Advertisement
Ketua YLBHI Sebut Pelemahan KPK Sudah Terjadi Sejak 2019
Gedung KPK - JIBI/Bisnis.com/Abdullah Azzam
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah terjadi sejak 2019, dalam kasus hak angket yang dilayangkan oleh DPR serta revisi UU KPK.
Hal itu disampaikan Asfinawati dalam webinar yang diselenggarakan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) bekerja sama dengan YLBHI dan Constitutional and Administrative Law Society (CALS).
Menurutnya, proses yang berurutan terjadi sejak peristiwa Hak Angket terhadap KPK oleh DPR. Panitia seleksi (Pansel) KPK yang dimasalahkan publik dan pegawai KPK sendiri karena bermasalah ihwal rekam jejak Firli Bahuri.
PROMOTED: YouGov: Tokopedia Jadi Brand Paling Direkomendasikan Masyarakat Indonesia
"Revisi UU KPK pada 2019 adalah langkah pelemahan yang lebih jauh, yang kini bermuara pada pelaksaan Test Wawasan Kebangsaan (TWK) yang nyata-nyata tidak tercantum dalam revisi UU KPK dan Perppu No 41/2020.” ujarnya Asfinawati dalam webinar, Selasa (1/6/2021).
Dia menilai pernyataan Presiden Joko Widodo meminta agar 75 anggota tidak diberhentikan, namun anggapan tersebut langsung menjadi boomerang. Pasalnya, Jokowi dianggap tidak inkonsisten terhadap Revisi UU KPK.
Selain itu, Asifinawati juga beranggapan jika tes TWK ini mirip dengan Litsus yang ada pada Orde Baru (Orba), dan ini akan membahayakan kehidupan berdemokrasi di Indonesia.
TWK atau tes sejenis seharus ditolak karena secara terang-terangan justru menyingkiran 75 pegawai KPK yang berintegrasi terhadap penumpasan korupsi di Republik Indonesia.
Hal yang dipertaruhkan saat ini, lanjutnya, kelanjutan dari agenda pemberantasan korupsi setelah KPK mampu menjerat para pelaku korupsi kelas berat yang ada di berbagi institusi negara legislatif, yudikatif, dan eksekutif.
"Ini ujian berat bagi demokrasi Indonesia apakah akan kembali ke era Orba dengan rangkaian Litsus yang bisa jadi akan diberlakukan ke semua tempat, dan tiba-tiba kita telah kembali ke masa sebelum 1998," jelasnya.
Advertisement
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Tragis! Resesi Bikin Rakyat Inggris Kelaparan
Syarat Calon Prajurit Diperlonggar, Fadli Zon Sentil Panglima TNI
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo: Tindak Korupsi Bisa Terjadi di Manapun
Advertisement
16 Anggota Polri Jalani Sidang Etik Terkait Penembakan Brigadir J
Polisi Periksa Psikis dan Fisik Putri Candrawathi, Akan Ditahan?
Cek Usia Sel Widya Herbal Indonesia Pikat Peserta Il Festino
Advertisement
Ekspor ke China, PT Widodo Makmur Perkasa dan PT SII Jalin Kerja Sama
Terinspirasi Bung Tomo & Soedirman, Warga Ukraina Siap Mati
Presiden Jokowi Nyatakan Penyaluran BLT BBM mencapai 95,9 persen
Duh, Puluhan Ribu Ton Pupuk Organik di Sragen Menghilang
Advertisement
Berita Pilihan
- Ribuan Kades di Jateng Diberi Edukasi Pencegahan Korupsi
- Daftar Proyek Termahal di Era Jokowi, Sedot Dana Ratusan Triliun!
- Capai Finish Bank Jateng Friendship Run Borobudur Marathon 2022, Ganjar Kain Tenun Ulos
- Driver Ojol Air Asia Diklaim Akan Dapat Bayaran Rp10 Juta per Bulan, Ini Kota Pertama di Indonesia yang Buka Pendaftaran
- Kontroversi Tim Bayangan Kemendikbud Berisi 400 Orang, Apa Tugas Mereka?
Advertisement
Pungutan Dana Seragam Sekolah Bikin Geger, Begini Respons Bupati dan Wabup Sleman
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Prabowo Tetap Buka Opsi Jokowi Jadi Cawapresnya di 2024
- Jogja Dapat Duit Insentif Rp10 Miliar dari Sri Mulyani
- Hasil Riset: 60 Persen Penyakit Tak Menular Disebabkan Buruknya Kualitas Udara
- 2 Cara Mudah Mengecek Penerima BLT BBM 2022 Rp600.000
- Mantap! APBN Surplus Rp107,4 Triliun per Agustus 2022
- Iran Tuduh AS Manfaatkan Kerusuhan untuk Bikin Kacau
- Sri Mulyani Klaim Ekonomi Indonesia Sudah Bangkit dari Pandemi, Ini Buktinya!
Advertisement
Advertisement
