Program Subsidi Gaji Tak Lanjut pada 2021, Ini Alasan Menko Airlangga

Sejumlah buruh pabrik pulang kerja di kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (17/4/2020). - ANTARA FOTO/Fauzan
09 Maret 2021 17:17 WIB Maria Elena News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA – Pemerintah tidak melanjutkan penyaluran subsidi bantuan upah kepada pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta pada tahun ini. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan alasannya.

Airlangga menjelaskan fokus pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial tahun ini berbeda dari tahun lalu. Jika pada 2020 pemerintah memberikan subsidi gaji untuk meningkatkan daya beli, maka pada tahun ini pemerintah lebih fokus menyalurkan bantuan untuk sektor produktif.

Alasan pertama adalah untuk mengurangi angka pengangguran yang mengalami peningkatan selama pandemi Covid-19.

Baca juga: Baru Diresmikan, Eskalator Pasar Prawirotaman Sudah Rusak

Kedua, jika pemerintah memberikan bantuan kepada sektor produktif, maka masyarakat akan kembali mendapat penghasilan yang akhirnya akan berdampak pada peningkatan daya beli.

“Kita dorong lebih ke sektor produktif agar menggerakkan 2 hal, pertama megurangi [jumlah] mereka yang tidak bekerja, kedua ada cash forward,” jelasnya dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2021, Selasa (9/3/2021).

Dengan demikian, Airlangga mengatakan pemerintah akan mendorong industri padat karya, termasuk UMKM, yang salah satunya melalui kampanye bangga buatan Indonesia.

Baca juga: Diklaim Efektif Cegah Covid-19, 1,1 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia

Di samping itu, Airlangga menyampaikan pemerintah juga mempertimbangkan kondisi spasial, di mana ekonomi beberapa daerah di Indonesia terdongkrak akibat meningkatnya harga CPO dan nikel yang tinggi.

Misalnya, petani dan pekebun di Sumatera dan Kalimantan mengalami peningkatan pendapatan karena harga CPO meningkat hingga mencapai US$1.000. Demikian juga kenaikan harga nikel yang terjadi di Sulawesi, Maluku, dan Papua.

“Pada saat yangg sama harga karet naik 50 persen, artinya petani dan pekebun di Sumatera bergembira dengan harga tinggi. Kemudian di Sulawesi, Maluku, dan Papua, harga nikel naik tinggi, dengan demikian pertumbuhan disana berkontribusi positif 2 persen,” jelasnya.

Sumber : Bisnis.com