Advertisement
Pemerintah Perlu Beri Subsidi Gaji Lagi Selama PPKM
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Pemerintah perlu memikirkan penyaluran stimulus kepada untuk menangkal maraknya perumahan tenaga kerja menyusul kebijakan pengetatan PPKM yang diterapkan akibat melonjaknya kasus Covid-19 di Indonesia.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menilai salah satu hal yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah untuk mencegah hal tersebut adalah dengan menyalurkan subsidi gaji untuk pekerja. Terutama di sektor yang berpotensi paling terdampak, seperti di pusat perbelanjaan dan restoran.
Advertisement
"Pemerintah harus memikirkan stimulus yang tepat sasaran. Perlu dipertimbangkan subsidi gaji bagi para pekerja yang sektornya bakal terdampak parah," ujar Faisal, Senin (21/6/2021).
Tidak hanya bantuan dari pemerintah, Faisal menilai pelaku usaha juga perlu menjadi lebih inovatif dalam menyikapi situasi karena tidak ada jaminan kondisi kurang menguntungkan saat ini akan berakhir dalam jangka pendek.
Kendati demikian, perusahaan-perusahaan di Tanah Air diperkirakan tidak akan mengambil langkah lebih jauh dengan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Sebab, kata Faisal, perusahaan cenderung hanya akan merumahkan pekerjanya dengan pertimbangan tidak perlu memberikan pesangon yang jumlahnya jauh lebih signifikan.
"Kecuali, tidak turunnya angka penyebaran Covid-19 barulah akan menjadi hal yang paling berbahaya. Implementasi PPKM yang tidak efektif pun bisa menjadi indikator yang membuka kemungkinan meningkatnya risiko PHK sektor tersebut," tambahnya.
Terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani mengatakan pemerintah dinilai mesti benar-benar fokus dalam mempercepat program vaksinasi sebagai satu-satunya upaya yang bisa dilakukan dalam mencegah terjadinya gelombang perumahan ataupun PHK.
Hariyadi menilai program vaksinasi menjadi kunci bagi pemerintah untuk membuka kemungkinan kian memburuknya situasi di sektor ketenagakerjaan nasional akibat pengetatan mobilisasi masyarakat.
"Untuk mencegah terjadinya perumahan dan PHK tenaga kerja, pemerintah mesti fokus dalam mendatangkan vaksin. Saat ini, vaksin menjadi kuncinya," kata Hariyadi, Senin (21/6/2021).
Menurutnya, upaya lain seperti pemberian stimulus berupa subsidi gaji kepada pekerja tidak akan berlaku efektif untuk menyelamatkan dunia usaha ketika dampak dari pengetatan mobilisasi masyarakat mulai dirasakan, seperti yang diperkirakan akan terjadi mulai kuartal III/2021.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
- 26 Pelaku Prostitusi Ditangkap Polres Klaten saat Operasi Pekat Candi 2024
- Menilik Kesuksesan Kaliwedi Sragen Kembangkan Agrowisata hingga Waterboom
- BPJPH Bersama Industri dan Designer Luncurkan Indonesia Global Halal Fashion
- MWA UNS Solo Bentuk Panitia Pemilihan Rektor Periode 2024-2029, Ini Susunannya
Berita Pilihan
- Erupsi Lagi, Gunung Semeru Semburkan Awan Panas Guguran
- Ini Profil Keseharian Harvey Moeis Suami Sandra Dewi yang Terseret Korupsi PT Timah
- Perbaikan Jalur Pantura Demak-Kudus Ditarget Rampung Sebelum April 2024
- Gugatan Sengketa Pilpres, Mahfud MD Serukan Kembalian Maruah MK
- PGI Meminta Agar Kasus Kekerasan di Papua Diusut Tuntas
Advertisement
Sultan Sampaikan LKPJ 2023, Realisasi Pendapatan Daerah Capai 99 Persen
Advertisement
Mengenal Pendopo Agung Kedhaton Ambarrukmo, Kediaman Sultan Hamengku Buwono VII
Advertisement
Berita Populer
- Tok, Paripurna DPR Akhirnya Setujui RUU Desa Jadi Undang-Undang
- Aksi Teror Marak di Dunia, Polri Antisipasi Serangan Terorisme Saat Lebaran 2024
- Mendag Sebut Kemendag Tak Tinggal Diam Mengetahui Perdagangan Pakaian Bekas Impor Kembali Marak
- Hakim Konstitusi Arief Hidayat Tak Terbukti Melanggar Kode Etik
- Masjid Agung Kota Bogor Diresmikan, Begini Kemegahannya
- Daop 2 Siapkan 24 Lokomotif-244 Kereta untuk Angkutan Lebaran 2024
- Viral Polisi Tembak dan Serang DC, APPI Jelaskan Duduk Permasalahannya
Advertisement
Advertisement