Advertisement

Mahfud MD Mengaku Pemerintah Kewalahan Hadapi Varian Delta

Aziz Rahardyan
Sabtu, 24 Juli 2021 - 18:07 WIB
Budi Cahyana
Mahfud MD Mengaku Pemerintah Kewalahan Hadapi Varian Delta Menko Polhukam Mahfud MD (kiri) didampingi Mendagri Tito Karnavian (kanan) memberikan keterangan pers usai mengadakan pertemuan di Jakarta, Selasa (4/2/2020). Pertemuan tersebut untuk membahas penanganan pengamanan ratusan WNI yang baru saja dievakuasi ke Kabupaten Natuna dari Wuhan, China. - Antara

Advertisement

Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku pemerintah kewalahan menangani pandemi Covid-19 sejak masuknya varian Delta.

Mahfud mengungkapkan bahwa saat ini masyarakat lebih patuh dalam menjalankan protokol kesehatan. Selain itu, antusiasme masyarakat untuk mendapatkan vaksin Covid-19 juga semakin tinggi.

Advertisement

"Orang yang dulunya tidak mau antigen, rebutan antigen, yang dulunya tidak mau vaksin, rebutan vaksin sampai antre di mana-mana, sampai ditolak. Kenapa? Tenaga kesehatan tidak cukup, vaksinator tidak cukup," kata Mahfud dalam konferensi pers terkait Perkembangan Situasi Politik dan Keamanan Terkini di Masa Pandemi secara virtual, Sabtu (24/7/2021).

Setelah antusiasme warga mendapatkan vaksin cukup tinggi, Mahfud mengungkapkan sempat muncul usulan vaksinasi berbayar. Namun, setelah ditolak oleh sebagian masyarakat karena dinilai melanggar prinsip keadilan dan kesetaraan kelas sosial, maka pemerintah pun mendengarkan aspirasi masyarakat dan memutuskan tidak melaksanakan vaksinasi berbayar.

Mahfud menegaskan bahwa pemerintah selalu mendengarkan aspirasi dari masyarakat, termasuk dalam hal kebijakan penanganan Covid-19. Meskipun demikian, dia menyoroti adanya dua kelompok yaitu kelompok yang murni benar-benar ingin menyampaikan aspirasi dan kelompok tidak murni yang ingin memanfaatkan situasi Covid-19 dan hanya ingin menentang pemerintah.

"Kita harus hati-hati karena kelompok yang tidak murni ini selalu melakukan provokasi dan menyatakan setiap kebijakan pemerintah itu salah. Padahal, pada prinsipnya pemerintah itu terbuka dan merespon segala aspirasi masyarakat," jelasnya.

Mahfud mengungkapkan bahwa aspirasi murni seperti kesulitan berkegiatan ekonomi selama pembatasan sosial atau aspirasi kehilangan kebebasan seperti di negara maju, akan terus didengar pemerintah.

Hanya saja, harus disampaikan melalui kanal-kanal yang sesuai dengan protokol kesehatan, seperti virtual meeting, webinar, dialog di televisi, karya seni, atau media sosial.

Selain itu, kerja sama elemen bangsa mulai dari tokoh pemerintah, masyarakat, tokoh agama, dan akademisi untuk terus mengingatkan bahwa Covid-19 ini musuh bersama harus terus digencarkan.

"Pemerintah menegaskan bahwa atas aksi demonstrasi fisik yang tidak sesuai protokol kesehatan, membahayakan keselamatan masyarakat, serta melanggar hukum, pemerintah akan melakukan tindakan tegas. Demi prinsip yang nomor satu tadi, kita ingin menyelamatkan masyarakat yang banyak," ungkap Mahfud.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis.com

Advertisement

Harian Jogja

Video Terbaru

Advertisement

Harian Jogja

Advertisement

alt

Jadwal Terbaru KRL Jogja Solo dan KRL Solo Jogja Hari Ini, Jumat 29 Maret 2024

Jogja
| Jum'at, 29 Maret 2024, 02:37 WIB

Advertisement

alt

Mengenal Pendopo Agung Kedhaton Ambarrukmo, Kediaman Sultan Hamengku Buwono VII

Wisata
| Senin, 25 Maret 2024, 20:47 WIB

Advertisement

Advertisement

Advertisement