Ada 1.569 Laporan Soal THR di Kemenaker, Ini Jenis Permasalahan yang Diadukan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. - Kemnaker Harianjogja.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan mendirikan Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2021 guna menampung pengaduan. Hasilnya posko tersebut mencatat terdapat 1.569 laporan yang masuk selama 20 April - 6 Mei 2021. Jumlah tersebut terdiri dari 670 konsultasi THR dan 899 pengaduan THR.
Ada berbagai kategori sektor usaha yang masuk dalam laporan posko THR 2021, di antaranya adalah ritel, jasa keuangan dan perbankan, konstruksi, manufaktur, migas, alat kesehatan, serta industri makanan dan minuman (mamin).
Beberapa permasalahan pembayaran THR yang diadukan, antara lain THR tidak dibayar sama sekali, dibayar sebagian, dibayar bertahap dengan kesepakatan atau tanpa kesepakatan, dibayar bukan dalam bentuk uang, dan perusahaan tidak mampu karena terdampak pandemi Covid-19.
Baca juga: Mudik Dilarang, Bandara Adisutjipto Beroperasi Hanya Sampai Pukul 12
Terkait dengan hal tersebut, memasuki masa rentang waktu H-7 Lebaran, Kementerian Ketenagakerjaan memperkuat aspek pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja/buruh berjalan lancar dan sesuai ketentuan.
Gubernur, Walikota, dan Bupati pun diharapkan turun tangan secara langsung dalam menyelesaikan setiap pengaduan THR yang masuk ke Posko THR yang telah dibentuk, serta tak segan memberikan sanksi sesuai kewenangannya bila terjadi pelanggaran aturan THR.
"Sebelumnya kami konsentrasi pada layanan informasi dan konsultasi terkait THR, maka sekarang kita perkuat aspek pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan THR," kata Ida dalam siaran pers pada Jumat (7/5/2021).
Baca juga: KRL Jogja-Solo Masih Tetap Beroperasi selama Larangan Mudik
Kemenaker juga mengerahkan Pengawas Ketenagakerjaan yang berada di tingkat pusat dan daerah untuk mengawasi pelaksanaan pembayaran THR.
Pengaduan ditindaklanjuti dalam Posko THR secara periodik, kemudian langsung berkoordinasi dengan dinas-dinas ketenagakerjaan untuk memerintahkan pengawas ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan pelaksanaan THR.
Sumber : Bisnis.com
