Wapres Ma'ruf Amin Sebut Ceramah Keagamaan Masih Diselipi Wacana Khilafah

Harianjogja.com, JAKARTA - Wacana pendirian Negara Islam atau negara khilafah masih ditemukan pada berbagai ceramah keagamaan di daerah.  Wacana tersebut masih muncul walaupun organisasi-organisasi yang mengusung tema itu kini sudah tidak aktif lagi.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengungkapkan hal itu saat memberikan sambutan dalam acara secara daring dari Jakarta, Senin (7/6/2021). 

"[Buku tentang] hal ini menjadi penting ketika dalam ceramah-ceramah keagamaan kini masih sering diselipi dengan wacana-wacana tentang pendirian negara Islam atau negara khilafah, walaupun organisasi-organisasi yang mengusung tema itu kini sudah tidak aktif lagi," kata Wapres Bedah saat berpidato pada acara bedah buku "Darul Misaq: Indonesia Negara Kesepakatan". 

Selain itu, lanjutnya, penolakan terhadap Pancasila serta penggunaan kekerasan atau teror berkedok jihad untuk perwujudan negara khilafah masih terjadi saat ini.

Ideologi perjuangan intoleran dan kekerasan tersebut dipengaruhi gerakan-gerakan Islam transnasional yang disebabkan oleh pemahaman tekstual terhadap Al-Quran, kata Wapres.

"Ideologi transnasional yang keras itu memang tidak terlepas dari pemahaman mereka terhadap teks-teks Al-Quran dan hadits secara literal dan kaku, sehingga mereka memiliki sikap yang intoleran dan radikal," tuturnya.

Bahkan, tambah Wapres, sebagian dari mereka bersikap ekstrem dan menganggap kelompok masyarakat lain, yang berbeda pandangan dengan mereka, sebagai kaum kafir.

Padahal, perdebatan tentang Islam dan negara Indonesia sudah diselesaikan oleh para pendiri bangsa, yang sebagian besar di antara mereka ialah tokoh Islam dan ulama.

"Sebenarnya perdebatan tentang Islam dan negara ini sudah selesai dilakukan oleh bapak pendiri (founding father) negara ini, yang di antara mereka adalah ulama dan tokoh Islam," ujar Wapres.

Oleh karena itu, terhadap adanya unsur khilafah dalam ceramah agama tersebut, Wapres menegaskan masyarakat harus memiliki pemahaman moderat dalam hubungan antara Islam dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Saya menilai bahwa buku ini dapat memberikan kontribusi bagi penyebaran gagasan tentang hubungan antara Islam dan negara Indonesia dengan pandangan yang moderat," ucapnya.