Advertisement
Jokowi Berencana Usulkan Revisi UU ITE, Ini Respons Muhammadiyah
Presiden Joko Widodo - Youtube Setpres
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA–Muhammadiyah setuju dengan gagasan Presiden Joko Widodo untuk merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menurut Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abduk Mu’ti, banyak kalangan yang menentang UU ITE sejak awal.
“Beberapa pasal dalam UU ITE tumpang tindih dengan UU lain. Dalam pelaksanaannya UU ITE dijadikan alat politik-kekuasaan oleh berbagai kelompok kepentingan,” kata Mu’ti dalam rilis tertulis pada Selasa (16/2/2021).
Advertisement
BACA JUGA: Dirikan Selter Tingkat Kapanewon, Kalurahan Guwosari Gandeng UIN
Meskipun tahun ini UU ITE tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), Mu’ti meminta pemerintah bisa memproses gagasan Presiden tersebut dan mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sesuai mekanisme yang berlaku.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan semangat awal UU ITE untuk menjaga agar ruang digital Indonesia bersih, sehat, beretika, dan produktif. Namun apabila dalam implementasinya menimbulkan rasa ketidakadilan, maka UU ini perlu direvisi.
“Hapus pasal-pasal karet yang multitafsir, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak,” kata Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga mengatakan belakangan ini sejumlah warga saling melapor ke polisi dengan UU ITE sebagai salah satu rujukan hukumnya.
“Saya memerintahkan Kapolri lebih selektif dalam menyikapi dan menerima pelaporan seperti itu. Pasal-pasal yang multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati,” kata Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Antisipasi El Nino & Tekan Impor, Mentan Targetkan Jabar Produksi Gabat 11 Juta Ton
Ditjen Imigrasi dan Bank Mandiri Kerja Sama Mudahkan Pemohon Golden Visa
Advertisement
Pernyataan Ade Armando soal Polisik Dinasti Ditangani Serius oleh PSI
Penanganan Stunting di Indonesia Diklaim mencapai 18 Persen
Erick Thohir Rampingkan BUMN Jadi 65 Perusahaan
Advertisement
Dugaan Korupsi Bansos Kemensos, KPK Periksa Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo
Oknum Petinggi Partai Diduga Terlibat dalam Kasus Eks Mentan SYL
Jokowi Disebut Membuntuti Kampanye Ganjar, Ini Respons Istana
Erupsi Marapi: 30 Warga Melaporkan Orang Hilang, SAR Terus Lakukan Pencarian
Advertisement
Alasan Sepeda Motor dan Ojek Online Dilarang Masuk IKN
Berita Pilihan
- 80 Persen Lebih Warga Gaza Mengungsi Sejak Serangan Israel 7 Oktober
- IKN Berpotensi Menyokong Pengembangan Obat Herbal, Guru Besar UGM: Kalau Benar-Benar Pindah
- Anies Sebut Pembangunan IKN Timbulkan Ketimpangan Baru, Jokowi: Justru Sebaliknya
- Berstatus Tersangka, Permohonan Perlindungan Syahrul Yasin Limpo Ditolak
- Diskusi dengan Netanyahu, Elon Musk Dukung Israel
Advertisement
Efek Libur Nataru, Belasan Hotel di Pesisir Selatan Gunungkidul Mulai Penuh
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- 1 Polisi Korban Letusan Gunung Marapi Masih Belum Ditemukan
- Sempat Viral, Akhirnya Aceh & UNHCR Punya Solusi untuk Rohingnya
- Badan Geologi: Rekomendasi PVMBG Terkait Marapi Harus Dipatuhi
- KemenPPPA Ajak Seluruh Pihak Bersinergi untuk Cegah Kekerasan Seksual
- Kementerian PUPR Selesaikan 99 Proyek Strategis Nasional selama 2023
- Pemerintah Diminta Siapkan PKMK untuk Penanganan Stunting
- Mahasiswa dan Komunitas Kreatif Berkesempatan Jajal Teknologi Terkini Lenovo
Advertisement
Advertisement
