Advertisement
Hipmi Desak Pemerintah Tak Perpanjang PPKM Level 4

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM tidak lagi diperpanjang.
"Pemerintah lebih baik fokus dengan edukasi dan penerapan protokol kesehatan, serta akselerasi vaksinasi," kata Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Hipmi Ajib Hamdaniujar Ajib, dikutip dari tempo.co, Minggu (8/8/2021).
Advertisement
BACA JUGA : Perpanjangan PPKM Level 4, Penyekatan di DIY
Menurutnya, selama Juli 2021, ekonomi, terutama Usaha Kecil Menengah (UKM) sangat terkontraksi. Hal tersebut tecermin dari Purchasing Managers' Index atau PMI yang turun drastis menjadi 40,1.
Pemerintah sebelumnya memperpanjang PPKM Level 4 di Tanah Air hingga Senin, 9 Agustus 2021.
Ajib memperkirakan ekonomi akan terus tertekan hingga Agustus 2021 jika PPKM terus dilanjutkan. "Akselerasi vaksinasi akan lebih produktif. Kesehatan terus terjaga, ekonomi bisa terselamatkan," tambahnya.
Ia mengakui PPKM memang mampu menurunkan laju penyebaran Covid-19. Tetapi, kebijakan tersebut menyebabkan ekonomi menjadi goncang dan kemiskinan bertambah. Yang paling berbahaya, kata dia, kesenjangan juga makin lebar.
"UKM banyak yang bangkrut, tetapi golongan orang kaya justru semakin meningkat karena punya akses uang dan kesempatan dalam masa pandemi," tutur Ajib.
BACA JUGA : Perpanjangan PPKM Level 4, Kota Jogja Fokus Penyekatan
Akibatnya, kemiskinan dan kesenjangan akan menjadi masalah apabila PPKM terus diperpanjang. Ia menegaskan pengetatan protokol kesehatan, serta akselerasi vakasinasi menjadi jalan tengah terbaik untuk sisi kesehatan dan ekonomi.
Terlebih lagi, Ajib menilai bantuan yang diberikan pemerintah selama PPKM ini relatif tanggung dalam menopang daya beli masyarakat dan hanya bersifat sementara. Penyaluran bantuan ini juga menghadapi persoalan basis data yang tidak terintegrasi dan kurang valid di lapangan.
"Bansos kalau berupa barang, justru memperkaya pengusaha yang berjualan barang. Kalau dalam bentuk uang tunai, rawan untuk dipotong-potong," kata Ajib. Dengan demikian, menurut dia, ketimbang PPKM, pemerintah seharusnya memberi ruang keleluasaan bagi warga untuk terus bekerja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Ulang Tahun ke-90, Dalai Lama Ingin Hidup hingga 130 Tahun
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
Advertisement

Jadwal KRL Solo Jogja Hari Ini, Senin (7/7/2025), Naik dari Stasiun Palur, Jebres, Purwosari dan Solo Balapan
Advertisement

Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- LaNyalla Bicara Soal 66 Tahun Dekrit Presiden
- Nurmala Kartini Sjahrir, Adik Luhut yang Diunggulkan jadi Dubes Indonesia di Jepang, Berikut Profilnya
- Sekolah Rakyat Dibangun Mulai September 2025, Dilengkapi Dapur dan Asrama
- 29 Penumpang Belum Ditemukan, Manajemen KMP Tunu Pratama Jaya Minta Maaf
- DPR RI Bentuk Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah
- Kemensos: Anak Jalanan Jadi Target Utama Ikuti Sekolah Rakyat
- Banjir di DKI Jakarta Rendam 51 RT
Advertisement
Advertisement