selama ini kerap ditentang publik juga bisa dengan mudah disepakati berkat dukungan parpol koalisi yang kian tak tertandingi."
Di satu sisi, jelas dia, kekuatan koalisi yang dominan memang merupakan satu misi sistem presidensial. Namun di sisi lain, dia menilai kewenangan check and balances parlemen berpotensi kian kabur ketika koalisi parpol dibangun sekedar untuk menikmati kekuasaan.
"Jadi bersama dengan dominannya koalisi di parlemen, DPR sendiri akan semakin lemah posisi tawarnya di hadapan pemerintah. Pemerintah menjadi kian mudah menentukan arah kebjjakan tanpa kehadiran pikiran kritis dari parlemen kekuatan Demokrat dan PKS sebagai oposisi mungkin akan mengganggu suasana, tetapi tak akan mampu merubah keputusan," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
Advertisement
Penyair Joko Pinurbo Wafat, Jenazah Disemayamkan di PUKJ Bantul
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
- KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
- Mobil Mewah Harvey Moeis Disita Kejagung, Kali Ini Ferrari dan Mercy
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
- Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
- Tak Terima Ditegur, Dua WNA Amerika Ini Diduga Aniaya Pecalang di Bali
- Baru Syuting Reality Show, 31 Artis dan Kru Asal Korsel Ini Justru Diperiksa Imigrasi Bali
Advertisement
Advertisement