Advertisement
Epidemiolog: Jokowi Seharusnya Pimpin Langsung Penanganan Covid-19
Presiden Joko Widodo - BPMI Setpres
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin langsung pengendalian pandemi Covid-19 di Indonesia.
Lewat Twitter @drpriono1, Jumat (9/7/2021), Pandu mengatakan masyarakat Indonesia menginginkan agar Jokowi memimpin langsung pengendalian Covid-19 yang kini mengalami lonjakan gila-gilaan.
Advertisement
Lebih lanjut, dalam cuitannya Pandu menyebutkan nama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) agar tidak memimpin pengendalian Covid-19.
“Rakyat Indonesia ingin pak @jokowi memimpin langsung pengendalian Pandemi, jangan lagi diserahkan pada Airlangga Luhut, atau siapapun. Keinginan yg wajar dan janganlah ditolak,” tulis @drpriono1 seperti dikutip, Jumat (9/7/2021).
Rakyat Indonesia ingin pak @jokowi memimpin langsung pengendalian Pandemi, jangan lagi diserahkan pada Airlangga Luhut, atau siapapun. Keinginan yg wajar dan janganlah ditolak. https://t.co/lWkJbqd7Yq
— Juru Wabah ?? (@drpriono1) July 9, 2021
Pandu juga mengkritik gagalnya pengendalian pandemi Covid-19 di Indonesia. Menurutnya, penyebab kegagalan itu karena tidak kompeten dalam merespon pandemi Covid-19 dan berakibat masyarakat menjadi korban.
Apabila hal itu dibiarkan, lanjutnya, maka pandemi Covid-19 di Tanah Air tidak pernah terkendali.
“Pengendalian Pandemi diserahkan ke SatGas atau KPC-PEN yang gagal, akibat inkompeten dalam merespon pandemi, banyak yang telah jadi korban. Bila dibiarkan terus, selama periode kedua @jokowi pandemi tak pernah terkendali. Roadmap Nasional Pengendalian Pandemi saja tidak punya,” cuitnya.
Sebelumnya, politikus senior Abdillah Toha meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertindak tegas untuk mengatasi situasi multi krisis akibat pandemi Covid-19 di Indonesia.
Menurutnya, Presiden Jokowi saat ini dikelilingi oleh staf yang tidak kompeten, oligarki yang rakus, dan politisi yang gemar korupsi yang mulai berkampanye untuk Pemilihan Presiden 2024.
"Satu2nya jalan harus ada keberanian bersikap tegas dan membersihkan lingkungan bapak yang sakit," cuit @AT_AbdillahToha seperti dikutip, Jumat (9/7/2021).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Mendagri Kaji Putusan MK Soal Jeda Pemilu dan Pilkada
Komnas HAM Kecam Tindakan Pembubaran Retret Siswa Kristiani di Sukabumi
Advertisement
Menteri Kehutanan Bakal Evaluasi Total Prosedur Keamanan Pendakian
Menag Dampingi Prabowo Bertolak ke Jeddah untuk Bahas Kampung Haji Indonesia
Polisi tangkap Seorang Artis Sinetron Terkait Kasus Pemerasan
Advertisement
Gunung Semeru Kembali Meletus, Tinggi Letusan 1 Kilometer
Jepang Diguncang Gempa Magnitudo 5,1
Pemkab Bantul Siapkan Siswa Cadangan Sekolah Rakyat
KPK Panggil Pihak Swasta Terkait Suap Pengadaan Barang di MPR RI
Advertisement
Api Melahap RS Hermina Jakarta, Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran
Berita Pilihan
- Kepala Desa di Garut Gondol Dana Desa Rp700 Juta, Langsung Ditahan Kejaksaan
- Dugaan Korupsi Pengadaan Chromebook, Perwakilan google Penuhi Panggilan Penyidik Kejagung
- Polisi tangkap Seorang Artis Sinetron Terkait Kasus Pemerasan
- Gunung Semeru Kembali Meletus, Tinggi Letusan 1 Kilometer
- Pembubaran Kegiatan Ibadah dan Perusakan Rumah Retret di Sukabumi, Kemenag Siapkan Regulasi Rumah Doa
Advertisement
Hendak Menceburkan Diri ke Laut di Parangtritis, Warga Lansia Asal Bogor Selamat
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Buntut Putusan MK Soal Pemilu dan Pilkada, DPR Bantah Ada Perdebatan
- Serapan Anggaran Makan Bergizi Gratis Hanya 7 Persen, Ini Alasan Badan Gizi Nasional
- Pemerintah Akan Gunakan Teknologi AI untuk Pemetaan Potensi Siswa Sekolah Rakyat
- Lawatan Presiden Prabowo ke Arab Saudi untuk Bahas Kampung Haji hingga Konflik Timur Tengah
- Iran Isyaratkan Bersedia Negosiasi Nuklir Jika AS Tidak Lagi Menyerang
- Gempa Magnitudo 5,0 Guncang Kepulauan Tokara Jepang
- Bahas Isu Jual-Beli Pulau Bersama Komisi II DPR RI, Menteri ATR/Kepala BPN Tegaskan Tanah di Indonesia Tidak Bisa Dimiliki Asing
Advertisement
Advertisement
