Advertisement
Cek BLT UMKM Rp1,2 Juta di banpresbpum.id BNI
Warga menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Balai Desa Tanjungkarang, Jati, Kudus, Jawa Tengah, Senin (18/5/2020). - Antara/Yusuf Nugroho\\n
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah menginisiasikan program penyaluran Bantuan Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM) atau bantuan langsung tunai (BLT) UMKM sejak Maret 2020.
Bantuan tersebut menyasar pelaku usaha yang terdampak pandemi Covid-19. Selama pandemi, sebanyak 84,2 persen pelaku UMKM mengalami penurunan pendapatan dan 80 persen mengalami penurunan permintaan konsumen.
Lebih lanjut, sebesar 42 persen UMKM memberhentikan sebagian pekerjanya dan sebesar 46,5 persen sampai 52,3 persen UMKM mengurangi daya penggunaan listrik, gas, air, dan komunikasi.
PROMOTED: YouGov: Tokopedia Jadi Brand Paling Direkomendasikan Masyarakat Indonesia
Bantuan ini disebar melalui 3 bank yaitu Bank BRI, BNI, dan Bank Aceh Syariah. Adapun, besaran yang didapatkan UMKM sebesar Rp1,2 juta dan ditujukan kepada 9,8 juta UMKM.
Program dengan nama bantuan produktif usaha mikro (BPUM) itu bisa dicek penerimanya melalui e-form BNI. Berikut caranya:
1. Login banpresbpum.id.
2. Lalu masukkan nomor KTP
3. Kemudian klik tombol "Cari"
4. Jika sudah terdaftar maka, penerima bisa langsung mendatangi kantor BNI untuk mencairkan BLT UMKM Rp 1,2 juta yang akan di transfer ke rekening penerima.
Syarat mencairkan BLT UMKM Rp 1,2 juta E- form BNI sebagai berikut:
a. Membawa buku tabungan
b. Membawa Kartu ATM
c. Membawa KTP
d. Membawa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh aparat Desa setempat
e. Notifikasi (SMS) pemberitahuan. Penerima Banpres Produktif (BPUM) tidak hanya terbatas pada mereka yang telah memiliki rekening BNI.
Bagi pelaku UMKM yang belum terdaftar untuk mendapatkan bantuan ini maka bisa langsung mendaftar ke dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM daerah setempat.
Berikut syarat daftar BLT UMKM:
a. WNI
b. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)
c. Memiliki usaha mikro
d. Bukan PNS, TNI/Polri, pegawai BUMN atau BUMD
e. Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR
f. Bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP dan domisili usaha berbeda bisa melampirkan Surat Keterangan Usaha atau SKU.
Advertisement
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Shopee Kembali PHK Karyawan, Sekarang Giliran di Thailand
Hary Tanoe Bentuk Akademi untuk Tingkatkan Kualitas Politikus
Tok! Program Kompor Listrik Dibatalkan
Advertisement
Jemaah Umrah Bisa Atur Perjalanan dengan "Nusuk". Apa Itu?
Akhir 2022, Bayar Tol Tak Perlu Berhenti di Gerbang Tol
Airlangga-Puan, Dua Tokoh Bakal Capres Direncanakan Bertemu Pekan Depan
IKM Pangan di Kota Magelang Terapkan Standar Mutu
Top 7 News Harianjogja.com Rabu, 28 September 2022
Advertisement
Cara Membayar KRL Solo Jogja Pakai Gopay
Ini Daftar 10 Brand Lokal Asli Indonesia yang Sukses Mendunia
Bercuit Soal Pungutan Cek Fisik Kendaraan, Soleh Solihun Malah Didatangi Polisi
Video Asal China Melanggar Data Anak, TikTok Terancam Denda Rp439 Miliar
Luhut Sebut Mulai 2035 Indonesia Setop Produksi Mobil Berbasis BBM
Advertisement
Ditugasi Megawati, Puan Akan Temui AHY Meski Demokrat dan PDIP Tak Akur
Berita Pilihan
- Ribuan Kades di Jateng Diberi Edukasi Pencegahan Korupsi
- Daftar Proyek Termahal di Era Jokowi, Sedot Dana Ratusan Triliun!
- Capai Finish Bank Jateng Friendship Run Borobudur Marathon 2022, Ganjar Kain Tenun Ulos
- Driver Ojol Air Asia Diklaim Akan Dapat Bayaran Rp10 Juta per Bulan, Ini Kota Pertama di Indonesia yang Buka Pendaftaran
- Kontroversi Tim Bayangan Kemendikbud Berisi 400 Orang, Apa Tugas Mereka?
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Duh, Puluhan Ribu Ton Pupuk Organik di Sragen Menghilang
- Presiden Jokowi Nyatakan Penyaluran BLT BBM mencapai 95,9 persen
- Anies Baswedan Hingga Ganjar Pranowo, Ini Nama-Nama yang Masuk Bursa Capres PPP
- Cek Usia Sel Widya Herbal Indonesia Pikat Peserta Il Festino
- Terinspirasi Bung Tomo & Soedirman, Warga Ukraina Siap Mati
- Pasangan Suami Istri Anggota Polres Blora Dihukum 6 Tahun Penjara Karena Korupsi
- Perwakilan Menteri Kesehatan Kerajaan Negeri Melaka, Malaysia menemui Gubernur Ganjar Pranowo
Advertisement
Advertisement
