KPK: Rp1,5 Miliar Mengalir ke Orang Kepercayaan Nusron di Kasus HGB Summarecon
KPK mengungkap aliran uang Rp1,5 miliar dari bos Summarecon kepada Erwin dalam dugaan pengurusan blokir SHGB dan pemecahan HGB.
Hipmi Desak Pemerintah Tak Perpanjang PPKM Level 4
Pengunjung berjalan di pusat perbelanjaan di Jakarta, Rabu (4/8/2021)./Antara\r\n\r\n
Harianjogja.com, JAKARTA – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM tidak lagi diperpanjang.
"Pemerintah lebih baik fokus dengan edukasi dan penerapan protokol kesehatan, serta akselerasi vaksinasi," kata Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Hipmi Ajib Hamdaniujar Ajib, dikutip dari tempo.co, Minggu (8/8/2021).
BACA JUGA : Perpanjangan PPKM Level 4, Penyekatan di DIY
Menurutnya, selama Juli 2021, ekonomi, terutama Usaha Kecil Menengah (UKM) sangat terkontraksi. Hal tersebut tecermin dari Purchasing Managers\' Index atau PMI yang turun drastis menjadi 40,1.
Pemerintah sebelumnya memperpanjang PPKM Level 4 di Tanah Air hingga Senin, 9 Agustus 2021.
Ajib memperkirakan ekonomi akan terus tertekan hingga Agustus 2021 jika PPKM terus dilanjutkan. "Akselerasi vaksinasi akan lebih produktif. Kesehatan terus terjaga, ekonomi bisa terselamatkan," tambahnya.
Ia mengakui PPKM memang mampu menurunkan laju penyebaran Covid-19. Tetapi, kebijakan tersebut menyebabkan ekonomi menjadi goncang dan kemiskinan bertambah. Yang paling berbahaya, kata dia, kesenjangan juga makin lebar.
"UKM banyak yang bangkrut, tetapi golongan orang kaya justru semakin meningkat karena punya akses uang dan kesempatan dalam masa pandemi," tutur Ajib.
BACA JUGA : Perpanjangan PPKM Level 4, Kota Jogja Fokus Penyekatan
Akibatnya, kemiskinan dan kesenjangan akan menjadi masalah apabila PPKM terus diperpanjang. Ia menegaskan pengetatan protokol kesehatan, serta akselerasi vakasinasi menjadi jalan tengah terbaik untuk sisi kesehatan dan ekonomi.
Terlebih lagi, Ajib menilai bantuan yang diberikan pemerintah selama PPKM ini relatif tanggung dalam menopang daya beli masyarakat dan hanya bersifat sementara. Penyaluran bantuan ini juga menghadapi persoalan basis data yang tidak terintegrasi dan kurang valid di lapangan.
"Bansos kalau berupa barang, justru memperkaya pengusaha yang berjualan barang. Kalau dalam bentuk uang tunai, rawan untuk dipotong-potong," kata Ajib. Dengan demikian, menurut dia, ketimbang PPKM, pemerintah seharusnya memberi ruang keleluasaan bagi warga untuk terus bekerja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Share
Sunartono
Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
