Demo di Myanmar, PBB Catat 38 Orang Tewas

Seorang biksu Buddha memegang tanda berdiri di samping kendaraan lapis baja saat protes terhadap kudeta militer, di Yangon, Myanmar, Minggu (14/2/2021)./Antara - Reuters/Stringer
04 Maret 2021 10:47 WIB John Andhi Oktaveri News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA - Sedikitnya 38 orang tewas kemarin pada hari "paling berdarah" dari krisis Myanmar, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ketika pemerintah militer menentang kecaman internasional atas kudeta dengan tindak kekerasan.

Myanmar terjebak kekacauan sejak 1 Februari ketika militer menggulingkan dan menahan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi, sehingga mengakhiri eksperimen negara demokrasi selama satu dekade. Aksi protes massa kian meningkat setiap hari.

"Hanya hari ini, 38 orang tewas," ujar utusan PBB untuk Myanmar Christine Schraner Burgener mengatakan kepada wartawan seperti dikutip ChannelNewsAsia.com, Kamis (4/3/2021).

Dia menambahkan, bahwa lebih dari 50 orang tewas sejak pengambilalihan kekuasaan oleh militer, dan lebih banyak lagi yang terluka.

"Hari ini adalah hari paling berdarah sejak kudeta terjadi," katanya, tanpa memberikan rincian lebih lanjut, termasuk rincian kematian.

Dia meminta PBB untuk mengambil "tindakan yang sangat keras" terhadap para jenderal yang menepis ancaman sanksi.

"Saya akan terus maju, kami tidak akan menyerah," katanya.

Kekerasan itu membuat Amerika Serikat "terkejut dan jijik". Juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price mengatakan kepada wartawan: "Kami menyerukan kepada semua negara untuk berbicara dengan satu suara untuk mengutuk kekerasan brutal oleh militer Myamar terhadap rakyatnya sendiri.

AS menuduh China berada di balik dukungan atas tindakan militer Myanmar selain sebagai sebagai sekutu utamanya.

"China memang memiliki pengaruh di kawasan itu. Dia memiliki pengaruh dengan junta militer. Kami telah meminta pihak China untuk menggunakan pengaruh itu dengan cara yang konstruktif, dengan cara yang memajukan kepentingan rakyat Myanmar," kata Price.

Dia juga mengatakan, Amerika Serikat, yang telah menjatuhkan sanksi kepada para pemimpin junta, sedang mempertimbangkan tindakan lebih lanjut.

Sumber : Bisnis Indonesia