Advertisement
Gonta-ganti Istilah PPKM, Pemerintah Disebut Mencla-mencle
Rizal Ramli/JIBI - Bisnis Indonesia/Rachman
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Kebijakan pemerintah soal pembatasan kegiatan masyarakat dikritik karena dianggap tak bisa dipegang.
Ekonom Rizal Ramli menyoroti kebijakan pemerintah pusat dalam penanganan Pandemi Covid-19. Terlebih mengenai pergantian istilah yang digunakan.
Advertisement
Istilah yang dimaksud mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), PSBB Ketat, kemudian berganti menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), PPKM Mikro, berganti lagi menjadi PPKM Darurat, sampai terakhir PPKM Level 4.
Dia mengemukakan, kebijakan pemerintah mengganti istilah-istilah itu terkesan tidak dapat dipercaya atau dipegang dalam istilah lain disebut Rizal dengan mencla-mencle.
"Garis pusat itu juga mencla-mencle karena cuma gonta-ganti istilah doang kok. PSBB, PSBB Ketat, PPKM, PPKM Mikro, PPKM Darurat, PPKM Level 4," kata Rizal dalam webinar Gelora Talks #9 di kanal YouTube GeloraTV pada Rabu (28/7/2021).
Menurutnya, tidak ada negara di dunia yang melakukan hal serupa pemerintah Indonesia, yakni mengganti-ganti istilah kebijakan penanganan krisis karena pandemi.
BACA JUGA: Telat Bayar Utang Sepekan, Warga Jogja Dianiaya Petugas Leasing
"Saya aneh. Di seluruh dunia ada nggak sih yang menyelesaikan kasus krisis tapi dengan ganti istilah doang? Mohon maaf kagak ada," kata Rizal.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu bahkan menilai, kebijakan yang seharusnya diterapkan Pemerintah Indonesia ialah dengan melakukan lockdown. Dengan catatan ada bantuan yang diberikan kepada masyarakat terdampak.
"Di seluruh dunia efektif mengendalikan pandemi ini sederhana kok lockdown. Iya kan nanti kalau udah berkurang ya nggak ada lockdown. Nanti kalau ada pandemi lagi ramai lagi atau virus baru lagi variasi baru ya lockdown lagi," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
India Klaim Geser Jepang Jadi Ekonomi Terbesar Keempat Dunia
AS Hentikan Dana Penitipan Anak, Skandal Minnesota Terungkap
Penduduk China Terus Menurun, PBB Prediksi Minus 3,2 Juta
China Terapkan Tarif Impor Daging Sapi 55 Persen Mulai 2026
Advertisement
Ledakan Bar Resor Mewah Swiss, 10 Orang Dilaporkan Tewas
Arab Saudi Pecahkan Rekor Eksekusi Mati 2025, 356 Orang
20 Ribu Buruh Akan Demo Tolak UMP 2026 di Jakarta dan Bandung
Prabowo: Bencana Sumatera Tak Perlu Status Nasional
Prabowo: Bantuan Bencana Harus Lewat Mekanisme Resmi
Advertisement
Pengguna Transportasi Nataru Tembus 16 Juta Orang
BMKG Catat 1.556 Gempa Guncang Aceh Sepanjang 2025
600 Hunian Danantara Siap Diserahkan ke Daerah
PBB Kecam Israel Hentikan Operasi UNRWA
Prabowo Minta Danantara Koordinasi Ketat Bangun Hunian Bencana
Advertisement
Kuala Lumpur Berlakukan Denda Sampah hingga Rp8,2 Juta
Berita Pilihan
- Tanpa Kembang Api, Prabowo Rayakan Tahun Baru Bersama Pengungsi
- Trump Pertimbangkan Jual Jet Tempur F-35 ke Turki, Israel Waspada
- Trump Klaim 95 Persen Rencana Damai Rusia-Ukraina Telah Disepakati
- 46.207 Penumpang Tinggalkan Jakarta dengan Kereta Api Hari Ini
- Ratusan Warga Terdampak Banjir Bandang Kalimantan Selatan
Advertisement
Malam Tahun Baru 2026 di DIY Kondusif, 88 Lokasi Diamankan
Advertisement
Tiket Museum Nasional Disesuaikan, Lansia hingga Yatim Gratis
Advertisement
Berita Populer
- Polda DIY Fokus Amankan Keramaian Malam Tahun Baru
- Tarif Listrik 2026 Tak Naik, ESDM Jaga Daya Beli Masyarakat
- Sejarah Tahun Baru, Dari Mesopotamia hingga Kalender Masehi
- Hubungan Retak di Al Hilal, Joao Cancelo Ingin ke Inter
- Lima Tahun Bersama, Fajar Fathur Rahman Pamit dari Borneo FC
- Zohran Mamdani Pimpin New York, Disumpah Pakai Alquran
- Sambut 2026, PSIM Jogja Perkuat Sinergi dengan Pemkot
Advertisement
Advertisement
