Jokowi Tekankan Pengembangan Ekonomi Digital di KTT D-8

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan terkait polemik impor beras melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden - Youtube
09 April 2021 10:17 WIB Nindya Aldila News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggarisbawahi pentingnya pengembangan ekonomi digital untuk pemulihan ekonomi di antara-anggota negara Developing-8 (D-8).

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai mendampingi Presiden Jokowi dalam Konferensi Tingkat Tinggi ke-10 D-8 secara virtual di Istana Negara pada Kamis (8/4/2021).

Menurut Presiden, D-8 harus dapat mengembangkan digitalisasi, kecerdasan buatan (AI), computing power, big data, dan data analytics karena dianggap sebagai ekonomi masa depan.

Hal tersebut juga didukung dengan jumlah generasi muda di negara D8- yang sekitar 323 juta orang atau sekitar 27,3 persen, jauh lebih tinggi dibanding penduduk muda negara G7 yang hanya 135 juta orang atau sekitar 17,3 persen dari total populasi.

BACA JUGA : Pajak Digital Gagal Disepekati di KTT G20 Tahun Ini

“Investasi kepada kaum muda adalah investasi untuk masa depan. Oleh karena itu, Presiden Republik Indonesia menggarisbawahi agar inovasi dapat terus ditumbuhkan,” ungkap Menlu Retno.

Keunggulan D-8 sebagai negara mayoritas muslim harus dimanfaatkan dengan mengembangkan industri startup berbasis syariah.

D-8 merupakan organisasi yang terdiri dari delapan negara berkembang yang mayoritas berpenduduk muslim, yaitu Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Pakistan, Turki, dan Nigeria.

D-8 bertujuan meningkatkan perdagangan antar-negara anggotanya dan untuk meningkatkan posisi tawar di dalam kancah perekonomian dunia.

Selain ekonomi digital, Presiden juga mengungkapkan pentingnya kelancaran perdagangan intra negara anggota D-8. Dengan potensi perdagangan antar negara anggota yang melebihi US$1,5 triliun, D8 dapat berkontribusi besar dalam pemulihan ekonomi global.

BACA JUGA : Indonesia Akan Jadi Tuan Rumah KTT G20 pada 2022

D-8 juga harus berkontribusi terhadap produksi vaksin dan terus mendorong akses adil terhadap vaksin Covid-19 untuk keluar dari krisis ini. Untuk itu, negara anggota harus membuka kerja sama pengembangan dan produksi vaksin ke depan.

Apalagi, beberapa dari negara D8 termasuk Indonesia saat ini tengah mengembangkan produksi vaksin mandiri.

“D-8 dapat berperan dalam menawarkan kapasitas produksi yang dimilikinya untuk meningkatkan produksi, mendorong akses yang terhadap vaksin, dan mendorong transfer teknologi,” ujarnya.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia