Advertisement
Firli Bahuri Tak Nongol, Debat Terbuka TWK Pegawai KPK Dinilai untuk Mencerdaskan Masyarakat
Ketua KPK Firli Bahuri - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Debat terbuka soal polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK tak hadiri Ketua KPK Firli Bahuri.
Direktur nonaktif Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Giri Supradiono, mengatakan rencana debat terbuka bersama Ketua KPK Firli Bahuri sebagai bentuk penjelasan kepada masyarakat, khususnya terkait polemik 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui tes wawasan kebangsaan (TWK).
Advertisement
Giri menuturkan, dalam debat terbuka itu tidak ada salah satu pihak yang nantinya menang atau kalah.
"Yang penting bukan menang kalah, ini sarana kita untuk mencerdaskan pada publik, karena tes wawasan kebangsaan ini tertutup sekali," ucap Giri dikonfirmasi, Sabtu (5/6/2021).
BACA JUGA: Satgas Covid-19 Perpanjang Masa Karantina Pelaku Perjalanan Luar Negeri Jadi 14 Hari
Sebagai pihak yang dinyatakan tidak lolos TWK, Giri mengaku sampai saat ini tak mengetahui siapa yang mewancarai dirinya ketika TWK itu diselenggarakan di Badan Kepegawaian Negara.
"Menurut saya keterbukaan transparansi yang menjadi ciri khas tata kelola pemerintahan umum yang baik dilanggar dalam proses ini," ungkap Giri.
Ia menjelaskan, dirinya hanya mendapat undangan dari masyarakat untuk mengikuti debat terbuka. Giri kemudian menyanggupi dan siap untuk menjelaskan persoalan yang terjadi dalam polemik 75 pegawai KPK.
"Jadi, saya diundang. Kebetulan host-nya Kurnia dan Jakartanicus dan Mbak Nana. Saya pikir akan menjadi serius gitu, apa yang kita lakukan dari netizen ini," tutup Giri.
Diketahui, debat terbuka itu diselenggarakan di Press Room wartawan KPK di Gedung Merah Putih KPK, pada Jumat (4/6/2021) kemarin. Adapun debat terbuka itu juga dipandu oleh host Najwa Shihab melalui webinar.
Namun, untuk pemandu acara yang hadir secara langsung hanya peneliti ICW Kurnia Ramadhana. Dimana peserta debat Giri Supradiono telah hadir.
Dalam kesempatanya itu, Firli Bahuri tak hadir dalam debat terbuka.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Konservasi Ikan Belida, Kilang Pertamina Selamatkan Identitas Sungai Musi
Polisi Tetapkan 42 Tersangka Demo Rusuh di Bandung
Korban Meninggal Kasus Kecelakaan Bus RS Bina Sehat di Bromo Bertambah
Pembunuhan Kacab Bank, Dua Oknum TNI AD Dijanjikan Imbalan Rp100 Juta
Advertisement
Ojol Gelar Demo 17 September 2025, Ini 7 Tuntutan yang Diangkat
Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC Indra Utoyo Dipanggil KPK
Mahfud MD Dikabarkan Masuk Kabinet Merah Putih, Begini Respons Bappisus
Polri Minta Interpol Terbitkan Red Notice Riza Chalid
Menkop Nyatakan Satu Kopdes Merah Putih Bisa Gerakkan 15 Orang
Advertisement
KPU Cabut Aturan Rahasiakan Dokumen Ijazah Capres-Cawapres
Ini Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan agar Dapat Diskon Iuran 50 Persen
Alasan Pasukan TNI Terus Jaga Gedung Parlemen
Besok! Ojol Geruduk Kemenhub dan DPR, Ini Tuntutan Mereka
Kabel di Jalur Kereta Cepat Whoosh Dicuri, Pelaku Telah Diamankan
Advertisement
Cak Imin Ingin Rp200 Triliun Bisa Dinikmati UMKM
Berita Pilihan
- Polisi Tetapkan 42 Tersangka Demo Rusuh di Bandung
- Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC Indra Utoyo Dipanggil KPK
- Menkop Nyatakan Satu Kopdes Merah Putih Bisa Gerakkan 15 Orang
- Ini Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan agar Dapat Diskon Iuran 50 Persen
- Cak Imin Ingin Rp200 Triliun Bisa Dinikmati UMKM
Advertisement
Pemkab Terapkan Layanan Tiket Online Beti Sakebon di Pantai Selatan Bantul
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Kemenag dan Kemenkes Perkuat Program Pesantren Sehat
- Malaysia Serukan Negara Dunia Akhiri Hubungan dengan Israel
- 100 Ribu WNI di AS Belum Lapor ke Kedutaan
- Mahmoud Abbas Desak Internasional Bertanggungjawab Atas Kejahatan Israel
- Merespons Ancaman Tarif Trump, China: Ini Pemaksaan Ekonomi
- BNPB Ingatkan Banjir Bali Bisa Terulang
- DPR RI Desak Mendagri Tito Hentikan Efisiensi Dana Transfer ke Daerah
Advertisement
Advertisement
