Advertisement
Pemerintah Perlu Beri Subsidi Gaji Lagi Selama PPKM

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Pemerintah perlu memikirkan penyaluran stimulus kepada untuk menangkal maraknya perumahan tenaga kerja menyusul kebijakan pengetatan PPKM yang diterapkan akibat melonjaknya kasus Covid-19 di Indonesia.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menilai salah satu hal yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah untuk mencegah hal tersebut adalah dengan menyalurkan subsidi gaji untuk pekerja. Terutama di sektor yang berpotensi paling terdampak, seperti di pusat perbelanjaan dan restoran.
Advertisement
"Pemerintah harus memikirkan stimulus yang tepat sasaran. Perlu dipertimbangkan subsidi gaji bagi para pekerja yang sektornya bakal terdampak parah," ujar Faisal, Senin (21/6/2021).
Tidak hanya bantuan dari pemerintah, Faisal menilai pelaku usaha juga perlu menjadi lebih inovatif dalam menyikapi situasi karena tidak ada jaminan kondisi kurang menguntungkan saat ini akan berakhir dalam jangka pendek.
Kendati demikian, perusahaan-perusahaan di Tanah Air diperkirakan tidak akan mengambil langkah lebih jauh dengan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Sebab, kata Faisal, perusahaan cenderung hanya akan merumahkan pekerjanya dengan pertimbangan tidak perlu memberikan pesangon yang jumlahnya jauh lebih signifikan.
"Kecuali, tidak turunnya angka penyebaran Covid-19 barulah akan menjadi hal yang paling berbahaya. Implementasi PPKM yang tidak efektif pun bisa menjadi indikator yang membuka kemungkinan meningkatnya risiko PHK sektor tersebut," tambahnya.
Terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani mengatakan pemerintah dinilai mesti benar-benar fokus dalam mempercepat program vaksinasi sebagai satu-satunya upaya yang bisa dilakukan dalam mencegah terjadinya gelombang perumahan ataupun PHK.
Hariyadi menilai program vaksinasi menjadi kunci bagi pemerintah untuk membuka kemungkinan kian memburuknya situasi di sektor ketenagakerjaan nasional akibat pengetatan mobilisasi masyarakat.
"Untuk mencegah terjadinya perumahan dan PHK tenaga kerja, pemerintah mesti fokus dalam mendatangkan vaksin. Saat ini, vaksin menjadi kuncinya," kata Hariyadi, Senin (21/6/2021).
Menurutnya, upaya lain seperti pemberian stimulus berupa subsidi gaji kepada pekerja tidak akan berlaku efektif untuk menyelamatkan dunia usaha ketika dampak dari pengetatan mobilisasi masyarakat mulai dirasakan, seperti yang diperkirakan akan terjadi mulai kuartal III/2021.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Top Ten News Harianjogja.com, Jumat 11 Juli 2025: Dari Polda Jateng Grebek Pabrik Pupuk Palsu sampai Penemuan Mayat Pegawai Kemendagri
Advertisement

Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement