Advertisement
Pakar: Indonesia Tak Perlu Ikut Campur Urusan Rezim Taliban di Afghanistan
Pasukan Taliban berhasil mengambil alih pemerintah resmi Afganistan - DW.com
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Indonesia dinilai tidak perlu ikut campur dalam urusan domestik, khususnya rezim Taliban di Afghanistan. Hal yang terpenting atas apa yang terjadi di Afghanistan adalah hubungan diplomatik antarnegara.
“Dengan kita tidak bersikap sekarang ini menentukan siapa pemerintahannya kita akui, sebenarnya itu menunjukkan bahwa kita tidak turut campur dalam urusan dalam negeri Afghanistan,” kata Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana dalam Podcast Bisnis Indonesia berjudul "Taliban Menguasai Afganistan, Apa Dampaknya Bagi Indonesia" seperti dikutip, Kamis (19/8/2021).
Advertisement
Apabila Indonesia salah mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan, lanjutnya, maka akan berdampak pada hubungan diplomatik RI dengan Afghanistan.
“Yang kita khawatirkan justru kalau misalnya kita mengakui salah satu dan tidak mengakui yang lainnya, maka kalau misalnya yang lainnya ternyata yang berkuasa itu akan mengganggu hubungan diplomatik Indonesia dengan Afghanistan,” jelasnya.
Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani itu meminta agar pemerintah Indonesia menunggu beberapa saat hingga kondisi di Afghanistan terlihat jelas.
Selain itu, Hikmahanto mengatakan pemerintah Indonesia tentu harus mendorong siapa pun pemimpin yang didukung oleh mayoritas rakyat di Afghanistan, termasuk kelompok Taliban sekalipun.
“Apapun program mereka, sepanjang itu diterima oleh rakyat Afghanistan, tentu kita akan dukung karena kedaulatan ada di tangan rakyat,” ucapnya.
Hikmahanto menambahkan, nantinya pemerintah Indonesia harus mengakui pemimpin yang berkuasa di Afghanistan terlepas dari ideologi mereka.
“Biarkan proses internal di Afghanistan tanpa kita menentukan syarat dan lain sebagainya. Siapa pun nanti yang akan keluar sebagai pejabat atau presiden yang didukung oleh rakyat, itulah yang kemudian kita harus akui terlepas dari apapun ideologi mereka,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Jokowi Minta Prabowo-Gibran Persiapakan Diri Usai Ditetapkan KPU
Ilmuwan di China Ciptakan Berlian Buatan dari Bunga Peony
Sirekap Bakal Digunakan pada Pilkada Serentak 2024
Advertisement
Prabowo Ingin Membangun Koalisi Kuat
Heboh Es Krim Magnum Mengandung Plastik dan Logam, Ini Kata BPOM
BMKG: Sebagian Besar Wilayah Indonesia Dilanda Hujan Hari Ini
Kabar Duka: Pendiri Mustika Ratu, Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia
Advertisement
Ini Besaran Honor PPK Pilkada Serentak 2024
Menkes Budi Ubah Paradigma Perencanaan Kesehatan
KPK Bidik LHKPN 2 Pejabat Pemilik Kripto Miliaran Rupiah
Yusril Serahkan Berkas Putusan Asli MK ke Prabowo Subianto
KPK Periksa Empat Saksi Biaya Angkut APD Kemenkes pada 2020
Advertisement
Program Desa Bersih Narkoba Bisa Menggunakan Dana Desa
Berita Pilihan
- Jokowi Minta Prabowo-Gibran Persiapakan Diri Usai Ditetapkan KPU
- Penetapan Pilpres oleh KPU, Gibran: Nanti Ada Beberapa Pertemuan
- Tiga Hakim MK Ajukan Pendapat Berbeda dan Minta Pemungutan Ulang di Empat Daerah
- PBNU: Kami Ucapkan Selamat Kepada Pasangan Prabowo-Gibran Atas Kemenangannya
- Tudingan Jokowi Cawe-cawe Pilpres Lewat Penjabat Daerah Tak Terbukti, Berikut Dalil Putusan MK
Advertisement
Info Stok Darah dan Jadwal Donor Darah Rabu 24 April 2024 di PMI se-DIY
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Meski Disita Kejagung, Kelima Smelter Masih Bisa Dikelola Masyarakat
- Kemendagri Sebut Dana Desa Bisa Digunakan untuk Pemberantasan Narkoba
- Petani Jateng Terima 10 Ribu Alsintan, Pj Gubernur Jateng Optimis Produksi Pangan Meningkat
- Program Desa Bersih Narkoba Bisa Menggunakan Dana Desa
- 10 Orang Tewas Usai Dua Helikopter Militer Malaysia Tabrakan, Berikut Kronologinya
- KPK Periksa Empat Saksi Biaya Angkut APD Kemenkes pada 2020
- Yusril Serahkan Berkas Putusan Asli MK ke Prabowo Subianto
Advertisement
Advertisement
