Advertisement
Vaksin Gotong Royong Terlalu Mahal untuk UMKM
Ilustrasi - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) menilai harga yang dipatok untuk program Vaksinasi Gotong Royong tidak terjangkau pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ketua Umum Akumindo Ikhsan Ingratubun mengatakan kemampuan perusahaan segmen UMKM untuk ikut program vaksinasi yang diselenggarakan oleh sektor swasta jauh di bawah nominal yang ditetapkan pemerintah. Pemerintah pun diminta untuk membedakan antara perusahaan padat karya dan UMKM dalam pelaksanaan program tersebut.
Advertisement
"Harusnya dalam menentukan harga vaksin program Vaksinasi Gotong Royong, pemerintah membedakan antara perusahaan di sektor padat karya yang besar-besar dan UMKM. Sementara kondisi UMKM saat ini masih parah," ujarnya, Senin (17/5/2021).
Dalam KMK No. HK 01. 07/Menkes/4643/2021 tentang penetapan besaran harga pembelian vaksin produksi Sinopharm, pemerintah senilai Rp321.660 per dosis, ditambah biaya penyuntikan Rp117.910 sehingga total harga menjadi Rp879.140 per 2 kali suntikan.
BACA JUGA
KMK tersebut juga mengatur bahwa harga pembelian vaksin merupakan harga tertinggi per dosis yang dibeli oleh badan hukum/badan usaha, sudah termasuk margin/keuntungan 20 persen dan biaya distribusi franco kabupaten/kota. Namun, tidak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN).
Adapun, tarif maksimal pelayanan vaksinasi merupakan batas tertinggi atau tarif per dosis untuk pelayanan vaksinasi Gotong Royong yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta, sudah termasuk margin/keuntungan 15 persen di luar pajak penghasilan (PPh).
Terkait dengan hal tersebut, Ikhsan menilai pemerintah seharusnya tidak mengambil untung sebesar nilai yang ditetapkan dalam KMK sehingga harga yang dipatok pun bisa dipertimbangkan untuk disesuaikan dengan kondisi pelaku usaha di segmen UMKM.
"Asosiasi UMKM menolak harga yang ditetapkan pemerintah untuk program Vaksinasi Gotong Royong. Kemungkinan tidak ada perusahaan UMKM yang bisa ikut. Kami lebih baik menunggu program vaksinasi pemerintah," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kapal Perang Iran Karam di Samudra Hindia, 101 Hilang
- Skandal Goreng Saham, OJK Bekukan Aset Rp14 Triliun dan 2 Tersangka
- Drama OTT Bupati Pekalongan, KPK Tangkap Fadia Arafiq di SPKLU
- Bahlil Buka-bukaan Stok BBM RI Cuma Cukup 25 Hari, Ini Alasannya
- Skandal Manipulasi IPO, OJK Geledah Kantor Sekuritas PT MASI di SCBD
Advertisement
Dana Desa Turun, Kalurahan di Bantul Didorong Tetap Atasi Stunting
Advertisement
Festival Imlek Nasional 2026 Pecahkan Rekor Dunia Lontong Cap Go Meh
Advertisement
Berita Populer
- Kembali Longsor, Jalur di Tanjakan Clongop Gedangsari Ditutup
- Iran Memanas, 15 WNI di Teheran Siap Dievakuasi Lewat Azerbaijan
- Viral di X, Isu Sabu Meleleh Dibantah Polri
- BTS Rilis Daftar Lagu Album ARIRANG, Comeback Live Tayang di Netflix
- Emas Antam Anjlok, Cek Rincian Harga Terbaru
- BIGBANG Comeback, Gelar Tur Dunia Perayaan 20 Tahun
- Cuaca Ekstrem Terjang DIY, Gunungkidul Paling Terdampak
Advertisement
Advertisement







