Advertisement
Hipmi Desak Pemerintah Tak Perpanjang PPKM Level 4
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM tidak lagi diperpanjang.
"Pemerintah lebih baik fokus dengan edukasi dan penerapan protokol kesehatan, serta akselerasi vaksinasi," kata Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Hipmi Ajib Hamdaniujar Ajib, dikutip dari tempo.co, Minggu (8/8/2021).
Advertisement
BACA JUGA : Perpanjangan PPKM Level 4, Penyekatan di DIY
Menurutnya, selama Juli 2021, ekonomi, terutama Usaha Kecil Menengah (UKM) sangat terkontraksi. Hal tersebut tecermin dari Purchasing Managers' Index atau PMI yang turun drastis menjadi 40,1.
Pemerintah sebelumnya memperpanjang PPKM Level 4 di Tanah Air hingga Senin, 9 Agustus 2021.
Ajib memperkirakan ekonomi akan terus tertekan hingga Agustus 2021 jika PPKM terus dilanjutkan. "Akselerasi vaksinasi akan lebih produktif. Kesehatan terus terjaga, ekonomi bisa terselamatkan," tambahnya.
Ia mengakui PPKM memang mampu menurunkan laju penyebaran Covid-19. Tetapi, kebijakan tersebut menyebabkan ekonomi menjadi goncang dan kemiskinan bertambah. Yang paling berbahaya, kata dia, kesenjangan juga makin lebar.
"UKM banyak yang bangkrut, tetapi golongan orang kaya justru semakin meningkat karena punya akses uang dan kesempatan dalam masa pandemi," tutur Ajib.
BACA JUGA : Perpanjangan PPKM Level 4, Kota Jogja Fokus Penyekatan
Akibatnya, kemiskinan dan kesenjangan akan menjadi masalah apabila PPKM terus diperpanjang. Ia menegaskan pengetatan protokol kesehatan, serta akselerasi vakasinasi menjadi jalan tengah terbaik untuk sisi kesehatan dan ekonomi.
Terlebih lagi, Ajib menilai bantuan yang diberikan pemerintah selama PPKM ini relatif tanggung dalam menopang daya beli masyarakat dan hanya bersifat sementara. Penyaluran bantuan ini juga menghadapi persoalan basis data yang tidak terintegrasi dan kurang valid di lapangan.
"Bansos kalau berupa barang, justru memperkaya pengusaha yang berjualan barang. Kalau dalam bentuk uang tunai, rawan untuk dipotong-potong," kata Ajib. Dengan demikian, menurut dia, ketimbang PPKM, pemerintah seharusnya memberi ruang keleluasaan bagi warga untuk terus bekerja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
Advertisement
Prediksi Cuaca Jogja dan Sekitarnya Sabtu 27 April 2024: Hujan Sedang di Siang Hari
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
- Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
- KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Advertisement
Advertisement