Advertisement
Jemaah, Jangan Khawatir. Dana Haji di Bank Dijamin LPS

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -- Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir oleh karena dana calon jamaah haji di perbankan dijamin oleh lembaga ini.
Selain itu, otoritas keuangan pemerintah pun melakukan pengawasan terhadap perbankan, termasuk perbankan syariah.
Advertisement
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pengelolaan keuangan dana haji juga diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
"Dengan pengawasan yang berlapis-lapis dan program penjaminan LPS, dana haji yang dikelola oleh BPKH di industri perbankan terjamin keamanannya,” ujarnya dalam siaran pers LPS, Kamis (8/07/2021).
Adapun, penjaminan simpanan yang dilaksanakan oleh LPS saat ini didasarkan pada Undang-undang LPS yaitu UU No. 24 Tahun 2004, yang berlaku untuk simpanan nasabah di perbankan nasional, termasuk dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang ditempatkan dalam rekening simpanan di perbankan.
Kemudian, Peraturan LPS No. 2/PLPS/2010 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan LPS No. 2 Tahun 2020 tentang program penjaminan simpanan, dalam hal nasabah memiliki rekening simpanan yang diperuntukkan bagi kepentingan pihak lain (beneficiary), maka saldo rekening tersebut diperhitungkan sebagai saldo rekening pihak lain (beneficiary) yang bersangkutan.
Lagi pula, dana haji yang ditempatkan oleh BPKH pada rekening simpanan di bank syariah termasuk dalam kategori simpanan milik pihak lain (beneficiary), yaitu bagi kepentingan para calon jamaah haji.
“Dana haji tersebut ditempatkan oleh BPKH dalam rekening simpanan atas nama BPKH QQ calon jamaah haji yang dilengkapi dengan daftar nama-nama calon jamaah haji yang setoran dananya termasuk dalam rekening tersebut. Dengan demikian penjaminan terhadap dana haji yang ditempatkan BPKH dalam rekening simpanan di bank mengikuti skema penjaminan simpanan milik beneficiary, yaitu berlaku penjaminan simpanan maksimum Rp2 miliar per nasabah per bank untuk masing-masing calon jamaah haji yang namanya tercantum dalam daftar tadi,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Purbaya juga memberikan kepastian terhadap kekhawatiran sebagian umat terhadap pengelolaan dana haji. Dia pun menyatakan ketentuan UU Pengelolaan Keuangan Haji (UU No. 34 Tahun 2014) telah memberikan koridor pengelolaan keuangan haji secara prudent oleh BPKH.
“Aturan yang ada sudah cukup clear mengatur tata kelola pengelolaan keuangan dana haji secara baik, aman dan hati-hati. Selain itu, pengelolaan keuangan dana haji oleh BPKH juga diaudit oleh BPK untuk memberikan keyakinan kepada kita semua bahwa keuangan dana haji dikelola secara baik,” ujarnya.
Kepala Badan Pelaksana BPKH Anggito Abimanyu juga menyatakan Laporan Keuangan BPKH telah diaudit oleh BPK dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), serta memenuhi kaidah laporan keuangan yang aman. Hal ini menunjukkan dana haji yang dikelola oleh BPKH aman dan juga likuid.
"Beberapa hari ini kami berusaha menjelaskan kepada masyarakat bahwa dana haji aman, transparan dan likuid. Salah satu ukuran semua itu adalah kami sudah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK untuk laporan keuangan kami tahun 2018, 2019 serta 2020, dan sudah memenuhi kaidah laporan keuangan yang aman," ujar Anggito.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Komisaris Pertamina Baru, Bambang Suswantono Miliki Harta Rp10,9 Miliar
- Kereta Cepat WHOOSH, dari Jebakan Utang China hingga Buang-Buang Uang
- Cerita Soebronto Laras dan Kecintaannya pada Otomotif
- Soebronto Laras Meninggal Dunia, Ini Sepak Terjang Tokoh Otomotif Nasional
- Nasabah Diteror DC AdaKami hingga Bunuh Diri, Berikut Sikap OJK
Advertisement

Jadwal Kereta Bandara Premium YIA Xpress Selasa 26 September 2023
Advertisement

Punya Gedung Unik, Pabrik Pengolahan Limbah Ini Banyak Dikunjungi Wisatawan
Advertisement
Berita Populer
- Begini Penjelasan Antam (ANTM) Soal Kewajiban Membayar 1,1 Ton Emas ke Crazy Rich Surabaya
- Jelang Tenggat Pengosongan Lahan Pulau Rempang, Pemerintah Diminta Tepati Janji
- Perhatian! ASN Dilarang Like, Comment, Share, Follow Akun Medsos Capres-Cawapres, Ini Sanksinya!
- Gus Raharjo: Memilih Ganjar Tidak Menunggu Telunjuk Jokowi
- Ini Jenis Pelanggaran Kode Etik ASN dan Sanksinya pada Pemilu 2024
- Ini Link Resmi Jual E-Materai untuk CPNS dan PPPK 2023 dan Cara Menggunakannya
- Bibit Siklon Tropis 91W Bawa Peluang Hujan di Kota Besar, Termasuk di Jogja?
Advertisement
Advertisement