BNPT Usul Semua Tempat Ibadah Dikontrol Pemerintah, SETARA Institute: Bisa Berbahaya

Harianjogja.com, JOGJA—Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengusulkan pemerintah mengontrol semua tempat ibadah untuk mencegah radikalisme. Usulan tersebut dianggap berbahaya karena bisa melanggar kebebasan beribadah dan berkeyakinan.

Wacana kontrol semua tempat ibadah disampaikan Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Rycko Amelza Dahniel saat rapat dengan Komisi III DPR RI, Senin (4/9).

Rycko Amelza Dahniel mengatakan negara-negara seperti Singapura, Malaysia, Qatar, Arab Saudi, dan Maroko, mengendalikan tempat ibadah. Di negara-negara tersebut, semua masjid, tempat ibadah, pengkhutbah, termasuk materi ceramah, berada di bawah kontrol pemerintah.

Usulan itu dikritik SETARA Institute, lembaga yang selama ini mengampanyekan kebebasan beribadah.

Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan, mengatakan pemerintah memang perlu mengambil langkah dan kebijakan yang tepat guna untuk mencegah penyebaran paham intoleran dan radikal.

PENDAPA SUMARAH: Kisah Toleransi Beragama Bersemi di Perkampungan Jogja

“Dalam kajian kami, lembaga pendidikan dan tempat ibadah menjadi target kelompok intoleran dan radikal. Namun demikian, kontrol atas seluruh tempat ibadah beserta orang-orang yang menyampaikan syiar dan muatan syiar keagamaan di dalamnya, jelas bukanlah langkah yang tepat dan terukur. Langkah tersebut merupakan langkah yang lebih banyak mendatangkan bahaya daripada manfaatnya,” kata Halili melalui keterangan tertulis, Selasa (5/9/2023).

Menurut dia, kontrol terhadap seluruh tempat ibadah berpotensi melanggar kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

“Kontrol terhadap seluruh tempat ibadah akan menjadi langkah eksesif negara yang akan melahirkan pembatasan berlebihan terhadap kebebasan warga negara untuk memeluk agama atau kepercayaan dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing,” kata dia.

Halili mengatakan solusi yang lebih tepat diambil oleh pemerintah adalah pelibatan kelompok dan organisasi keagamaan moderat. Kelompok moderat didorong mengambil alir tempat ibadah dari penguasaan atau penetrasi jaringan kelompok konservatif dan radikal melalui kerja sama dengan ormas keagamaan moderat

“Seperti PBNU, PP Muhammadiyah, PGI, KWI dan ormas keagamaan moderat lainnya. Langkah ini akan jauh lebih lebih efektif. Pemerintah, misalnya melalui BNPT dan Kementerian Agama, memiliki sumber daya yang memadai untuk melakukan asesemen awal agar radikalisasi yang berlangsung di beberapa tempat ibadah di kementerian atau lembaga dan badan usaha milik negara bisa dimitigasi dan kemudian ditangani secara presisi melalui kolaborasi dengan ormas kegaman moderat tersebut. Di samping itu, pemerintah secara kolaboratif dengan ormas keagamaan moderat juga dapat merekomendasikan pencermah dan topik kebangsaan yang menarik untuk didialogkan di ruang keagamaan, bukan menetapkan, apalagi mengontrol,” ujar Halili.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News