Usai Geledah Kantor Summarecon, KPK Sasar Rumah Lampri di Bekasi
KPK menggeledah rumah Dirjen ATR/BPN Lampri di Bekasi terkait kasus dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk.
Petugas memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di salah satu wilayah Kalimantan./Istimewa-Badan Komunikasi Pemerintah\r\n\r\n
Harianjogja.com, JAKARTA— Malaysia akan mengerahkan satu pesawat, tiga helikopter, dan 52 anggota tim pemadam kebakaran untuk membantu Indonesia menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.
Rencana bantuan tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto setelah menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (18/9/2026).
Prabowo mengatakan bantuan dari Malaysia akan dikirim dalam waktu dekat. Menurutnya, dukungan tersebut menjadi bagian dari kerja sama kedua negara dalam menangani persoalan lingkungan yang dampaknya juga dirasakan oleh negara-negara di sekitar Indonesia.
“Beliau kawan lama, jadi beliau berkunjung ke saya dan kita bahas berbagai masalah, yang pertama dari pihak Malaysia menawarkan bantuan ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Hal ini saya tanggapi dengan terima kasih, dengan gembira,” ucapnya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (18/9/2026).
Malaysia Pernah Beri Bantuan Serupa
Prabowo menyebut Indonesia sebelumnya juga pernah menerima bantuan serupa dari Malaysia untuk menangani kebakaran hutan.
Pemerintah, kata dia, saat ini juga tengah menyusun langkah pencegahan secara menyeluruh agar kebakaran hutan tidak terus berulang dalam beberapa tahun mendatang.
“Ini juga pernah dilakukan beberapa tahun yang lalu, dan ini juga saya sedang menyusun langkah-langkah pencegahan menyeluruh, supaya tidak tiap beberapa tahun muncul lagi, muncul lagi,” katanya.
Selain Malaysia, Prabowo mengatakan Jepang dan sejumlah negara lain juga telah menawarkan bantuan untuk mendukung penanganan karhutla di Indonesia.
Menurutnya, dukungan dari negara lain diperlukan karena dampak kebakaran hutan tidak hanya dirasakan di wilayah Indonesia. Asap dan dampak lingkungan akibat karhutla juga dapat dirasakan negara-negara tetangga.
“Ini adalah masalah lingkungan hidup yang memengaruhi banyak pihak dan walaupun itu kebakaran di Indonesia, tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita, dan kita terima dengan baik,” lanjutnya.
Prabowo dan Zahid Bahas Kerja Sama Indonesia-Malaysia
Pertemuan Prabowo dan Ahmad Zahid Hamidi tidak hanya membahas penanganan karhutla di Kalimantan. Keduanya juga bertukar pandangan mengenai peluang kerja sama Indonesia dan Malaysia di bidang lain, termasuk industri halal.
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo juga menekankan pentingnya menjaga hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia. Ia berharap persoalan yang muncul di antara kedua negara tidak berkembang menjadi gangguan terhadap hubungan yang telah terjalin.
“Jangan sampai kita, hal-hal yang mengganggu kita menjadi masalah yang dibesar-besarkan, Indonesia dan Malaysia adalah saudara, kita harus bekerja sama, kita harus pelihara hubungan yang sangat baik saya kira itu, terima kasih,” tandasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
KPK menggeledah rumah Dirjen ATR/BPN Lampri di Bekasi terkait kasus dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk.
Borobudur Indonesia Expo 2026 di Kota Magelang ditargetkan menarik 40.000 pengunjung dan transaksi Rp2 miliar untuk menggerakkan ekonomi daerah.
ASDP mengoperasikan 24 kapal di lintasan Ketapang-Gilimanuk untuk mengurai antrean kendaraan logistik dengan tetap mengutamakan keselamatan.
Sebanyak 114 sekolah di Bantul masuk program revitalisasi 2026. Pembangunan ditargetkan selesai maksimal pertengahan Desember.
TNGM mencatat 36 pendaki ilegal Merapi lahir 2006–2008. Sebanyak 13 orang lahir 2008, sementara jalur masih ditutup.
Komisi C DPRD Gunungkidul meminta proyek infrastruktur 2026 selesai tepat waktu dan berkualitas agar tak mengganggu penyerapan anggaran.