Advertisement
Survei MSRC: 60% Muslim Tak Percaya Pemerintah Mengkriminalisasi Ulama
Ilustrasi. - Reuters/Dylan Martinez
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA - Hasil survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan mayoritas warga beragama Islam tidak percaya dengan anggapan bahwa pemerintah melakukan kriminalisasi ulama.
“Sekitar 60 persen warga Muslim tidak percaya pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, sementara yang percaya 27 persen,” ujar Manajer Program SMRC, Saidiman Ahmad, Selasa (6/4/2021).
Advertisement
Temuan itu, Saidiman sampaikan dalam rilis hasil survei secara daring bertajuk Sikap Publik Nasional terhadap FPI dan HTI pada Selasa, 6 April 2021, di Jakarta.
Baca juga: Masyarakat Diajak Terapkan Moderasi Agama untuk Tangkal Radikalisme
Survei berskala nasional itu dilakukan pada 28 Februari - 5 Maret 2021 dengan melibatkan 1064 responden yang dipilih secara acak. Margin of error survei diperkirakan +/- 3,07%.
Lebih lanjut, dalam survei juga menemukan bahwa 54 persen warga muslim tidak percaya bahwa keinginan umat Islam sekarang sering dibungkam oleh pemerintah. Yang percaya 32 persen dan tidak menjawab 14 persen.
Sementara survei SMRC yang lain, sekitar 54 persen warga Muslim tidak percaya bahwa dakwah Islam sering dibatasi atau dihalang-halangi oleh pemerintah. Yang percaya 32 persen dan tidak menjawab 13 persen.
Baca juga: Ibadah Ramadan Diatur Sesuai Zonasi RT
Di sisi lain, 55 persen warga Muslim menyatakan tidak setuju dengan gagasan agar pendakwah agama (ustaz, pendeta, pastor, biksu) harus mendapat izin dari pemerintah.
Yang setuju 38 persen, dan ada 7 persen yang tidak menjawab.
Saidiman mengungkapkan, meski mayoritas warga Muslim tidak percaya pemerintah melakukan kriminalisasi terhadap ulama, melakukan pembungkaman terhadap umat Islam, dan membatasi dakwah, temuan bahwa cukup banyak yang mempercayai anggapan itu perlu mendapat perhatian pemerintah.
“Nampaknya pemerintah memiliki pekerjaan rumah untuk meyakinkan umat Islam bahwa tuduhan kriminalisasi ulama dan pembungkaman terhadap umat Islam tidaklah benar,” terang Saidiman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Iran Siapkan Hukuman Mati bagi Mata-Mata Pro-AS dan Israel
Kemenkeu Salurkan Dana Desa Senilai Rp37,38 triliun Per 19 Juni 2025
Presiden Prabowo Subianto Minta Jumlah Fakultas Kedokteran Ditingkatkan
Menteri P2MI Resmikan Desa Migran Emas di Wonosobo
Advertisement
KPK Periksa Kepala Divisi PSBI Setelah Pulang dari Ibadah Haji
Kasus Kuota Haji Khusus, KPK Bidik Pejabat Kemenag yang Punya Agensi Umrah
Prancis Kecam Serangan Israel ke Pusat Distribusi Bantuan Gaza
Advertisement
Menteri KKP Sebut Ada Pulau RI Dijual di New York
2 Warga Ponorogo Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan Mobil
Mendikdasmen Akan Kembalikan Formasi Pengawas Sekolah
Penghapusan Kuota Impor Sapi Hidup Sudah Berlaku
Advertisement
Pensiun, Kapolri Mutasi Ketua KPK dan BNPT
Berita Pilihan
- KPK Periksa Kepala Divisi PSBI Setelah Pulang dari Ibadah Haji
- Komandan Senior Korps Garda Revolusi Iran Gugur Akibat Serangan Rudal Israel di Teheran
- Kasus Kuota Haji Khusus, KPK Bidik Pejabat Kemenag yang Punya Agensi Umrah
- Mendikdasmen Akan Kembalikan Formasi Pengawas Sekolah
- Korupsi Chromebook: KPK Buru Eks Stafsus Nadiem Makarim, Jurist Tan ke Luar Negeri
Advertisement
Pemkab Bantul Minta Semua Kalurahan Bikin Jugangan Sampah, Ini Tujuannya
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- 364.580 Tiket Kereta Api Jarak Jauh Terjual Periode Libur 19-30 Juni 2025
- Kemendikdasmen Buka Layanan Aduan SPMB
- Pejabat Kemenag yang Punya Agensi Umrah dan Haji Jadi Sasaran Pengusutan KPK Terkait Korupsi Kuota Haji Khusus
- Pendaki Gunung di Kudus Terjatuh, Basarnas Lakukan Pencarian
- Pensiun, Kapolri Mutasi Ketua KPK dan BNPT
- Korupsi Chromebook: KPK Buru Eks Stafsus Nadiem Makarim, Jurist Tan ke Luar Negeri
- Penghapusan Kuota Impor Sapi Hidup Sudah Berlaku
Advertisement
Advertisement
