Advertisement
Hasil Survei, 63,3 Persen Orang Tua Setuju Anak Divaksin Covid-19
Ilustrasi. - Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Sebanyak 63,3 persen orang tua setuju anaknya mengikuti program Vaksinasi Covid-19 untuk anak usia 12-18 tahun, berdasarkan survei yang dilakukan Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G).
P2G melakukan survei pada 5-8 Juli 2021 terhadap 9.287 responden orang tua siswa di jenjang pendidikan: SD/MI; SMP/MTs; SMA/SMK/MA, dari 168 kota/kabupaten dan 34 provinsi seluruh Indonesia.
Advertisement
"Sementara 23,5 persen orang tua tidak setuju anaknya divaksin dan 13,2 persen orang tua ragu-ragu anaknya divaksinasi," kata Kepala Bidang Advokasi P2G Iman Zanatul Haeri dalam jumpa pers virtual, Minggu (11/7/2021).
Baca juga: Langgar PPKM Darurat, Resepsi Pernikahan di Borobudur Dibatalkan Satgas Covid-19
Iman mengatakan hasil baik ini menandakan orang tua sadar akan peran dan upaya mereka untuk memperoleh kesehatan dan keselamatan anak, agar anaknya kembali mendapatkan hak pendidikan di sekolah.
Namun, pemerintah perlu menyoroti 36,7 persen orang tua yang masih tidak setuju atau ragu terhadap vaksinasi anak-anak.
Dari survey P2G disebutkan mereka yang tidak setuju dan ragu beralasan khawatir efek samping yang buruk dari vaksin, vaksin bukan untuk kesehatan, vaksin tidak halal dan vaksin belum teruji.
Baca juga: Siap-Siap! Pelanggar Aturan WFH dan WFO di Sleman Bakal Ditindak
"Seperti ada orang tua yang percaya vaksin berisi chip dari negara tertentu. Setelah anak divaksin maka chip tersebut akan melekat di tubuhnya. Ada juga yang percaya vaksin haram hukumnya, padahal MUI sudah mengeluarkan fatwa halal," ucapnya.
Sosialisasi vaksin untuk menangkal isu seperti ini harus lebih masif dilakukan pemerintah, sebab survey P2G juga menemukan bahwa 55,5 persen orang tua tidak mengetahui informasi vaksinasi anak di daerahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Danantara Bidik Industri Media dan Hiburan untuk Tambah Penerimaan Negara
Advertisement
Pakar Hukum Sebut Revisi UU Pemilu Wajib Memasukkan Putusan MK
Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
Advertisement
Program Cek Kesehatan Gratis Tak Ada Kabar, Pemda Diminta Mengecek
Advertisement
Menteri PANRB Tegaskan ASN Tak Boleh WFA, yang Diperbolehkan FWA
Berita Pilihan
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement
Top Ten News Harianjogja.com, Selasa 1 Juli 2025: Imbauan Sultan, SPMB Jogja, Ganti Rugi Tol Jogja hingga Pajak Belanja Online
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Pemerintah Klaim Megaproyek Baterai Kendaraan Listrik di Karawang Serap 8 Ribu Tenaga Kerja
- Palestina Minta Internasional Desak Penghentian Kekerasan oleh Pemukim Israel di Tepi Barat
- Hujan Ringan Selimuti Sejumlah Kota Besar Hari Ini Senin 30 Juni 2025
- Paket Makan Bergizi Gratis Selama Liburan Sekolah, dari Roti, Telur, hingga Buah
- Iran Kirim Surat ke PBB, Minta AS dan Israel Tanggung Jawab atas Agresi
- Donald Trump Sebut Iran Punya 4 Situs Nuklir Utama
- Polda Lampung Tindak 693 kendaraan ODOL
Advertisement
Advertisement
