Advertisement
BPK Temukan Kendala Penerapan 3T oleh Kemenkes
Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jakarta, Kamis (24/6/2021). Bisnis - Fanny Kusumawardhani
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan ada beberapa kendala dalam kegiatan testing, tracing, dan treatment (3T) yang dilaksanakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Berdasarkan ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS) II/2020, BPK menyampaikan bahwa Kemenkes belum memberikan dukungan sistem informasi yang mampu meningkatkan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan testing secara memadai.
Advertisement
BACA JUGA: TelkomClick 2023: Kesiapan Kerja Karyawan dalam Sukseskan Strategi Five Bold Moves di Tahun 2023
Kemenkes juga belum mengupayakan penguatan kapasitas SDM testing melalui supervisi dan pembinaan teknis secara memadai, yang ditunjukkan dengan rendahnya jumlah laboratorium yang mengikuti kegiatan pelatihan molekular dan reverse transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR).
Pada kegiatan tracing, BPK menyampaikan bahwa Kemenkes kurang memadai dalam memberikan dukungan sistem informasi yang mampu meningkatkan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan tracing.
Baca juga: Ini Saran WHO agar Indonesia Tak Kalah Melawan Covid
“Kemenkes belum memberikan dukungan penguatan kapasitas SDM tracing secara tepat waktu, yang ditunjukkan dengan masih rendahnya rasio pelacakan kontrak erat dari setiap satu kasus konfirmasi,” tulis BPK dalam laporannya yang dikutip Bisnis, Minggu (27/6/2021).
Sementara pada kegiatan treatment, Kemenkes juga dinilai kurang memadai dalam kegiatan pemenuhan alat kesehatan dan tenaga kesehatan.
Oleh karena itu, menurut BPK penanggulangan awal bencana Covid-19 menjadi tidak dapat tertangani dengan baik dan penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah tidak dapat berjalan optimal.
Koordinasi antar kementerian dan lembaga, serta institusi maupun koordinasi antar bidang dalam Satuan Tugas dinilai belum berjalan baik, sehingga upaya menanganan Covid-19 belum dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
Penanganan pandemi baik oleh Kemenkes, BPOM, maupun BPJS Kesehatan juga dinilai belum optimal dalam menurunkan positivity rate dan meningkatkan persentase kesembuhan pasien.
BACA JUGA: Finnet Dukung Digitalisasi Sistem Pembayaran Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Mahfud MD Ungkap Ada 491 Entitas ASN Kemenkeu Terlibat TPPU
Piala Dunia U-20 Batal Digelar di Indonesia, Ini Respons Ganjar
KPK Tetapkan Rafael Alun Tersangka Kasus Gratifikasi Pemeriksa Pajak
Jokowi Sebut Akan Segera Lakukan Reshuffle dalam Waktu Dekat
Advertisement
Arteria Dahlan Ancam Polisikan Mahfud MD karena Markus
Piala Dunia U-20 Batal, Ganjar dan Koster Didesak untuk Minta Maaf
Ini Alasan Mahfud MD Baru Bongkar Transaksi Rp349 T Setelah 14 Tahun
Sekjen Kemenkeu Heru Pambudi Terseret Soal Impor Emas Rp189 Triliun
Advertisement
The Stories Season 2: Balada Cerita Ramadhan 2023 Tayang Perdana di 4 Radio
Pencarian Anak Kembar yang Hanyut di Sungai Dilakukan Sampai 5 April
Vaksinasi Jadi Opsi Cegah Penyebaran Virus Lato-Lato
Top 7 News Harianjogja.com, Kamis 30 Maret 2023
Mahfud Temukan Ada Dugaan Pencucian Uang Rp189 Triliun di Bea Cukai
Advertisement
Berita Pilihan
- The Stories Season 2: Balada Cerita Ramadhan 2023 Tayang Perdana di 4 Radio
- Pencarian Anak Kembar yang Hanyut di Sungai Dilakukan Sampai 5 April
- Gerhana Matahari Terjadi Dua Hari Menjelang Idulfitri, Bisa Diamati dari Wilayah Ini
- Bantah Klitih dan Menyebutnya sebagai Kenakalan Remaja, Polres Semarang Viral
- Erick Thohir Jalankan Perintah Presiden Ketemu FIFA: Doakan Saya Demi Bangsa & Rakyat Indonesia
Advertisement
Sejumlah Pejabat Polda DIY Dimutasi, Salah Satunya Kapolres Kulonprogo
Advertisement
Deretan Warung Sate di Seputaran Imogiri, Serbu Saat Buka Puasa!
Advertisement
Berita Populer
- Begini Rumus Menghitung THR 2023
- Gelar Warteg Gratis untuk Duafa, Alfamart dan Heinz ABC Bagikan 20.000 Paket Buka Puasa
- Panas! Mahfud MD Tantang Arteria Dahlan Buntut Isu Transaksi Rp349 Triliun
- Gegara Isu Transaksi Rp349 Triliun, Mahfud: Sri Mulyani Sampai Nangis
- Perbandingan THR dan Gaji ke-13 2023 dengan Era Sebelum Pandemi, Lebih Besar?
- Mahasiswa Jogja! Pendaftaran Program Pertukaran Mahasiswa Sudah Dibuka
- Mahfud MD Sebut Pertanyaan DPR Soal Pencucian Uang seperti Menginterogasi Copet
Advertisement
Advertisement
