Jokowi Tekankan Pengembangan Ekonomi Digital di KTT D-8

Nindya Aldila

Jum'at, 09 April 2021 - 10:17 WIB

Sunartono

Jokowi Tekankan Pengembangan Ekonomi Digital di KTT D-8

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan terkait polemik impor beras melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden - Youtube

Harianjogja.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggarisbawahi pentingnya pengembangan ekonomi digital untuk pemulihan ekonomi di antara-anggota negara Developing-8 (D-8).

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai mendampingi Presiden Jokowi dalam Konferensi Tingkat Tinggi ke-10 D-8 secara virtual di Istana Negara pada Kamis (8/4/2021).

Menurut Presiden, D-8 harus dapat mengembangkan digitalisasi, kecerdasan buatan (AI), computing power, big data, dan data analytics karena dianggap sebagai ekonomi masa depan.

Hal tersebut juga didukung dengan jumlah generasi muda di negara D8- yang sekitar 323 juta orang atau sekitar 27,3 persen, jauh lebih tinggi dibanding penduduk muda negara G7 yang hanya 135 juta orang atau sekitar 17,3 persen dari total populasi.

“Investasi kepada kaum muda adalah investasi untuk masa depan. Oleh karena itu, Presiden Republik Indonesia menggarisbawahi agar inovasi dapat terus ditumbuhkan,” ungkap Menlu Retno.

Keunggulan D-8 sebagai negara mayoritas muslim harus dimanfaatkan dengan mengembangkan industri startup berbasis syariah.

D-8 merupakan organisasi yang terdiri dari delapan negara berkembang yang mayoritas berpenduduk muslim, yaitu Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Pakistan, Turki, dan Nigeria.

D-8 bertujuan meningkatkan perdagangan antar-negara anggotanya dan untuk meningkatkan posisi tawar di dalam kancah perekonomian dunia.

Selain ekonomi digital, Presiden juga mengungkapkan pentingnya kelancaran perdagangan intra negara anggota D-8. Dengan potensi perdagangan antar negara anggota yang melebihi US$1,5 triliun, D8 dapat berkontribusi besar dalam pemulihan ekonomi global.

D-8 juga harus berkontribusi terhadap produksi vaksin dan terus mendorong akses adil terhadap vaksin Covid-19 untuk keluar dari krisis ini. Untuk itu, negara anggota harus membuka kerja sama pengembangan dan produksi vaksin ke depan.

Apalagi, beberapa dari negara D8 termasuk Indonesia saat ini tengah mengembangkan produksi vaksin mandiri.

“D-8 dapat berperan dalam menawarkan kapasitas produksi yang dimilikinya untuk meningkatkan produksi, mendorong akses yang terhadap vaksin, dan mendorong transfer teknologi,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia