Negaranya Sedang Gawat! Dubes Myanmar untuk PBB Minta Dunia Lindungi Rakyat Myanmar

Harianjogja.com, JAKARTA - Duta Besar Myanmar untuk PBB Kyaw Moe Tun mengungkapkan harapannya akan perlindungan dari dunia internasional terhadap keselamatan rakyat Myanmar, termasuk Asean, meski memiliki keterbatasan.

Hal ini diungkapkan dalam wawancara Kyaw Moe Tun dengan Channel News Asia, Jumat (12/3/2021).

Hal disampaikan Moe Tun saat ditanya apakah sepakat dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan bahwa Asean dapat memfasilitasi Myanmar agar kembali normal.

Moe Tun meyakini anggota Asean akan saling bahu-membahu untuk mencarikan solusi perdamaian dengan cara yang bersahabat di Myanmar.

“Pada saat yang sama, ada batasan dalam cara bekerja Asean… Di Asean, apa pun yang kita lakukan, kita lakukan dengan konsensus … Terkadang konsensus tersebut membuat beberapa hal jadi agak sulit,” katanya seperti dikutip dari Channel News Asia.

Moe Tun menegaskan perlunya tindakan cepat dan konstruktif untuk melindungi warga sipil tak berdosa.

“Waktu benar-benar penting bagi rakyat Myanmar, terutama warga sipil, warga sipil tak berdosa. Kita perlu mendapatkan tindakan konstruktif yang melindungi rakyat Myanmar. Itulah yang kami rindukan, itulah yang kami harapkan dari komunitas internasional, termasuk anggota keluarga Asean kami," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, menteri luar negeri anggota Asean bertemu secara khusus secara virtual untuk membahas perkembangan situasi di Myanmar pada 2 Maret 2021.

Pertemuan ini dilakukan setelah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terus melakukan konsultasi ke negara-negara dalam kunjungan ke Brunei Darussalam, Singapura, dan Thailand serta komunikasi intensif secara informal.

Menlu Retno bersama Menlu Thailand Don Pramudwinai juga sempat bertemu dengan Menlu Myanmar Wunna Maung Lwin di Thailand pada 24 Februari lalu.

Dubes Kyaw Moe Tun berharap besar Asean dapat memfasilitasi dialog dengan pihak junta militer dan mendesak PBB agar menolak mengakui rezim militer.

Dia juga menegaskan bahwa pembebasan Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan pejabat lainnya sangat penting.

“Kami berharap adanya dialog… Pembebasan mereka sangat penting bagi kami semua. Jika tidak, kami tidak akan mencapai dialog yang berarti. Itu adalah pandangan pribadi saya,” kata Kyaw Moe Tun.

Junta militer Myanmar mengumumkan pemecatan Kyaw Moe Tun usai mengkritik kudeta militer Myanmar di depan Sidang Majelis Umum PBB.

Namun, Tin Maung Naing, perwakilan Myanmar di PBB yang ditunjuk oleh junta mengundurkan diri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Channel News Asia