Advertisement
Survei: Kepuasan Publik terhadap Jokowi-Ma'ruf Turun
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kanan) memimpin rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (9/3/2020). Ratas tersebut membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2021 dan rencana kerja pemerintah tahun 2021. - ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Lembaga survei Charta Politika Indonesia menyurvei tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Survei ini dilakukan antara 12-20 Juli 2021 dengan melibatkan 1.200 responden melalui tatap muka. Penelitian ini memiliki margin error 2,83 persen dan tingkat kepercayaan hingga 95 persen.
Advertisement
Berdasarkan survei tersebut, Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menyampaikan bahwa 62,4 persen responden mengaku puas dengan kinerja pemerintah. Sedangkan, 34,1 memilih tidak puas dan sisanya tidak tahu atau tidak menjawab.
“Ada tren kecenderungan stabil walaupun ada sedikit tren penurunan. Pada Juli 2020 sempat 67,2 persen. Tapi ada tren ketidakpuasan meninggi dalam tiga survei terakhir,” kata Yunarto saat konferensi pers virtual, Kamis (12/8/2021).
Dia menyebut tren ketidakpuasan disebabkan oleh isu yang tengah hangat di Indonesia. Sejumlah isu yang menjadi bahasan publik adalah penanganan pandemi Covid-19, harga kebutuhan pokok dan persoalan kesulitan mencari lapangan kerja.
“Saya bisa saja berhipotesa angka ketidakpuasan tadi disebabkan oleh angka ketidakpuasan dari penanganan pandemi Covid-19,” ujarnya.
Selain itu para responden juga ditanyai soal ekonomi di Indonesia. Hasilnya, 31,7 persen menganggap sangat baik dan baik, 65,9 persen merasa buruk dan sangat buruk serta sisanya tidak tahu atau tidak menjawab.
Meski begitu, 60,5 persen pemberi respon merasa cukup optimis dalam menghadapi situasi ekonomi Indonesia. Sisanya 29 persen menyebut tidak optimis serta 10,5 persen mengaku tidak tahu atau tidak menjawab.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Sidang Tipikor: Ahok Klaim Sistem Pengadaan Pertamina Bersih
Banjir Kabupaten Tangerang, 133 Ribu Warga Terdampak di 27 Kecamatan
Dugaan Tak Profesional, Tim SIRI Kejagung Periksa Sejumlah Kajari
Penyidikan Kasus Pajak DJP Berlanjut, KPK Panggil Sejumlah Saksi
Advertisement
BNN Ingatkan Bahaya Whip Pink, Gas Tertawa Bukan untuk Gaya Hidup
DPR RI Mengesahkan Sembilan Anggota Ombudsman Periode 2026-2031
Adies Kadir Ditetapkan sebagai Hakim MK dari Unsur DPR
DPR Tetapkan Calon Hakim MK dan Deputi BI dalam Rapat Paripurna
BNPB Identifikasi 20 Korban Longsor Cisarua, 18 Jenazah Masih Diproses
Advertisement
TNI AU Terima Tiga Rafale, Penguatan Pertahanan Udara Dimulai
Petir Menyambar Aksi Massa Bolsonaro, 89 Orang Luka di Braslia
Gempa Pacitan M5,7 Guncang Jawa Timur, BMKG Tegaskan Aman Tsunami
Gempa M 5,5 Pacitan Terasa Hingga DIY
Jet Pribadi Bombardier Jatuh di Maine, 7 Orang Tewas
Advertisement
Rawan Penularan Virus Nipah, Thailand Perketat Skrining Penerbangan
Berita Pilihan
- Dugaan Tak Profesional, Tim SIRI Kejagung Periksa Sejumlah Kajari
- BNN Ingatkan Bahaya Whip Pink, Gas Tertawa Bukan untuk Gaya Hidup
- KPK Panggil Gus Alex sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
- Jenazah Pilot ATR 42-500 Andy Dahananto Disambut Haru di Tigaraksa
- Tetangga Kenang Farhan, Copilot ATR yang Tewas di Bulusaraung
Advertisement
Wedang Jiwan dan Lapis Legit Kali Abu Diusulkan Jadi WBTb Sleman
Advertisement
Peta Global Situs Warisan Dunia Unesco dari Eropa hingga Asia
Advertisement
Berita Populer
- Saksi Ungkap Pertemuan Google Asia Pasifik dan Nadiem Bahas Chromebook
- Empat Daerah di Jateng Tutup Objek Wisata Akibat Bencana Alam
- Kasus Suami Korban Jambret Jadi Tersangka Masuk Tahap Mediasi Jaksa
- KPPU Denda Rp698 Miliar, Kasus Google hingga Truk Sany Disorot
- Puluhan IUP Akan Dicabut, ESDM Tegas soal Jaminan Reklamasi Tambang
- Pemkab Bantul Siapkan Insentif Guru Honorer Belum Lolos PPPK
- Menkeu Siapkan Perluasan Bandwidth Coretax Jelang Puncak Lapor SPT
Advertisement
Advertisement
